Diposting : 2 June 2020 18:30
San Edison - Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar - Pendaftaran tahap pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/ SMK akan dibuka tanggal 15-17 Juni mendatang. Mencermati situasi saat ini di mana wabah virus corona masih mengkhawatirkan, DPRD Provinsi Bali memandang perlunya pengaturan sistem serta hal-hal terkait lainnya.
Karena itu Komisi IV DPRD Provinsi Bali mengundang Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali ke Gedung Dewan, Selasa (2/6/2020), untuk membahas kesiapan PPDB SMA/ SMK di Pulau Dewata. Pembahasan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Gusti Putu Budiarta, dan dihadiri beberapa anggota serta Kepala Disdikpora Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa.
Dalam pertemuan ini, dewan mendorong agar proses penerimaan siswa baru ini tidak terlalu membebankan orangtua siswa. Pasalnya, masyarakat masih dalam kondisi kesulitan ekonomi lantaran berlarutnya pandemi Covid-19.
“Catatan kita, bagaimana dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru ini tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat terutama orangtua siswa bahwa mereka betul-betul bisa diakomodir,” kata Budiarta, usai rapat tersebut.
Terkait regulasi, demikian politikus PDIP ini, sesungguhnya tidak ada yang perlu dicemaskan. Sebab sebagaimana paparan Kepala Disdikpora Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Pergub Nomor 10 Tahun 2020 sebagai salah satu dasar hukum PPDB di Bali sudah cukup menjamin adanya keadilan di masyarakat.
"Jalur zonasi untuk PPDB SMA kali ini tidak lagi dijatah hingga 90 persen seperti tahun lalu. Melainkan hanya 50 persen saja, yang di dalamnya sudah termasuk jalur inklusi dan jalur sekolah dengan perjanjian desa adat. Sisanya 15 persen jalur afirmasi, 5 persen jalur perpindahan tugas orangtua, dan 30 persen jalur prestasi (10 persen jalur sertifikat prestasi akademis, 5 persen sertifikat prestasi non akademis, 5 persen prestasi seni dan budaya, serta 10 persen jalur ranking nilai raport, red)," papar Budiarta.
Adapun PPDB SMK, terdiri dari jalur afirmasi, jalur sekolah dengan perjanjian, dan jalur prestasi. “Sekarang sudah memberikan semacam rasa keadilan. Terutama yang punya prestasi, sekarang sudah diakomodir. Di dalamnya ada prestasi akademis, non akademis, termasuk prestasi di bidang seni dan budaya,” ucapnya.
Ia menambahkan, para orangtua siswa agar jangan sampai dibebani dengan pembayaran apapun dalam proses PPDB. Termasuk yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Demikian halnya berkaitan dengan uang komite, juga diharapkan tidak ada. Apalagi, uang komite dasarnya adalah kesepakatan.
"Diharapkan begitu, kalau bisa tidak terjadi pengeluaran bagi orangtua siswa dalam hal pembayaran untuk anak-anak sekolah. Kalau bisa sekolah ini gratis, itu intinya,” tandas Budiarta.
Ia berpandangan, alasan orangtua siswa ‘berebut’ menyekolahkan anaknya di sekolah negeri tentu karena ingin diringankan bebannya dalam membayar sekolah. Akibatnya, ada sekolah swasta yang tidak kebagian murid. Sekarang, menurut dia, tergantung dari sekolah swasta, meningkatkan kualitas sekolahnya untuk menggaet siswa baru. Kendati, baik sekolah negeri maupun swasta, harus terus berupaya meningkatkan kualitasnya.
“Banyak juga sekolah swasta yang sekarang dikejar oleh masyarakat karena memang mereka kualitasnya bagus. Walaupun cukup mahal membayar, tetapi mereka paling dicari," tutur Budiarta, yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali.
Sementara itu Kepala Disdikpora Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, menjelaskan, Pemprov Bali telah menyiapkan protokol pendidikan untuk memasuki era baru dalam kaitan new normal. Skemanya akan dibahas bersama Gubernur serta Badan Riset dan Inovasi Daerah. Apalagi, tahun ajaran baru tetap akan dimulai per 12 Juli mendatang.
“Tahun ajaran baru sudah ada dalam kalender pendidikan dan semua sudah pengumuman kelulusan. Hanya metodenya apakah online atau tatap muka, itu yang masih menunggu Gugus Tugas yang lebih paham situasi dan kondisi,” paparnya.
Apabila nanti dunia pendidikan dibuka secara bertahap, kata Boy, pihaknya sudah siap dengan protokol kesehatan. Skema yang disiapkan antara lain tidak semua anak nantinya mengikuti kegiatan tatap muka di sekolah. Sebagian ada yang belajar dari rumah atau memakai sistem shift. Kemudian, mereka wajib memakai masker, membawa hand sanitizer dan lainnya.
“Kalaupun dia bersekolah harus diatur penjarangan kursinya agar jaga jarak. Misalnya hari Senin, cukup kelas 1 saja yang ke sekolah, hari Selasa kelas 2, terus begitu,” urainya.
Menurut Boy, skema ini disiapkan semata-mata agar para peserta didik atau siswa jangan sampai terpapar Covid-19. Pihaknya tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan mereka.
