Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diduga Selingkuh, Dua Anggota DPRD Bali Diusulkan Dipecat

Bali Tribune / Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Bali Tjokorda Gede Agung, Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, I Made Supartha, Wakil Ketua Bidang Organisasi I Wayan Sutena, dan Wakil Ketua Bidang Buruh Ni Made Sumiati saat memberikan keterangan pers di Kantor DPD PDIP Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (15/3).
balitribune.co.id | Denpasar Nasib Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali berinisial IKD dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali berinisial KDY, di ujung tanduk. Pasalnya, dua anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali ini telah diusulkan ke DPP PDIP untuk dipecat dari keanggotaan partai. 
 
Bukan itu saja, keduanya juga diusulkan untuk dilakukan pergantian antarwaktu sebagai wakil rakyat di Renon. Usulan dari DPD PDIP Provinsi Bali ini menyusul dugaan perselingkuhan antara IKD dan KDY, yang digerebek suami KDY berinisial L, di sebuah hotel di kawasan Renon, 
 
"DPD PDIP Bali langsung menyampaikan usul kepada DPP agar IKD dan KDY dipecat dari keanggotaan partai. DPD PDIP Bali juga mengusulkan pergantian antar waktu atau PAW bagi keduanya,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, dalam keterangan pers, di Kantor DPD PDIP Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (15/3).
 
Pada kesempatan tersebut, Dewa Jack sapaan akrab Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Bali Tjokorda Gede Agung, Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, I Made Supartha, Wakil Ketua Bidang Organisasi I Wayan Sutena, dan Wakil Ketua Bidang Buruh Ni Made Sumiati.
 
Dikatakan, selama menunggu proses pemecatan dari DPP PDIP, IKD dan KDY dilarang untuk mengikuti kegiatan partai dan kegiatan di lembaga DPRD Bali terhitung sejak Senin, 16 Maret 2020. IKD khususnya, juga diberhentikan dari jabatan saat ini sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali.
 
Pemberhentian sebagai Ketua Komisi III merupakan kewenangan langsung dari DPD PDIP Provinsi Bali. Karena itu, pemberhentian dimaksud tidak harus menunggu keputusan DPP PDIP. 
 
"DPD PDIP Bali menugaskan AA Ngurah Adhi Ardhana untuk mengisi jabatan sebagai Ketua Komisi III DPRD Bali terhitung sejak Senin, 16 Maret 2020,” tegas Dewa Jack.
 
Politikus PDIP asal Buleleng ini menyebut, keputusan ini sesuai hasil rapat DPD PDIP Bali yang dipimpin langsung Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster dan dihadiri pengurus DPD PDIP Bali. Rapat berlangsung di Kantor DPD PDIP Provinsi Bali, di Denpasar, Minggu (15/3) Pukul 13.00 Wita. 
 
Dalam rapat tersebut, IKD dan KDY dinilai tidak loyal dan tidak disiplin. Keduanya telah melanggar ketentuan AD/ART PDIP, sekaligus merusak citra partai. 
wartawan
San Edison
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai Maret Jadwal Poli RSD Mangusada Berubah, DPRD Minta Warga Ikut Memantau

balitribune.co.id I Mangupura - Warga Kabupaten Badung perlu memperhatikan jadwal baru di RSD Mangusada. Pasalnya, terhitung mulai Maret hingga Agustus mendatang, layanan poliklinik akan diujicoba menjadi lima hari kerja.  Pihak RSD mengklaim perubahan jadwal layanan poli ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bagi pasien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.