Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diseminasi Analisis Lanjut Hasil Penelitian Kependudukan dan KBKS

Bali Tribune/ BKKBN Provinsi Bali menggelar diseminasi hasil analisis lanjut hasil penelitian Kependudukan KB KS di Denpasar, Selasa (10/11).
Balitribune.co.id | Denpasar - Guna meningkatkan pengetahuan stakeholder, mitra kerja dan instansi terkait tentang hasil analisis lanjut hasil penelitian Kependudukan dan KB KS, Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali menggelar diseminasi hasil analisis lanjut hasil penelitian Kependudukan KB KS di Denpasar, Selasa (10/11). 
 
Kepala Perwalakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P Proklamasi menyampaikan, penelitian sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivas dan keberhasilan pelaksana program bangga kencana. 
 
“Perlu dukungan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program bangga kencana secara nasional," ungkapnya. 
 
Sementara hasil analisis lanjut hasil penelitian Kependudukan dan KB KS pada provinsi Bali, yaitu Angka Kelahiran (TFR) menyentuh pada 2.30, kebutuhan KB yang tidak terlayani (unmet need) sebesar 8,1 menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan KB yang tidak terlayani sedikit, angka pravelansi kontrasepsi (CPR) semua cara untuk perempuan usia 15 - 49 tahun  sebanyak 65,95%, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 43,09% dan Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu sebesar 17,6 %. Hasil penelitian kependudukan dan KB KS ini dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi pengambil keputusan dalam upaya menghasilkan kebijakan berbasis bukti. "Penelitian dan pengembangan ini tentunya juga menjadi bahan rekomendasi bagi para pengambil keputusan atau pengampu kepentingan dalam upaya menghasilkan kebijakan berbasis bukti," ujarnya. 
wartawan
Bernard MB
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.