balitribune.co.id | Denpasar - DPRD Provinsi Bali telah merekomendasikan toleransi penurunan target pendapatan asli daerah (PAD) dalam tahun anggaran 2020 sebesar 25 persen. Artinya, PAD yang harus dicapai pada kisaran 75% dari target PAD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3,7 triliun. Toleransi penurunan PAD ini mencermati pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry, di Denpasar, Jumat (22/5/2020). Dikatakan, dari target tersebut, diharapkan mayoritas PAD akan bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dari hasil pantauan langsung di lapangan, pihaknya optimistis target 75 persen PAD ini akan terwujud.
"Berdasarkan hasil pantauan saya bersama - sama dengan Komisi II DPRD Bali di beberapa kabupaten di Bali sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, PAD sudah tercapai rata - rata di kisaran 34 persen lebih dari target (Rp 3,2 triliun)," papar Sugawa Korry.
"Kalau kondisinya tetap seperti saat ini, diperkirakan 70 persen dari target bisa dicapai. Bahkan kalau diikuti oleh pengembangan kreativitas dan inovasi pelayanan, target 75 persen sangat mungkin bisa dicapai," imbuh politikus senior Partai Golkar asal Buleleng ini.
Ia menambahkan, dari hasil pengamatan di lapangan, para petugas ada dalam kondisi semangat dan motivasi yang baik, meski wabah virus corona tetap menghantui. Di sisi lain, demikian Sugawa Korry, partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya juga cukup bagus.
"Dan kalau diikuti oleh pengembangan kreativitas dan inovasi pelayanan seperti meningkatkan kualitas kerjasama dengan dukungan IT dan sumber daya manusia terkait maksimalisasi kerja sama dengan LPD, Bumdes dan koperasi-koperasi, dengan tahapan pemberian diklat yang memadai antara Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, Bank BPD Bali serta LPLPD Bali, saya yakin pelayanan akan lebih cepat dan lebih dekat di masyarakat," tandasnya.
"Kami juga sarankan gerai-gerai yang sebelumnya ditutup agar dijajagi untuk dibuka kembali dengan tetap melaksanakan SOP penanganan Covid-19. Pemantapan, dukungan dan monitoring terhadap aparat pelaksana di bawah, tentu sangat penting. Sebab PAD adalah kunci strategis dalam konteks program penanganan dampak Covid-19 di Bali dan keberlangsungan pembangunan di berbagai bidang," pungkas Sugawa Korry, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali.
wartawan
San Edison
Category
