balitribune.co.id | Mangupura - Proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) di Kabupaten Badung dipastikan tertunda tahun 2021 ini. Terkait hal itu, DPRD Badung pun mendorong Pemkab Badung menggeber mega proyek tersebut di tahun 2022.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Selasa (2/11) menyatakan Jalan Lingkar Selatan yang disepakati menjadi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) harus terealisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Badung Selatan.

“Jika proyek ini (JLS –red) otomatis ekonomi juga bergerak, karena menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi.Karena itu, kami mendorong proyek ini dilanjutkan jangan ditunda-tunda,” ujarnya.

Menurutnya, kendala pembebasan lahan dapat ditanggulangi dengan pemanfaatan dana KPBU, sehingga proyek tersebut tetap berjalan, selain tetap fokus pada penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

“Saya sebagai Ketua DPRD terus mendorong pemerintah agar proyek ini bisa terwujud. Kalau ada kendala segera selesaikan," kata Parwata, sembari menambahkan pihaknya pada  8 Agustus 2021 telah menandatangi MoU terkait KPBU tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, I Wayan Adi Arnawa mengatakan pembebasan lahan dari KPBU JLS tersebut tak dapat direalisasikan di 2022. Pemkab Badung berdalih APBD tahun anggaran 2022 akan difokuskan pada penanggulangan pandemi Covid-19. Padahal, tahun 2022 rencananya proyek ini sudah masuk dalam tahapan tender fisik.

“Sesuai arahan pemerintah pusat serta kebijakan bapak bupati, untuk tahun anggaran 2022 masih difokuskan pada penanggulangan serta dampak dari pandemi Covid-19. Selain untuk kegiatan mandatory seperti kesehatan, pendidikan, operasional dan belanja pegawai,” ujarnya.

Sejatinya, anggaran untuk pembebasan lahan sekitar Rp 700 miliar, dalam perencanaannya masuk dalam APBD tahun 2022. Namun, Sekda Adi Arnawa mengatakan anggaran pembebasan lahan proyek Jalan Lingkar Selatan Badung belum bisa direalisasikan pada APBD tahun 2022.

“Yang jelas proyek Jalan Lingkar Selatan Badung tidak berhenti, hanya tertunda," pungkasnya.