BALI TRIBUNE - Kendati tahun ini tidak ada penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN), namun masalah kemacetan dan nasib para sopir angkutan kota (Angkot) masih menjadi perhatian Dinas Perhubungan Karangasem untuk segera dicarikan solusinya.
Hal itu diungkapkan Kadis Perhubungan Karangasem Ida Bagus Swastika kepada wartawan di Gedung DPRD Karangasem, Jumat (12/5). Menurutnya, ada beberapa alasan tidak adanya penilaian WTN Tahun 2017 ini seperti informasi yang diterima pihaknya, diantaranya masih dilakukannya berbagai penyempurnaan sistim penilaian WTN yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali. “Jadi untuk tahun ini penilaian WTN ditiadakan, dan terkait dengan ini kami tetap akan berkoordinasi dengan para sopir angkot,” lontar Ida Bagus Swastika.
Lantas bagaimana dengan nasib para sopir angkot dimana banyak angkot yang memilih tidak beroperasi karena sepi penumpang? Masalah ini tidak ditampiknya, pihaknya menyebutkan jika selama ini sebagian besar sopir angkot masih bertahan beroperasi karena mengandalkan angkutan siswa dan pedagang disejumlah pasar di Karangasem. “Sebagian besar memang para sopir angkot saat ini masih mengandalkan penghasilan dari mengangkut anak-anak sekolah. Jadi kami masih mencarikan solusi bagaimana mengoptimalkan hal ini,” kata Mantan Kepala Kesbangpolinmas Karangasem ini.
Dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan koordinasi dengan sejumlah sekolah untuk mendata berapa jumlah siswa di sekolah bersangkutan yang menggunakan sepeda motor untuk berangkat dan pulang sekolah, dari pendataan itu baru pihaknya bisa menentukan program apa yang tepat untuk mendongkrak penghasilan para sopir dan pemilik Angkot yang nyaris gulung tikar. Untuk saat ini pastinya beberapa program yang tengah dimatangkan diantaranya pemberian subsidi kepada para siswa yang berangkat pulang menggunakan jasa Angkot.
“Kita akan berikan subsidi bagi siswa yang menggunajan jasa Angkot, kalau biasanya siswa membayar ongkos Rp 2000 kita subsidi setengahnya jadi siswa cukup membayar Rp 1000,” ulasnya. Teknisnya kata dia, nantinya ada semacam voucher atau tiket yang akan diberikan kepada siswa pengguna jasa Angkot dan ketika turun voucher atau tiket itulah yang diberikan kepada sopir Angkot. Selanjutnya sopir angkot bisa mencairkan voucher atau tiket itu ke Dinas Perhubungan.
Lantas apakah Dinas Perhubungan akan mengeluarkan imbauan kepada setiap sekolah untuk melarang siswanya menggunakan sepeda motor ke Sekolah? Kalau itu kata, Ida Bagus Swastika, merupakan kewenangan pihak kepolisian, dan itu bisa dikoordinasikan dengan forum lalulintas.
Sementara pertanyaan lain yang dikemukakan oleh awak media yakni soal kemacetan yang setiap hari terjadi di jalur depan SMP Negeri 2 Amlapura utamanya saat jam pulang sekolah, dimana banyaknya Angkot dan kendaraan penjemput siswa yang memaksa parkir disepanjang dua jalur ruas Jendral Sudirman tersebut. “Itu juga sedang kita carikan solusinya. Kita rencanakan untuk memanfaatkan ruas jalan disebelah Kantor Dinas Perhubungan sebagai tempat kendaraan penjemput siswa, termasuk Angkot,” tandasnya.
