Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ditambah Ratusan Lampu Hias, Anggaran Lampu Penerangan Jalan Kota Gianyar Rp 18 M

Bali Tribune/HIASI - Bola lampu hiasi wajah Kota Gianyar pada malam hari.
Balitribune.co.id | Gianyar - Meski belum terpasang semua, lampu penerangan jalan (LPJ) hias yang ditebar di ratusan titik, kini mulai menyulap tampilan Kota Ganyar pada malam hari.  Namun di balik gemerlap kota ini,  anggaran untuk Tagihan LPJ dan operasional/perawatan pun dipastikan membengkak. Tidak tanggung-tanggung, khusus untuk memastikan LPG Hias hingga LPJ di pedesaan tetap berfungsi, Pemkab Gianyar menyiapkan anggaran Rp 18 M di tahuan 2021.  Angka ini belum termasuk operasianal dan perawatan
 
Operasional LPJ  ini tidak hanya untuk LPJ Hias di wilayah kota. Namun dihitung secara global mencangkupi LPJ di seluruh desa, yakni di 64 desa dan 6 kelurahan. Melalui Dinas Perhubungan (Ddishub) Gianyar, anggaran untuk LPJ senila Rp 18 M hanya untuk tagihan PLN di tahun 2021. Sementara anggaran untuk pemeliharaan selama Tahun 2021 belum final. “Untuk biaya pemeliharaan, belum final. Masih proses verifikasi di Provinsi," ungkap Kepala Dinas Perrhubungan, Gianyar, I Wayan Suamba, Kamis (17/12).
 
Diakuinya, biaya tagihan PLN sebesar Rp 18 miliar cukup realitis mengingat diperuntukkan 6.000 titik LPJ di seluruh Gianyar. Sedangkan untuk biaya rutin pemeliharaan tercover dengan plot anggaran berbeda.  Khusus untuk LPJ di Kota Gianyar, LPJ yang lama atau bekas dicabut dan diganti dengan 320 LPJ yang baru.
 
Lanjutnya,  selain pemasangan LPJ,  instalasi listrik di Alun-alun Gianyar dan depan Pasar Gianyar nanti, kabel listrik akan di tanam. Pemkab Gianyar berkeinginan agar seliruh kabel PLN dan jaringan telpon tertanam sehingga tidak mengganggu pemandangan. Namun penanaman kabel ini dilaksanakan bertahap. “Tahap pertama dimulai dari alun-alun dan depan Pasar Gianyar," tambahnya.
 
Sementara LPJ hias yang kini terpasang di sepajang jalan menuju kota Gianyar mendapat garansi dari pihak distributor. Jadi jika ada kerusakan dalam kurun waktu 5 tahun masih tanggung jawab distributor, "Distributor atau pabrik bola lampunya yang bertanggungjawab," jelasnya.
 
Namun sayang, terkait lampu LPJ di sejumlah plosok terutama Tampaksiring yang sering dikeluhkan warga, Suamba mengatakan penambahan penerang tersebut akan bertahap. 
wartawan
Nyoman Astana
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.