balitribune.co.id | Denpasar - Saat Rapat Paripurna ke-5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (27/2) disampaikan penjelasan Dewan terhadap Raperda inisiatif Dewan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan penyampaian penjelasan Gubernur Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan Dewan terhadap Raperda inisiatif Dewan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibacakan Bapemperda DPRD Provinsi Bali, Tjokorda Gede Agung bahwa secara kronologis Raperda Inisiatif Dewan yang diajukan ini telah melalui tahapan.
Kata dia, pembahasan awal dalam rangka penyusunan naskah akademik yang sudah selesai per 13 Desember 2022. Pembahasan dalam penyusunan Draft Raperda yang terdiri dari bagian lonsideran menimbang dan mengingat dengan batang tubuh terdiri dari XII BAB, 43 pasal dan penjelasan. Telah dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Bali pada tanggal 8 November 2022. "Karena pasca-pengesahan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat perubahan mekanisme harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD, yang awalnya dilakukan Bapemperda menjadi dilakukan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kanwil Provinsi Bali," jelasnya.
Sementara itu penjelasan Gubernur Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa sebelumnya pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa konsideran yang harus diperbaharui. Demikian pula beberapa substansi yang memuat nomenklatur perangkat daerah harus disesuaikan, karena adanya perampingan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sebelumnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak berada dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saat ini telah bergabung menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengintegrasian kebijakan, program, dan pembangunan perlindungan anak tetap mengacu pada kebijakan program nasional.
Selain itu dalam Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat penyesuaian nomenklatur Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) menjadi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan penegasan kembali mengenai obyek kegiatan perlindungan anak di Provinsi Bali, serta tugas dan fungsi dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yaitu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan perlindungan anak di Provinsi Bali.
Diharapkan, penjelasan Gubernur Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak mendapat persetujuan bersama. Anggota Dewan yang terhormat diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan masukan demi penyempurnaan Raperda ini. Sehingga selanjutnya dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.
