Diposting : 1 July 2021 18:28
YUE - Bali Tribune
balitribune.co.id | Badung - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) saat ini tengah didorong menjadi pelopor gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bahkan mendukung dengan meluncurkan program Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, dan menjadikan tema “Literasi Untuk Kesejahteraan” sebagai salah satu kegiatan Prioritas Nasional pembangunan manusia.
Salah satu upaya penting adalah mengubah paradigma perpustakaan dari gudang buku menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pengembangan Perpustakaan-Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2021 yang digelar Perpustakaan Nasional di Kuta, Badung selama 4 hari pada akhir Juni 2021 ini diharapkan, transformasi perpustakaan memiliki peran signifikan meningkatkan kemampuan masyarakat. Sehingga masyarakat di desa mampu mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya saat penutupan Bimtek yang dibacakan Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum, Nurhadisaputra, Kamis (1/7) mengatakan peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk pemberdayaan sosial, ekonomi masyarakat.
"Demi mendukung tercapainya program tersebut, Perpusnas mengadakan Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Layanan Perpustakaan kepada 450 desa dari 152 kabupaten di 32 provinsi penerima manfaat. Pelaksanaan Bimtek secara simultan bergantian mulai tanggal 1 hingga 9 Juli 2021," jelasnya.
Ia menyampaikan, dalam memberikan layanan kepada pemustaka, pemerintah dalam hal ini perpustakaan wajib menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terjadi saat ini.
“Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan inovasi layanan dengan pelibatan masyarakat serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Kepala Perpusnas.
Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum, Nurhadisaputra mengatakan, Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengelola perpustakaan umum di daerah tentang strategi pengembangan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial dengan memberdayakan teknologi informasi. Materi Bimtek mencakup strategi pelibatan masyarakat, strategi peningkatan layanan informasi, strategi advokasi perpustakaan, penggunaan sistem informasi manajemen untuk pendokumentasian kegiatan perpustakaan, identifikasi dampak layanan perpustakaan, TIK dasar dan penyusunan rencana kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam situasi kenormalan baru akibat pandemi Corona (Covid-19).
Selain itu, pelaksanaan Bimtek ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengelola perpustakaan umum di daerah peserta terkait keterampilan dasar dan variasi metode fasilitasi dalam mewujudkan transformasi layanan perpustakaan umum. Dimana pada Bimtek kali ini diikuti oleh layanan perpustakaan desa dari Kabupaten Klungkung, Badung dan Tabanan.
Nurhadisaputra melanjutkan, dengan pembekalan yang diberikan melalui Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan TIK diharapkan dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia pengelola perpustakaan. Sehingga mendorong tercapainya tujuan Program Transfomasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkontribusi dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat untuk Indonesia maju.
"Kami harapkan program ini bagaimana memperkuat layanan perpustakaan khususnya di layanan terkecil dalam perpustakaan desa, kita menginisiasi munculnya layanan perpustakaan desa bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kita melihat perpustakaan desa adalah layanan perpustakaan yang paling dekat dengan masyarakat dan paling tahu bagaimana lingkungan di tempat perpustakaan desa itu berada," ucapnya.
Melalui Bimtek ini layanan perpustakaan desa dapat menyiapkan bahan bacaan literasi untuk menambah kemampuan dari masyarakat sekitarnya. "Itu yang berusaha kita dorong dengan bekerja sama pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," cetus Nurhadisaputra.
Perpustakaan Nasional menargetkan semua desa di Tanah Air bisa terfasilitasi Program Transfomasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. "Kita punya 83 ribu desa, kita baru mampu mencapai 450 desa di tahun 2021. Cukup panjang perjalanan kita. Kalau kita tarik dari tahun 2018 karena program ini sudah mulai dijalankan oleh Perpustakaan Nasional sekitar 1300an. Pekerjaan kita masih banyak tapi tidak sepenuhnya bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat. Diharapkan semua desa bisa terakomodir," harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Luh Ayu Aryani Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali menyampaikan beberapa hal kepada peserta terutama agar menyosialisasikan dan mengaplikasikan materi ini di tempat kerja yang telah didapatkan selama 4 hari mengikuti Bimtek. "Peserta nantinya diharapkan memfasilitasi masyarakat agar lebih meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengam pelayanan perpustakaan. Mendorong masyarakat memanfaatkan perpustakaan seoptimal mungkin," katanya.
Pasalnya, di industri 4.0 ini perpustakaan konvensional dituntut untuk menjadi perpustakaan digital. Para peserta diharapkan menjadi contoh layanan perpustakaan di desa. Sehingga manfaat layanan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh Bali. "Melalui perpustakaan didorong menjadikan generasi penerus kita agar betul-betul berkualitas tinggi. Bagaimana literasi itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri, meningkatkan potensi melalui peran-peran perpustakaan," imbuhnya.
