Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan Beberkan Peran Pemerintah Provinsi

Bali Tribune / pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan
balitribune.co.id | Makasar - Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kelebihan yaitu tidak pernah kekurangan pangan karena didukung oleh iklim sektor barat dan sektor timur serta peralihan. Hal ini disampaikan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Hasnawaty Habibie di Makassar, Kamis (7/7) saat menerima kunjungan Sekretaris DPRD Provinsi Bali (Sekwan), Gede Suralaga bersama Forum Wartawan DPRD (Foward) Provinsi Bali untuk melakukan studi banding. 
 
"Kalau musim hujan di sektor barat, sektor timur kering, jadi selalu ketersediaan pangan itu tersedia setiap saat dan ada peralihan. Diperalihan itu senantiasa ada hujan. Itulah kelebihan Sulawesi Selatan di dunia. Tidak ada tempat lain seperti itu," ucapnya. 
 
Hasnawaty Habibie mengatakan, Sulawesi Selatan terkenal sebagai lumbung pangan nasional karena mengalami kelebihan produksi 2 juta ton beras per tahun. Begitupun jagung, sejak tahun 2017 bisa mencapai lebih kurang 1 juta ton. "Itu merupakan pencapaian dan kita berada di empat nasional (beras) dan lima nasional untuk jagung untuk saat ini," bebernya.
 
Lebih lanjut ia menuturkan, pada saat pandemi Covid-19, program-program yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan menyentuh langsung ke masyarakat yaitu Pekarangan Pangan Lestari. "Kami juga ada program Pertanian Keluarga. Di situ disentuh oleh daerah-daerah yang rawan pangan. Bagaimana daerah-daerah rawan pangan bisa menjadi tidak rawan lagi," jelas Hasnawaty Habibie.
 
Program lainnya adalah Toko Tani Indonesia yang dikenal dengan Pasar Mitra Tani. Hal ini merupakan program untuk menstabilitas harga di pasaran. "Jadi, di situ harga-harga yang memang cukup tinggi di pasaran. Di Pasar Mitra Tani ini dijual lebih rendah dari pasar. Karena memutus rantai pasok, langsung dari petani ke Toko Tani Indonesia," imbuhnya.
 
Lantas bagaimana Pemerintah Sulawesi Selatan membantu menyalurkan stok yang ada? Kata dia, semenjak beberapa tahun terakhir, pemerintah provinsi membantu kabupaten-kabupaten penghasil cabe dan bawang menyalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan bumbu dapur tersebut. "Untuk beras kita sudah ada di mana-mana khususnya di Papua, Kalimantan dan lainnya," cetusnya.
 
Ia membeberkan, produk pertanian di provinsi ini diberdayakan oleh hotel-hotel 
Di Sulawesi Selatan. "Khusus untuk pangan lokal ada instruksi dari gubernur ke hotel-hotel agar memanfaatkan pangan lokal sebagai salah satu menu yang disajikan," ungkapnya. 
 
Pemerintah provinsi setempat mengupayakan produk pertanian dari petani yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya pangan segar seperti buah dan sayuran bisa mendapat jaminan mutu. "Kami di Sulawesi Selatan ada UPT yang menangani terkait Sertifikasi Jaminan Mutu. Artinya produk yang ada itu sudah dijamin keamanannya. Kami juga ada Lembaga Sertifikasi Organik (LSO)," tutupnya.
wartawan
YUE
Category

Konjen Jepang di Denpasar Serahkan Penganugerahan Bintang Jasa Jepang kepada Prof. Wirawan

balitribune.co.id | Denpasar - Upacara Penganugerahan Bintang Jasa Jepang untuk Musim Gugur Tahun 2025 kepada Prof. Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc., Ph.D., Guru Besar Universitas Udayana berlangsung Senin 16 Maret 2026, bertempat di Kediaman Dinas Konsul-Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nyepi Caka 1948, Bupati Badung Ajak Masyarakat Jaga Keteduhan Hati dan Kebersamaan

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Badung.

Bupati dan Wakil Bupati Badung berharap perayaan Nyepi Caka 1948 membawa ketenangan, kedamaian, serta semangat kebersamaan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Utang Obat RSU Tabanan, Komisi IV Minta Ada Audit dan Subsidi Pemkab

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan mengusulkan perlunya audit terhadap piutang pasien yang memicu penumpukan utang obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai Rp36 miliar lebih di RSU Tabanan.

Tidak hanya itu, Komisi IV berencana akan bertemu dan meminta Bupati Tabanan memberikan dukungan anggaran untuk menyelamatkan operasional rumah sakit rujukan tipe B tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.