BALI TRIBUNE - DPRD Badung menggelar Rapat Paripurna masa persidangan ketiga tahun 2018, Kamis (29/11) kemarin di ruang sidang Utama Gosana DPRD Badung. Rapat tersebut mengagendakan penetapan APBD 2019, Perda tentang Pencabutan Peraturan Daerah nomor 29 tahun 2013 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Perda tentang Pengarusutamaan Gender dan Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung, I Nyoman Karyana dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung.  Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengatakan, sesuai dengan Permendagri nomor 37 2018 tentang pengesahan anggaran Dewan sudah menyelesaikan tugas pengesahan anggaran 2019 secara tepat waktu. Parwata mengungkapkan, pengesahan APBD 2019 ini, sudah melalui rapat antara eksekutif dan legislatif dan merupakan keputusan bersama. “Terkait APBD 2019 ini, dengan menyesuaikan kembali kebutuhan prioritas untuk masyarakat berdasarkan potensi pendapatan yang dimiliki Badung,” ujarnya usai rapat didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung, I Nyoman Karyana dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta. Potensi daerah kata Parwata, dalam APBD 2019 sudah dirinci secara maksimal. Sehingga ditetapkan APBD 2019 sebesar Rp 7,9 triliun. “Penggunaannya di efektifitaskan. Sehingga tepat sasaran. Sesuai dengan yang dikatakan Bapak Bupati, yang mana yang dijabarkan dalam APBD ini sudah sesuai dengan RPJMD dan betul-betul tepat. Dan murni 73 persen direalisasikan untuk masyarakat,” jelasnya. Dengan ditetapkannya APBD 2019 ini, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini berharap bisa menjadi stimulus bagi masyarakat. “Semaksimal mungkin sesuai dengan harapan pemerintah dan dewan, program-program yang wajib seperti bidang pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas,” katanya.