Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diskes Jembrana Sterilisasi HPR untuk Tekan Kasus Rabies

Bali Tribune/pam
Sterilisasi hewan piaraan untuk menekan kasus rabies.

Negara | Bali Tribune.co.id - Kendati upaya vaksinasi maupun eliminasi telah gencar dilakukan sejak beberapa tahun belakangan ini, namun rabies hingga kini masih menjadi zoonosis (penyakit yang ditularkan oleh hewan) yang mengkhawatirkan. Sejak awal tahun 2019 ini saja sudah ada dua kasus gigitan anjing positif rabies di Jembrana. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih belum terkendalinya laju populasi hewan penular rabies (HPR).   

Berdasarkan hasil uji laboratorium di Balai Besar Veteriner Denpasar, sejak bulan Januari 2019 di Jembrana telah ditemukan dua kasus gigitan anjing positif rabies didua kecamatan. Kasus gigitan positif rabies pertama ditemukan pada pertengahan Februari lalu di Desa Berangbang, Kecamatan Negara dan kasus gigitan positif rabies kedua ditemukan pada awal Maret lalu di Banjar Warnasari Kelod, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya. Pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana mengakui salah satu hambatan dalam pengentasan rabies adalah belum terkendalinya laju populasi hewan penular rabies seperti anjing dan kuncing.

Salah satu upaya yang kini dilakukan leading sektor terkait untuk mengekan penularan rabies adalah mengontrol angka populasi HPR dengan melaksanakan sterilisasi pada anjing dan kucing. Seperti sterilisasi yang dilaksanakan di Jembrana sejak Sabtu (16/3) hingga Senin (18/3). Stand sterilisasi dengan bedah caesar layaknya operasi pada manusia diruang terbuka ini cukup menyedot perhatian para pemilik anjing. Tidak sedikit pemilik anjing mensterilkan anjing peliharaannya. Kabid Keswan Kesmavet  drh. Wayan  Widarsa didampingi Kasi Keswan drh. IGNB Rai Muliawan mengatakan sterilisasi ini baru kali pertama digelar di Jembrana.

Ia mengakui sterilisasi pada anjing dan kucing ini memang terbatas. Bahkan untuk sterilisasi gratis ini pihaknya menggandeng sponsor serta relawan. Kendati menurutnya memang efektif untuk mengontrol populasi HPR, namun pemerintah daerah hingga kini belum menganggarkan sterilisasi HPR ini. “Populasi HPR memang belum terkontrol, ini yang berbahaya karena hewan peliharaan rentan tidak dirawat dengan baik oleh pemiliknya. HPR yang diliarkan tanpa perawatan akan rentan tertular rabies sehingga perkembangbiakannya harus ditekan. Tapi jangankan kami di kabupaten, provinsi saja tidak menganggarkan,” tegasnya.

Kendati ia menyatakan tenaga kesehatan veteriner yang ada di Jembrana mampu untuk melakukan sterilisasi namun ia mengakui bianya untuk sterilisasi ini sangat tinggi. Biaya untuk kastrasi pada hewan jantan mencapai Rp 150 ribu per ekor dan untuk ovarium hysterectomy pada hewan bentina mencapai Rp 800 ribu per ekor. “Kegiatan ini sengaja kita laksanakan dengan berkejasama dengan Action For Bali  Dog  serta  Perhimpunan Dokter Hewan Rayon Jembrana, untuk pembiayaan dan operasionalnya mereka yang menanggung. Sasaran kami adalah populasi anjing jalanan yang memang tidak terkontrol,” tandasnya. pam

wartawan
habit
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.