Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dituntut 3 Tahun, Jerinx Meradang Tuding JPU Sarat Pesanan

Bali Tribune/ TUNTUTAN - I Gede Aryastina alias Jerinx saat menjalani persidangan di PN Denpasar dengan agenda tuntutan, Selasa (3/11).
Balitribune.co.id | Denpasar - Penabuh drum group band beraliran "Punk Rock" Superman Is Dead (SID), I Gede Aryastina alias Jerinx (43) meradang setelah dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsider 3 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (3/11). JPU menilai Jerinx terbukti menyebarkan kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
 
Ekspresi kegeraman suami dari Nora Alexandra ini terlampiaskan seuai menjalani siding. Jerinx menilai ada pihak yang bersembunyi di balik kasus yang menjeratnya dan berniat menggiringnya ke jeruji besi.
 
"Saya semakin lucu melihatnya, dari pihak IDI Pusat dan IDI Bali mereka semua bilang tidak mau memenjarakan saya. Jadi siapa yang ingin memenjarakan saya ini.  Saya ingin tahu memenjarakan saya dan memisahkan saya dengan istri saya.  Coba sesekali datang ke sidang orang-orang yang ingin memenjarakan saya itu, " kata Jerinx penuh amarah.
 
Jerinx pantas geram. Kasus yang menjeratnya bukanlah kasus tindak pidana luar biasa. Musikus yang dikenal juga sebagai aktivis tolak Reklamasi Teluk Benoa ini diseret ke meja hijau karena menyentil IDI soal penanganan Covid-19 melalui postingan di Instagram. Namun, kata dia, perlakuan hukum terhadapnya seakan sejajar dengan para koruptor, teroris, dan pedofil.
 
"IDI Pusat dan IDI Bali  ingin memenjarakan saya. Siapa yang memesan sebenarnya. Indonesia ini terlalu sering bersembunyi di balik kemasan. Dikit-dikit menilai orang dari kata-kata tidak pernah mendalami substansi. Koruptor, teroris, pedofil semua sopan. Ada koruptor yang nggak sopan.  Jadi siapa yang memenjarakan saya. Datang ke sidang, liatin mukamu nanti," kata Jerinx dengan murka.
 
Sementara itu, tim penasihat hukum Jerinx yang dikomandoi Sugeng Teguh Sentoso menilai tuntutan yang dilayangkan JPU bertentangan dengan fakta persidangan. Hal ini tampak saat JPU mengutip keterangan ahli bahasa sebagai pembuktian atas tindak pidana Jerinx yang menyebut "IDI Kacung WHO". Di mana, kutipan keterangan ahli bahasa yang diambil JPU dalam tuntutannya bukan dari fakta persidangan tapi keterangan saat di kepolisian.
 
Pasalnya, saksi ahli bahasa Wahyu Aji Wibowo dalam persidangan mengaku postingan Jerinx bukan untuk menebar kebencian tapi sebagai sikapnya atas kondisi pandemi virus corona.
 
"Pasal 186 KUHP menyatakan keterangan ahli adalah apa yang disampaikan di persidangan. Tidak ada keterangan dari Wahyu yang dikutip dari hasil persidangan menjadi dasar untuk membuktikan kesalahan Jerinx. Tidak ada, yang dikutip adalah BAP Wahyu Aji Wibowo di polisi," kata Sugeng.
 
Dengan demikian, kata Sugeng, pihak kejaksaan telah melakukan manipulasi dalam membuat uraian surat tuntutan. "Pada pasal 187 KUHP, bukti itu di antaranya berita acara pemeriksaan soal fakta peristiwa yang dialami, lalu yang dibuat pejabat umum bedasarkan UU dan surat keterangan dari ahli yang bukan BAP.  Jadi kalau ditulis sebagai kontradiksio interminis alias rancu, maka ini bisa disebut manipulasi di dalam surat tuntutan," imbuh Sugeng.
 
Di sisi berlawanan, tim JPU gabungan Kejari Denpasar dan Kejati Bali dikomandoi Otong Hendra Rahayu, di hadapan majelis hakim pimpinan Ida Ayu Adnyana Dewi meyakini perbuatan terdakwa Jerinx melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu.
 
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gede Aryastina dengan  pidana penjara selama 3 tahun penjara, dan denda Rp 10 juta subsider 3 bulan penjara. Pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa Otong dari Kejati Bali.
 
Hukuman itu, kata Jaksa Otong, karena terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, dan terdakwa masih muda sehingga masih bisa dilakukan pembinaan, sebagai faktor yang meringankan.
 
"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak menyesali perbuatannya, terdakwa pernah melakukan walk out saat persidangan, tindakan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa tidak menyesal, perbuatan terdakwa melukai perasaan seluruh dokter Indonesia yang sedang menanggani Covid- 19," kata Jaksa Otong penuh yakin.
 
Sidang akan kembali digelar pada Selasa (10/11) dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa.
wartawan
Valdi S Ginta
Category

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Bupati Badung Kumpulkan Camat, Lurah/Perbekel, dan Pengelola Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Menyikapi permasalahan akan ditutupnya TPA Suwung, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pengelola Jasa Pengangkutan Sampah di Kabupaten Badung, bertempat di Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa, (10/2). Rakor ini merupakan langkah mitigasi terkait dengan penutupan TPA Suwung.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Terima Dividen Bank BPD Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemkab. Badung menerima Dividen dari PT. Bank BPD Bali. Dividen diterima langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT. Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura Ida Bagus Made Surawan di Puspem Badung, Selasa (10/02).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.