Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ditolak Warga, AWK Batal ke Nusa Penida

Bali Tribune/ Massa satukan sikap gelar paruman di Wantilan Pura Dalem Ped, Nusa Penida.
Balitribune.co.id | Semarapura - Demi menjaga kondisivitas di Nusa Penida pascaviralnya pidato anggota DPD RI Sri Gusti Ngurah Aryaweda Karana (AWK) di media sosial, warga setempat menolak rencana kunjungan kerja sekaligus klarifikasi serta Ngaturang Guru Piduka AWK ke Nusa Penida, Minggu (1/11).
 
Menurut Majelis Alit Desa Adat Nusa Penida I Wayan Supartawan, rencanan kedatangan AWK ke Nusa Penida disampaikan Sekretaris Penyarikan Adat Nusa Penida I Wayan Sukla pada Jumat (30/10) lalu.
 
Namun mengingat situasi dan kondisi masyarakat khususnya para pecalang dan  tokoh kasyarakat dan tokoh adat Nusa Penida masih dalam keadaan tensi tinggi dan tidak kondusif, akhirnya kedatangan AWK dibatalkan.
 
Sementara itu  pada paruman Minggu (1/11), yang dihadiri sebagian besar Pengurus Adat dan Pengempon Pura serta arahan agar Klungkung kondusif dari Kapolres Klungkung AKBP Bima Arya Viyasa, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dan Kapolsek Nusa Penida AKP Gede Sukadana, warga Nusa Penida akan mengalihkan aksi damainya pada Selasa (3/11), namun tidak di Nusa Penida melainkan di Lapangan Puputan Klungkung.
 
Sebelumnya I Wayan Sukla mengatakan dirinya sempat diajak bicara empat mata oleh AWK pada hari Jumat lalu pada saat dirinya mengikuti jumpa pers dan klarifikasi di Ruang Pancasila Gedung DPD RI. Saat itu dirinya diberi tahu kalau AWK berencana kunker serta klarifikasi dan ngaturang guru piduka di Pura Penataran Ped.
 
“Niat dari AWK tersebut saya sampaikan ke Majelis Alit, namun mengingat situasi dan kondisi, maka rencana tersebut dibatalkan dan pembatalan sudah disampaikan langsung kepada pihak AWK dan pihak AWK setuju untuk membatalkannya,” ujar Sukla.
 
 Sukla mengatakan rencana awal warga Nusa Penida akan menggelar aksi di Kantor DPD RI Perwalikan Bali di Denpasar, namun paruman memutuskan mengalihkan aksi tersebut ke Lapangan Puputan Klungkung, yang rencananya dihadiri pengurus/panitia pura 23  orang, para bendesa adat pengempon 25 orang, utusan Pura Ped 65 orang dan  Pecalang Pura Ped 18 orang.
 
Sementara Kapolsek Nusa Penida AKP Gede Sukadana yang hadir pada paruman, kemarin, bersama Kapolres Klungkung AKBP Bima Arya Viyasa serta Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dan Camat Nusa Penida Komang Widiasa Putra, dihubungi membenarkan rencana kedatangan AWK ke Nusa Penida dibatalkan.
 
“Benar, rencana kedatangan senator AWK ke Nusa Penida  dibatalkan, itu bukan dari Polsek yang membatalkan melainkan dari masyarakat Nusa Penida. Terkait rencana aksi damai tolak AWK ini, benar dipindahkan ke Lapangan Puputan Klungkung,” ujar Kapolsek AKP Gede Sukadana.
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.