Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Disidak Komisi B, Pedagang Mengadukan Berbagai Persoalan

MENGADU - Pedagang di dalam Pasar Umum Melaya mengadukan sejumlah persoalan saat sidak Komisi B DPRD Kabupaten Jembrana, Senin kemarin.

BALI TRIBUNE - Adanya sejumlah keluhan pedagang di Pasar Umum Melaya yang mencuat belakangan ini, menjadi perhatian kalangan legislatif di Jembrana. Jajaran Komisi B DPRD Jembrana, Senin (25/6) melakukan sidak mengecek langsung kondisi di pasar di Banjar Melaya tersebut. Rombongan dewan dipimpin Ketua Komisi B, I Nyomang S. Kusumayasa bersama sejumlah anggota, I Gede Putu Suegardanacita, I Ketut Catur, I Ketut Bameyasa serta sejumlah anggota dewan Dapil Melaya, I Putu Lilyanan, I Ketut Suastika dan I Nengah Sudirna.  Kehadiran rombongan dewan di pasar yang dikelola Bagian Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Jembrana tersebut hanya diterima oleh dua orang petugas pungut, Ayu Purwanti dan I Gede Arsana Putra. Rombongan langsung mengecek salah satu kios dalam pasar yang dijadikan sebagai lokasi pabrik penggilingan daging yang belakangan dikeluhkan para pedagang. Namun pabrik pentol bakso tersebut dalam keadaan tutup dan tidak beroperasi. Sejumlah pedagang di dalam pasar mengaku pabrik tersebut sudah tidak lagi beroperasi sejak dua bulan lalu. Salah serang pedagang, Anida mengaku beroperasinya usaha penggilingan daging milik Purwanta, warga Melaya Kerajan itu memang dikeluhkan pedagang di dalam pasar. “Kios dipakai usaha penggilingan daging, biasanya beroprasi mulai jam 06.00 Wita, memakai mesin diesel menimbulkan suara bising,” ungkapnya. Namun usaha ini juga dirasakan berpengaruh terhadap penjualan pedagang makanan di sekitarnya. “Memang suaranya bising, tapi ramai orang giling daging, banyak juga yang beli makanan dan minuman, tapi karena banyak yang protes, sejak dua bulan lalu sudah tutup. Kalau bisa biar pakai mesin dynamo kan tidak bising,” ujar pedagang lainnya. Begitu pula saat menemui sejumlah pedagang di dalam pasar, para pedagang mengadukan sejumlah persoalan yang selama ini terjadi di pasar. “Ada pengambilalihan los tanpa izin pemilik, padahal los di timur ini dulu dibangun swadaya oleh para pedagang, dulunya pedagang cari utang untuk urunan bangun los Rp 5 juta per orang, ada lima blok dengan 20 orang pemilik, tapi beberapa pemiliknya tidak jualan lagi karena sepi, sekarang los ini diberikan ke orang lain oleh kepala pasar, kan kami rugi,” ungkap salah seorang pedagang. Bahkan beberapa pedagang mengaku di tengah sepinya pembeli, pengaturan pedagang musiman di pasar juga tidak tertata sehingga di dalam pasar menjadi sepi pembeli. Petugas pasar juga mengungkapkan sejumlah persoalan mulai sepinya pembeli yang berdampak pada tidak aktifnya lokasi berdagang sehingga retribusi pasar semakin berkurang. “Total pedagang ada 255, toko 12, kios 59 dan los 184, tapi karena sepi ada 1 kios, 1 toko dan 13 los sudah lama tidak aktif,” jelas Ayu Parmawati. Ia mengakui kondisi fasilitas dalam pasar seperti WC yang sudah rusak beberapa tahun, barang dagangan sering hilang serta sarana prasarana kantor pasar yang tidak memadai. Ketua Komisi B, I Nyoman S Kusumayasa menyatakan sidak dewan ke Pasar Umum Melaya ini untuk menindaklanjuti surat pengaduan dari pedagang pasar ke DPRD Kabupaten Jembrana. “Ada keluhan dari pedagang dan setelah kami turun dapat beberapa persoalan seperti adanya polemik pabrik penggilingan daging yang selama ini dikeluhkan dan penutupan los pasar yang dibangun swadaya oleh para pedagang secara sepihak oleh kepala pasar,” ungkap politisi asal Pekutatan ini. Pihaknya akan mengevaluasi temuan tersebut termasuk kondisi penataan pedagang dalam pasar serta sarana prasarana pasar yang ada di Jembrana.  “Ini kan pasar tradisional modern, seharusnya tersistem, tapi kenyataannya yang kami temukan sangat jauh beda, kita akan rapat dan pertegas lagi, nanti kita evalusi pasar di Jembrana secara keseluruhan,” tandasnya.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.