balitribune.co.id | Denpasar - Di masa pandemi Covid-19, digitalisasi menjadi keharusan yang dioptimalkan di dalam operasional bagi seluruh pelaku ekonomi tidak terkecuali pelaku penukaran valuta asing (valas). "Untuk itu perlu ada kesiapan," ucap Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali, Agus Sistyo di Denpasar beberapa waktu lalu.
Menurut dia, terkait kesiapan digitalisasi bagi pedagang Valas ada 2 hal yaitu dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). "Karena ini kan berubah, perilaku berubah dari dulunya manual mengandalkan turis datang, sekarang dengan digitalisasi perilaku pariwisata juga berubah," katanya.
Ia menguraikan, dari sisi SDM yang perlu diubah adalah pola pikirnya diikuti kesiapan insfrastruktur guna mendukung pembayaran digital tersebut. "Kesiapan SDM itu salah satunya adalah BI menerapkan adanya standarisasi kompetensi petugas operasional di perusahaan money changer mulai dari direksi. Kemudian dari infrastruktur digital kan mahal tentunya dengan skala usaha yang dimiliki di Bali itu sangat ada kendala untuk kecepatan di dalam mengadopsi digital," beber Agus Sistyo.
Kata dia, salah satu upaya untuk memenuhi kesiapan SDM dan infrastruktur pembayaran digital bagi pelaku Valas yakni bekerjasama dengan pihak lain atau bersama-sama mengembangkan. "Salah satu bentuk kerjasamanya adalah Go Valuta yang bekerjasama dengan penyedia digitalisasi. Kemudian kerjasama dengan asosiasi, bentuknya adalah pengembangan aplikasi. Yang paling mudah adalah melalui mekanisme order," paparnya.
Mengingat selama ini, orang akan datang ke Money Changer dengan menggunakan cara manual. Lebih lanjut Agus Sistyo mengatakan, dengan adanya aplikasi akan mempermudah menemukan lokasi Money Changer terdekat dan mengecek kurs yang ditawarkan secara online. Saat ini terdapat 5 pedagang valuta asing (Money Changer) di Bali yang sedang uji coba Go Valuta melayani penukaran uang melalui kartu kredit.
"Jika orang mau ke Money Changer, tinggal buka aplikasi sehingga bisa mengetahui Money Changer terdekat dan berapa nilai tukarnya. Jadi gampang. Tapi kita mengembangkan Go Valuta masuk di dalam Sandbox aturan yaitu dengan beberapa uji coba secara digitalisasi yang dalam proses," imbuhnya.
Ia mengakui saat ini banyak sarana pembayaran digital, bahkan orang asing memiliki dompet digital dalam valuta asing. "Nah ini lagi dicari mekanismenya bagaimana dompet digitalnya yang dalam bentuk valuta asing diubah dalam Rupiah. Itu yang lagi dicari aturan-aturannya karena ada ketersinggungan aturan. Salah satunya adalah ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang. Jangan sampai kemudahan yang disediakan secara digital ini dimanfaatkan untuk sesuatu yang melanggar aturan," beber Agus Sistyo.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Bali, Ayu Astuti Dama mengatakan, dibukanya penerbangan internasional dari/ke Bali membawa harapan baru bagi pelaku usaha penukaran valuta asing di Pulau Dewata. Pasalnya, selama pandemi Covid-19 sebanyak ratusan kantor pedagang valuta asing tidak beroperasional karena minimnya turis asing di Bali.
"Kalau bandara dibuka dan ada penerbangan dari luar negeri ke Bali, maka akan berimbas pada ekonomi termasuk bagi pedagang valuta asing. Kita ada beberapa perusahaan buka, sudah ada perkembangan sedikit tapi belum maksimal," terangnya.
Sejak pandemi pada awal tahun 2020 lalu, sebanyak 274 kantor kegiatan usaha penukaran valuta asing (Money Changer) yang tutup dari sebanyak 600 kantor milik anggota APVA Bali. Sedangkan terkait kepesertaan, saat ini anggota APVA Bali sebanyak 92 anggota. "Sebelum pandemi terdapat 125 anggota. Anggota APVA harus berinovasi, sekarang kita harus berdigitalisasi," ucapnya.
Dikatakannya, APVA sudah menuju Go Valuta sesuai dorongan dari Bank Indonesia. Sehingga bisa membantu tamu-tamu asing yang kehabisan uang tunai untuk dapat menukarkan uang dengan menggunakan kartu kredit. "Go Valuta ini baru dengan 5 perusahaan masih diuji coba," sebutnya.
wartawan
YUE
Category
