Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diperlukan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Guna Tingkatkan Daya Saing

Sergio Mujica (kiri) dan Bambang Prasetya
Sergio Mujica (kiri) dan Bambang Prasetya

BALI TRIBUNE - International Organization for Standardization (ISO) yang merupakan organisasi pengembang standar internasional terbesar di dunia didirikan pada tahun 1947 ini telah memiliki lebih dari 22.000 standar internasional mencakup hampir semua sektor dan bisnis. Sekretaris Jenderal ISO, Sergio Mujica saat Forum "Stakeholder Engagement in ISO Activities for Economic Development" di Nusa Dua, Badung, Selasa (8/5) mengatakan bahwa ISO memiliki hubungan yang erat dengan organisasi perdagangan dunia yang mengakui bahwa standar internasional ISO mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan global. Dijelaskannya, pilar utama dari strategi ISO adalah mengembangkan standar kualitas tinggi melalui keanggotaan ISO. Sergio pun menekankan bahwa kekuatan inti ISO adalah 75 persen keanggotaannya merupakan negara-negara berkembang. "ISO sangat tergantung kepada anggotanya, contohnya BSN. BSN atau Badan Standarisasi Nasional adalah ISO yang ada di Indonesia, yang mengidentifikasi kebutuhan pasar dan menarik ahli dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mengembangkan standar internasional terbaik, dan menyebarluaskan standar dan mendukung pelaksanaannya," jelas Sergio. Tiga perwakilan anggota ISO (BSI –UK, KATS – Korea Selatan, serta IRAM-Argentina) berbagi pengalaman dan strategi terkait stakeholder engagement atau bagaimana mendorong pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, industri, konsumen, akademia agar mau terlibat dalam kegiatan standardisasi. Selain itu, perwakilan pemangku kepentingan terutama dari produsen/asosiasi nasional pun berbagi pengalaman dalam penerapan standar dan manfaatnya untuk meningkatkan mutu produk. Sementara itu Kepala BSN, Bambang Prasetya menilai hal tersebut cukup strategis mengingat era bebas dalam perdagangan antar negara seperti saat ini menuntut peranan masyarakat terkait kesadaran penggunaan barang dan jasa yang aman dan berkualitas. "Kualitas barang dan jasa yang melalui lintas negara tetap menjadi kriteria utama dalam bertransaksi. Salah satu poin terpenting dalam perdagangan antarnegara adalah adanya kesamaan standar, kesamaan bahasa, dan kesamaan aturan," sebut Bambang. Sehingga kata dia setiap produk barang atau jasa yang dijual di setiap negara memberikan manfaat bagi masyarakat di negara tersebut juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini Indonesia pun terus aktif dalam berbagai kegiatan forum internasional, salah satunya menjadi anggota ISO. "Indonesia sudah menjadi anggota ISO sejak tahun 1954. BSN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, merupakan satu-satunya instansi yang mewakili Indonesia dalam keanggotaan International Organization for Standardization (ISO)," beber Bambang. Hal tersebut dikatakanya sesuai dengan tugas dan fungsi BSN dalam melakukan harmonisasi dengan standar internasional. Salah satu kegiatannya di Indonesia adalah BSN membentuk National Mirror Committee (NMC) untuk mengkoordinasikan partipasi stakeholder dalam ISO guna memperjuangkan kepentingan Indonesia sehingga hasilnya dapat maksimal. Hingga saat ini, Indonesia telah memainkan peranannya secara strategis di ISO salah satunya menjadi anggota ISO Council periode 2018-2020. Bambang berharap kebijakan ISO dapat mendukung penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia serta negara-negara berkembang lainnya. Indonesia yang diwakili oleh BSN telah ikut berpartisipasi dalam perumusan standar internasional. "Dari kegiatan ini kita harapkan partisipasi stakeholder di dalam proses standardisasi dapat lebih meningkat sehingga tujuan akhir yang kita targetkan yaitu peningkatan daya saing bangsa bisa terwujud," imbuhnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.