Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dosen FTP Unud Narasumber Pelatihan Pemandu Wisata Alam Ekowisata

Bali Tribune
balitribune.co.id | Badung - Dinas Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Badung adakan pelatihan pemandu wisata alam ekowisata dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang kepariwisataan. Kegiatan telah dilaksanakan Di Hotel Bagus Agro, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, 27-29 September 2022. Pada kegiatan ini Narasumber merupakan Dosen Fakultas Teknologi Pertanian yaitu Prof. Dr. Ir. Ketut Satriawan, M.T. membawakan materi Merencanakan, mempersiapkan dan Melaksanakan Pemanduan Ekowisata dan ibu Dr.Sumiyati, S.TP.,M.P. membawakan materi Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang meminimalkan dampak negative terhadapa lingkungan dan Sosial Budaya.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun 2022 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang merupakan Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata mempercayai 2 orang Dosen FTP unud untuk menjadi narasumber yang disandingkan dengan beberapa narasumber yang berasal dari Perguruan Tinggi lainnya seperti Universitas Triatma Mulya dan Politeknik Negeri Bali.

Salah satu narasumber Ibu Dr. Sumiyati, S.TP., M.P. berharap semoga dari kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas SDM di bidang kepariwisataan khususnya di daerah kabupaten badung. Beliau juga berharap semoga kedepannya terus dilaksanakan kolaborasi-kolaborasi antara Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dengan Fakultas Teknologi Pertanian tidak hanya di bidang Pendidikan seperti diadakannya pelatihan ini, namun di dapat juga dilaksanakan kolaborasi di bidang riset maupun pengabdian kepada masyarakat.

 

wartawan
ARW
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.