Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diseminasi Analisis Lanjut Hasil Penelitian Kependudukan dan KBKS

Bali Tribune/ BKKBN Provinsi Bali menggelar diseminasi hasil analisis lanjut hasil penelitian Kependudukan KB KS di Denpasar, Selasa (10/11).
Balitribune.co.id | Denpasar - Guna meningkatkan pengetahuan stakeholder, mitra kerja dan instansi terkait tentang hasil analisis lanjut hasil penelitian Kependudukan dan KB KS, Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali menggelar diseminasi hasil analisis lanjut hasil penelitian Kependudukan KB KS di Denpasar, Selasa (10/11). 
 
Kepala Perwalakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P Proklamasi menyampaikan, penelitian sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivas dan keberhasilan pelaksana program bangga kencana. 
 
“Perlu dukungan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program bangga kencana secara nasional," ungkapnya. 
 
Sementara hasil analisis lanjut hasil penelitian Kependudukan dan KB KS pada provinsi Bali, yaitu Angka Kelahiran (TFR) menyentuh pada 2.30, kebutuhan KB yang tidak terlayani (unmet need) sebesar 8,1 menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan KB yang tidak terlayani sedikit, angka pravelansi kontrasepsi (CPR) semua cara untuk perempuan usia 15 - 49 tahun  sebanyak 65,95%, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 43,09% dan Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu sebesar 17,6 %. Hasil penelitian kependudukan dan KB KS ini dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi pengambil keputusan dalam upaya menghasilkan kebijakan berbasis bukti. "Penelitian dan pengembangan ini tentunya juga menjadi bahan rekomendasi bagi para pengambil keputusan atau pengampu kepentingan dalam upaya menghasilkan kebijakan berbasis bukti," ujarnya. 
wartawan
Bernard MB
Category

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Bangli Terima Penyampaian 2 Raperda dari Eksekutif

balitribune.co.id | Bangli - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli menggelar Rapat Paripurna bersama Eksekutif (Pemkab) Bangli terkait penyampian 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni, Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Bangli tahun 2025-2029, pada Selasa (2/7)

Baca Selengkapnya icon click

Serikat Pekerja Pariwisata Minta Pemerintah Mengkaji Rencana Pelaksanaan KRIS Satu Ruang Perawatan

balitribune.co.id | Badung - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) SPSI Kabupaten Badung mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.