Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dijanjikan Kerja di Thailand, PMI Asal Bali Malah Dikirim Ke Myanmar jadi Operator Judol 

Bali Tribune / KETERANGAN - Keluarga korban dugaan TPPO saat memberikan keterangan pers didampingi Anggota DPRD Bali Gede Harja Astawa.

balitribune.co.id | Singaraja - Sebuah video  berisi  keluhan permintaan tolong pekerja imigran beredar di sebuah grup WhatsApp. Dalam video berdurasi 2 menit itu disebutkan jika para korban kerap mendapat siksaan berupa disetrum hingga disekap di ruang tanpa cahaya jika tak memenuhi target saat bekerja. Mereka mengaku diminta bekerja selama 15 jam per hari. Salah satu korban mengaku jika posisi mereka berada di sebuah wilayah di Myanmar. Mereka juga memohon bantuan kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk dipulangkan ke tanah air.

Diantara para imigran terdapat warga Kabupaten Buleleng bernama Kadek Agus Ariawan (37) dan Nengah Sunaria (35). Mereka  diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dijanjikan bekerja di Thailand namun hingga kini keberadaan mereka tak diketahui. Diduga keduanya dipekerjakan sebagai admin judi online atau operator penipuan. Untuk mengungkap keberadaan mereka pihak keluarga yang diwakili kakak korban Ketut Alit Suryawan melaporkan kasus itu ke Polres Buleleng.

Saat melapor, Alit didampingi Anggota DPRD Provinsi Bali dari Dapil Buleleng, Gede Harja Astawa. Dalam keterangannya  Harja Astawa mengatakan telah menyiapkan tim penasehat hukum khusus untuk mengawal kasus ini.

"Kapasitas kami sebagai wakil rakyat mendampingi warga yang keluarganya terindikasi menjadi korban TPPO," terang Harja Selasa (3/9).

Menurut Harja, ia menerima informasi salah satu keluarga korban bahkan sempat diperas jika ingin korban dipulangkan. "Ada indikasi pemerasan dari pihak-pihak lain dalam jaringan ini yang meminta agar keluarga menyetor sampai Rp 500 juta. Selain itu, kemungkinan korbannya sekitar 30 orang, dan tidak hanya dari Bali saja," terang Harja.

Harja mengaku tergerak untuk ikut mendampingi korban menempuh keadilan. Terlebih para korban memohon bantuan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

"Kami berharap aparat kepolisian cepat bergerak. Apalagi kasus ini diduga melibatkan jaringan internasional," ujarnya.

Kasus dugaan TPPO itu berawal saat kedua korban ditawari bekerja di sebuah rumah makan di Thailand oleh seseorang berinisial Komang B (37). B sendiri merupakan teman korban yang mengaku sudah  bekerja di Thailand. Tawaran itu disampaikan melalui video call dengan iming-imingi gaji 800 dollar per bulan. Untuk meyakinkan korban, pada Juli 2024, Komang B pulang ke Buleleng dan mendatangi rumah Ariawan di Kelurahan Liligundi dan rumah Sunaria di Desa Jinengdalem di Kecamatan Buleleng. Kedua korban dijanjikan akan bekerja dengan visa kerja setelah sebulan menggunakan visa liburan.

Keduanya tergiur tawaran itu dan membayar masing-masing sebesar Rp 7,5 juta kepada Komang B. Biaya sebesar itu digunakan untuk pemberangkatan dan uang saku. Pada tanggal 5 Agustus sekitar pukul 02.30 Wita, kedua korban berangkat  menuju Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar.

Sebelumnya korban Ariawan masih sempat mengabari kakaknya Alit Suryawan, melalui video call mengenai jadwal keberangkatan pesawat. Ariawan menyebut berangkat ke Jakarta pada pukul 14.00 Wita. Setiba di Jakarta, ia berkabar dikumpulkan bersama sekitar 10 orang yang juga akan diberangkatkan ke Thailand dengan terlebih dahulu transit di Kuala Lumpur, Malaysia.

Setiba di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 Agustus 2024. Kakak korban Ariawan, Alit mengaku terakhir berkomunikasi dengan adiknya.

"Adik saya menginap di sebuah hotel bersama sekitar 10 orang sambil menunggu keberangkatan ke Thailand," ujarnya.

Pada 9 Agustus 2024, korban Ariawan berkirim pesan ke kakaknya yang isinya menyampaikan jika ia sudah berada di Thailand dan sudah bekerja dengan status training selama satu bulan. Namun korban tidak menyebutkan jelas pekerjaan apa yang ia dapat di sana. Korban juga mengaku ponselnya disita selama bekerja. 

Untuk memastikan keberadaan korban, Alit berinisiatif mendatangi Komang B untuk menanyakan kondisi dan alamat adiknya selama di Thailand. Ia juga menanyakan alamat dan nama perusahaan penyalur. Hanya saja Komang B mengaku tidak mengetahui posisi korban Ariawan dan temannya di Thailand. Komang B juga mengaku tidak bertanggung jawab atas kondisi keduanya. 

Keberadaan korban sedikit terkuak saat mendapatkan informasi dari seseorang di Jakarta yang kerabatnya ikut menjadi korban dugaan TPPO. 

Penasehat hukum keluarga korban, Kadek Putu Sugiarta mengatakan dalam laporan kepolisian pihaknya membawa beberapa alat bukti seperti percakapan korban dengan terlapor dan foto-foto serta video kondisi korban.

"Kami mengarahkan ke dugaan pelanggaran Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 mengenai TPPO," tandasnya.

wartawan
CHA
Category

Pengurus PHRI Bali 2025-2030 Dikukuhkan, Sekda Dewa Indra Tekankan Kolaborasi Hadapi Tantangan Pariwisata

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak dapat dihadapi secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click

Kabar Duka dari Negeri Jiran, Mahasiswa Asal Yehembang Meninggal Saat Program Magang

balitribune.co.id | Negara  - Seorang mahasiswa asal Banjar Kaleran Kauh, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, I Made Brata (22), dilaporkan meninggal dunia saat menjalani program magang di Malaysia pada Sabtu (24/1/2026) sekitar pukul 00.00 Wita.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kanwil DJP Bali Limpahkan Tersangka Kasus Pajak ke Kejari Denpasar, Negara Rugi Hampir Rp1 Miliar

balitribune.co.id | Denpasar - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali resmi melimpahkan tersangka tindak pidana perpajakan berinisial DS beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Denpasar. Pelimpahan tahap II tersebut berlangsung di Kantor Kejari Denpasar, Selasa (20/1).

Baca Selengkapnya icon click

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.