Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ditemukan Banyak Kartu C-6 Rusak di Karangasem

Rapat koordonasi KPU, Panwaslu dan instansi lainnya di Karangasem menjelang Pilgub Bali termasuk membahas penurunan alat peraga kampanye (APK).

BALI TRIBUNE - Sepekan menjelang pencoblosan Pigub Bali pada 27 Juni mendatang, KPUD Karangasem melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) berupaya menuntaskan pendistribusian kartu undangan mencoblos atau yang sering disebut kartu C-6. KPUD Karangasem menemukan kartu C-6 yang rusak.

Komisioner KPUD Karangasem, Ngurah Maharjana, kepada wartawan, Kamis (21/6), menegaskan jika ditemukannya kartu model C-6 yang rusak itu tidak akan mempengaruhi proses atau tahapan Pilgub Bali yang saat ini tengah berlangsung. Pihaknya menduga jika permasalahan kartu C-6 tersebut merupakan dampak dari perubahan sistem pengadaannya.

“Sebelum-sebelumnya kartu tersebut hanya ditulis tangan, namun pada Pilgub Bali kali ini dicetak secara komputerisasi oleh KPU Bali. Nah berapa jumlah yang rusak belum bisa dipastikan karena saat ini PPS masih melakukan pengecekan,” ucap Maharjana, sembari menyebtukan jika kartu C-6 dikategorikan rusak itu karena data yang tertera tidak lengkap.

Di antaranya, kata dia, ada kartu yang hanya berisi nama, ada yang tanpa alamat dan salah alamat, ada juga yang salah NIK dan atau KK. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya mengaku sudah memerintahkan jajaran PPS yang ada di tingat desa melakukan pengecekan. “Kami minta agar yang tidak dikembalikan ke KPU Karangasem,” ujarnya.

Permasalahan ini juga sudah dilaporkan ke KPU Bali. Kerusakan kartu C-6 itu ternyata mendapatkan perhatian yang cukup serius dari Panwaslu Karangasem. I Nengah Putu Suardika salah satu anggota Panwaslu Karangasem langsung menginstruksikan pengawas TPS agar melakukan pemantauan sekaligus pengawasan melekat terhadap pendistribusian kartu C-6.

Suardika mengaku belum tahu berapa jumlah pasti kartu C-6 yang rusak karena masih dilakukan pengecekan. “Jumlah pastinya belum kami ketahui. Yang jelas ada, jumlahnya cukup banyak. Ada juga yang double cetak dan di sisi lain ada yang tidak tecetak. Kasus duble cetak itu kami temukan di Subagan, yang tak tecetak di Seraya,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya juga meminta agar KPUD Karangasem segera menindaklanjuti temuan tersebut. Hal tersebut penting dilakukan guna memastikan semua pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terjamin hak pilihnya. Pihaknya menekankan hal itu karena kartu C-6 menjadi syarat mutlak calon pemilik dapat menyalurkan hak pilih.

wartawan
redaksi
Category

Sempat Viral! Begini Kondisi Terkini TPA Suwung Saat Dicek Kapolresta Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar – Menyikapi viralnya video di media sosial terkait adanya sopir truk yang memaksa masuk ke TPA, Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, S.I.K., M.H. turun langsung melakukan pengecekan situasi terkini di TPA Suwung pada Kamis (2/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polda Bali Kembali Kecolongan, Mabes Polri Tunjukkan Taring Berantas Narkoba di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Untuk ke tiga kalinya kurang dari sebulan Polda Bali kecolongan. Dan Subdit Narkoba Bareskrim Mabes Polri terus menunjukkan taringnya dalam memberantas narkoba di Bali. Setelah menggerebek sebuah tempat hiburan malam ternama di Denpasar, dua pekan lalu, Mabes Polri kembali menggerebek dua tempat hiburan malam di Denpasar pada Kamis (2/4/2026) dini hari. Ada apa dengan Polda Bali?

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Badung Dukung Temu Wicara UMKM dan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan temu wicara bersama UMKM terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Manajemen Usaha, yang dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026, yang digelar di Kabupaten Klungkung, Rabu (1/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BKDPSDM Bangli Isyaratkan Pelayanan Publik Tak Tersentuh Penerapan WFH

balitribune.co.id | Bangli - Pola Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah secara resmi mulai diterapkan oleh pemerintah pusat per tanggal 1 April 2026. Yang mana, jadwal WFH diberlakukan satu hari dalam sepekan yakni pada hari Jumat dengan menyasar kalangan ASN. Sementara untuk unit pelayanan publik yang strategis tetap berjalan i seperti biasa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.