Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dispenda Bali Gandeng Bumdes Jaring Pajak Kendaraan

BUMDes
Kepala Dispenda Provinsi Bali I Made Santha

Denpasar, Bali Tribune

 Dinas Pendapatan Provinsi Bali menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Jembrana untuk menjaring pendapatan dari pembayaran samsat kendaraan bermotor.

"Bagi wajib pajak yang tidak mampu membayar karena tidak punya uang, nanti Bumdes yang menalangi dulu dengan memberikan kredit pada warganya," kata Kepala Dispenda Provinsi Bali I Made Santha, di Denpasar, Kamis (8/9).

Menurut dia, dengan cara seperti itu, maka perekonomian Bumdes ikut bergulir, dan pajak kendaraan juga masuk sehingga tidak ada tunggakan di wajib pajak.

Santha mengemukakan, dari 636 bumdes yang ada di seluruh Bali, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan 10 Bumdes di Kabupaten Jembrana.

"Kerja sama dengan Bumdes sudah berjalan sejak dua bulan terakhir, dan rencananya 24 September mendatang akan dilakukan seremonial peluncurannya," ujarnya.

Latar belakang terobosan kerja sama dengan Bumdes tersebut, lanjut dia, karena pihaknya melihat sesungguhnya banyak wajib pajk yang berkeinginan untuk membayar samsat, tetapi akhirnya tidak berdaya karena persoalan ekonomi harus memenuhi kebutuhan rumah tangga.

"Jadi, dengan kerja sama ini, semuanya menjadi tertolong," kata mantan Asisten III Pemprov Bali itu.

Santha menambahkan, setelah berjalan dua bulan terakhir, ternyata kerja sama lewat Bumdes ini cukup berhasil dan banyak wajib pajak yang tidak mampu membayar sudah dibiayai.

Sebelumnya pihaknya memprediksi pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor untuk tahun ini tidak akan mencapai target karena pengaruh kondisi ekonomi nasional dan penurunan daya beli masyarakat.

"Ini karena kondisi ekonomi, padahal yang paling kuat menyumbang pajak adalah dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Sekitar 91 persen PAD Bali dari PKB," ujar Santha.

Tahun ini ditargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp1,113 triliun lebih dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNNKB) sebesar Rp1,348 triliun lebih.

"Namun menurut hasil perhitungan dan analisa, diperkirakan PKB ketemunya di angka Rp900 miliar, demikian juga dengan BBNKB akan ketemu (realisasi-red) sekitar Rp968 miliar," ucapnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.