Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Bangli Dukung Pemindahan Lapas Kerobokan dengan Syarat

DPRD Bangli
Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa

balitribune.co.id | Bangli - Gubernur Bali, I Wayan Koster mengusulkan kepada Menteri Hukum RI untuk merelokasi  Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kerobokan ke kabupaten sebagai bentuk dari usulan kabupaten Badung. Pertimbangn pemindahan Lapas Kerobokan ke Bangli yakni kondisi Lapas terbesar di Bali ini sudah sangat padat dan memicu persoalan sosial. Dengan dipindahkan ke Bangli penataan wilayah akan tertata, keamanan lebih terjamin dan pelayanan publik lebih meningkat. Usulan pemindahan Lapas Kerobokan ke Bangli rupanya menimbulkan pro kontra di kalangan anggota DPRD Bangli. 

Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa  mengatakan, saat mendengar adanya usulan Gubernur  Koster yang ingin memindahkan Lapas Kerobokan ke Bangli, pihaknya  menyambut positif, dan sangat berharap hal tersebut segera terwujud. 

"Tentu, saya sangat menyambut positif, mendukung agar hal tersebut benar-benar terwujud, namun dengan  beberapa catatan ," ujarnya, Minggu (21/9).

Politisi Demokrat asal Desa  Undisan ,Kecamatan Tembuku ini  melihat dengan  pemindahan lapas Kerobokan ke Bangli akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Yakni masyarakat Bangli, bisa dilibatkan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok lapas. Baik itu dalam hal pangan dan hal bernilai ekonomi lainnya. 

"Jika pindah ke Bangli, masyarakat Bangli wajib dilibatkan dalam hal pemenuhan komoditi warga Lapas, seperti menyediakan bahan masakan. Itu akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Itu catatan khusus saya, setuju lapas Kerobokan pindah ke Bangli, asal masyarakat Bangli mendapatkan dampak ekonomi," ujarnya.

Kata Sudiasa, catatan lainnya untuk mendirikan  bangunan sekelas Lapas butuh lahan yang luas, oleh karena itu untuk pembebasan lahan diharapkan mencari lahan yang kurang produktif. 

"Juga harus dipikirkan ganti untung bagi pemilik lahan dan bebas dari praktek percaloan," ungkapnya. 

Disinggung  ketika lapas Kerobokan dipindah ke Bangli, menjadi rawan kriminal, Sudiasa menilai hal tersebut tidak akan terjadi. Sebab menurut dia, belum ada sejarah yang mencatat dimana ada Lapas atau Rutan, lingkungan tersebut akan menjadi rawan tindak kriminal.

"Belum ada sejarah dimana ada Lapas di sana tindak kriminalnya tinggi. Sama seperti sekarang di Bangli ada Lapas Narkotika, sejauh ini lingkungannya tetap aman," jelasnya.

wartawan
SAM
Category

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.