Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Diskop Badung Batasi Pendaftaran BPUM Sampai 10 November 2020, Ribuan UKM Sudah Terima BPUM

Bali Tribune/ I Made Widiana
Balitribune.co.id | Mangupura - Ribuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung, telah menerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung sendiri masih memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mendaftar sampai 10 November ini.
 
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung, I Made Widiana yang dikonfirmasi Selasa (3/11/2020) menyatakan, BPUM merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang disalurkan melalui Bank BRI. Saat ini, pihaknya mengakui sejumlah pelaku UMKM telah menerima bantuan tersebut.
 
"Iya.. informasi yang kami terima sudah ada yang cair (BPUM -red),” ujarnya.
 
Bantuan yang cair tersebut, kata dia merupakan tahap pertama sebanyak tujuh ribuan lewat BRI. Pelaku UMKM yang diusulkan sebagai penerima stimulus mencapai 30 ribu UMKM. "Kami tidak bisa memastikan berapa yang sudah cair, karena kami di daerah tugasnya memfasilitasi pelaku UMKM saja, selebihnya pusat yang menentukan,"  kata Widiana.
 
Pihaknya pun memperkirakan jumlah UMKM yang telah menerima stimulus pemerintah pusat tersebut melebihi data yang diperolehnya. "Kami prediksi lebih dari itu (tujuh ribuan),” katanya.
 
Untuk memperoleh BPUM ini, sambung mantan Camat Kuta ini, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.  Seperti, memiliki tabungan tidak lebih dari Rp 2 juta, memiliki kredit program, dan pelaku UMKM yang notabene merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
 
"Kami belum bisa mengonfirmasi apa penyebabnya kenapa tidak cair, mungkin karena pengetikan NIK yang salah, punya tabungan lebih dari Rp 2 juta atau memiliki kredit program, ada ASN yang mencoba mengajukan," paparnya.
 
Bagi pelaku UMKM di Kabupaten Badung yang belum terdaftar sebagai calon penerima BPUM dapat mendaftarkan usahanya ke  Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan setempat.
"Kami akan tutup pendaftaran hingga 10 November ini, karena sisa waktu hingga akhir bulan ini kami gunakan untuk meregritrasi," tukasnya.
 
Dana program BPUM ini sendiri mencapai Rp 28.800.000.000.000,00, diperuntukkan bagi 12 juta pelaku UMKM. Bagi masing-masing pelaku UMKM yang lolos verifikasi akan mendapatkan Rp 2,4 juta.
wartawan
I Made Darna
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.