Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Disperindag Kota Denpasar Monitoring Harga Kebutuhan Pokok

Bali Tribune/ Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan monitoring harga bahan kebutuhan pokok di pasar rakyat di Denpasar, Senin (8/11).


balitribune.co.id | Denpasar  - Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan biasanya terjadi  kenaikan harga bahan kebutuhan pokok secara signifikan. Untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan stok barang,  Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan monitoring harga bahan  kebutuhan pokok (sembako) di  pasar rakyat di Kota Denpasar, Senin (8/11).
 
Kadis Disperindag Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari mengatakan, kegiatan monitoring ini merupakan kegiatan rutin dilaksanakan Disperindag Kota Denpasar menjelang hari raya keagamaan seperti Hari Raya Galungan dan Kuningan saat ini. Mengingat situasi saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid- 19 maka monitoring di pasar rakyat dilakukan secara bertahap. “Hari ini kami melakukan monitoring di Pasar Badung,  dan Pasar Katrangan," kata Sri Utari.
 
Selain menjelang hari raya, Sri Utari mengaku pihaknya juga melakukan monitoring harga bahan kebutuhan pokok setiap  dua kali dalam seminggu yakni  Senin dan Kamis. Monitoring dilakukan menjelang hari raya maupun setiap minggunya untuk mengetahui  kelancaran distributor dan jumlah stok bahan kebutuhan pokok.
 
Lebih lanjut Sri Utari mengaku dalam monitoring yang dilakukan hari ini harga masih  stabil dan tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan. Selain itu pasokan bahan kebutuhan  juga mencukupi. "Dengan adanya monitoring secara bertahap diharapkan setiap hari raya  tidak terjadi kenaikan harga ataupun kelangkaan bahan kebutuhan pokok," ujarnya.
wartawan
YAN
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.