Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diduga Selingkuh, Dua Anggota DPRD Bali Diusulkan Dipecat

Bali Tribune / Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Bali Tjokorda Gede Agung, Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, I Made Supartha, Wakil Ketua Bidang Organisasi I Wayan Sutena, dan Wakil Ketua Bidang Buruh Ni Made Sumiati saat memberikan keterangan pers di Kantor DPD PDIP Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (15/3).
balitribune.co.id | Denpasar Nasib Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali berinisial IKD dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali berinisial KDY, di ujung tanduk. Pasalnya, dua anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali ini telah diusulkan ke DPP PDIP untuk dipecat dari keanggotaan partai. 
 
Bukan itu saja, keduanya juga diusulkan untuk dilakukan pergantian antarwaktu sebagai wakil rakyat di Renon. Usulan dari DPD PDIP Provinsi Bali ini menyusul dugaan perselingkuhan antara IKD dan KDY, yang digerebek suami KDY berinisial L, di sebuah hotel di kawasan Renon, 
 
"DPD PDIP Bali langsung menyampaikan usul kepada DPP agar IKD dan KDY dipecat dari keanggotaan partai. DPD PDIP Bali juga mengusulkan pergantian antar waktu atau PAW bagi keduanya,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, dalam keterangan pers, di Kantor DPD PDIP Provinsi Bali, Denpasar, Minggu (15/3).
 
Pada kesempatan tersebut, Dewa Jack sapaan akrab Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Bali Tjokorda Gede Agung, Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, I Made Supartha, Wakil Ketua Bidang Organisasi I Wayan Sutena, dan Wakil Ketua Bidang Buruh Ni Made Sumiati.
 
Dikatakan, selama menunggu proses pemecatan dari DPP PDIP, IKD dan KDY dilarang untuk mengikuti kegiatan partai dan kegiatan di lembaga DPRD Bali terhitung sejak Senin, 16 Maret 2020. IKD khususnya, juga diberhentikan dari jabatan saat ini sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali.
 
Pemberhentian sebagai Ketua Komisi III merupakan kewenangan langsung dari DPD PDIP Provinsi Bali. Karena itu, pemberhentian dimaksud tidak harus menunggu keputusan DPP PDIP. 
 
"DPD PDIP Bali menugaskan AA Ngurah Adhi Ardhana untuk mengisi jabatan sebagai Ketua Komisi III DPRD Bali terhitung sejak Senin, 16 Maret 2020,” tegas Dewa Jack.
 
Politikus PDIP asal Buleleng ini menyebut, keputusan ini sesuai hasil rapat DPD PDIP Bali yang dipimpin langsung Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster dan dihadiri pengurus DPD PDIP Bali. Rapat berlangsung di Kantor DPD PDIP Provinsi Bali, di Denpasar, Minggu (15/3) Pukul 13.00 Wita. 
 
Dalam rapat tersebut, IKD dan KDY dinilai tidak loyal dan tidak disiplin. Keduanya telah melanggar ketentuan AD/ART PDIP, sekaligus merusak citra partai. 
wartawan
San Edison
Category

Antusiasme Warga Padati Gilimanuk hingga Hutan Cekik Sambut Kedatangan Presiden Prabowo

balitribune.co.id | Negara - Masyarakat Kabupaten Jembrana tumpah ruah memadati kawasan Gilimanuk hingga Hutan Cekik pada Selasa (25/8/2026). Kedatangan ribuan warga dan pelajar ini guna menyambut kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diagendakan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hutan Bali Barat.

Baca Selengkapnya icon click

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.