Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dua Minggu Pengerjaan Terhenti, Proyek Revitalisasi Pasar Melaya Dipertanyakan

DIPERTANYAKAN - Pengerjan proyek revitalisasi Pasar Malaya yang terhenti sejak dua pekan dipertanyakan oleh pedagang.

BALI TRIBUNE - Setelah sempat menjadi sorotan, kini pembangunan Proyek Revitalisasi Pasar Melaya di Banjar Melaya Pasar, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, sejak dua minggu belakangan ini diduga terbengkalai.  Sejumlah pedagang pasar yang sebelumnya menempati los pasar tersebut kini mengeluh dengan pengerjaan proyek yang justru kini malah terhenti sebelum penggarapannya selesai. Mereka mempertanyakan batas waktu pengerjaan proyek milik Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Jembrana itu. Pantauan di lokasi proyek di dalam Pasar Melaya, Kamis (15/11) siang, tampak tidak ada satupun pekerja proyek yang beraktiftas menggarap proyek tersebut. Peralatan proyek seperti mesin molen dan sejumlah peralatan lainnya tampak nganggur. Bahkan bahan material lainnya juga sudah tidak ada dilokasi proyek. Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan Revitalisasi Pasar Melaya II tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksasn CV. Duta Serangkai Jaya yang beralamat di Banjar Delod Pangkung, Desa Budeng, Jembrana. Proyek dengan  nilai kontrak Rp 671,879.997,51 bersumber dari APBD tahun 2018 ini kontraknya sejak 15 Juli 2018 dengan batas waktu pengerjaan 120 hari kerja. Sejumlah pedagangan mengaku menyayangkan terhentinya pengerjaan proyek pemerintah tersebut terlebih sudah menjelang akhir tahun. Bahklan hingga saat ini proyek baru 60 persen dan belum dilakukan pemasangan keramik maupun atap dan pekerjaan lainnya. Salah seorang pedaganga, Wayan Suenda mengatakan pekerja proyek sejak dua minggu lalu sudah tidak kerja dilokasi. "Kurang masang atap tapi bahannya tidak ada. Ada yang bawa bahan keramik tapi yang masang tidak ada. Kurang tahu juga apa kendalanya," katanya. Dikatakan sejumlah pedagang yang kini dipindah sementara  selama berlangsung proyek itu dan berjualan di bawah tenda juga menurutnya mengeluh. Salah seorang pedagang lainnya berharap pengerjaan proyek ini bisa segera diselesaikan. "Kami harap proyek segera selesai dan kami bisa segera kembali jualan di dalam karena jualan di bawah tenda begini di musim hujan bocor dan banjir," ujarnya. Para pedagang mengharapkan ketegasan dari pemerintah sehingga rekanan tidak main-main dalam bekerja.  Pimpinan CV Dua Serangkai Jaya Lantik  Wijaya saat dikonfirmasi terkait terhentinya pengerjaan proyek yang digarap pihaknya itu mengakui adanya keterlambatan proyeknya. Kendalanya karena pihaknya baru mengambil uang muka dan belum menarik termin. "Segera kami selesaikan," ujarnya. Kadis Koperindag Jembrana I Made Gede Budhiarta dikonfirmasi, Kamis sore, mengatakan sesuai dengan kontrak revitalisasi pasar Melaya II tahun 2018 tanggal penyelesaian dari 7 Juli 2018 sampai maksimal penyelesaian tanggal 15 Desember 2018. Budhiarta mengatakan proyek itu tidaklah mangkrak dikarenakan proses masih berjalan serta waktu maksimal masih ada sampai tanggal 15 Desember 2018. Namun berdasarkan pengawasan yang dilakukan pihaknya, mengakui proses pengerjaan berlangsung lambat dan ada keterlambatan tahapan pengerjaan. Sampai 4 November 2018 baru mencapai 50,397 % sehingga sesuai mekanisme aturan pelaksana proyek telah menerima teguran I, II dan III. Pihak pelaksana proyek juga sudah diberikan langkah-langkah penyelesaian seperti menambah tenaga kerja serta alat untuk mendukung pekerjaan. Atas temuan tersebut pihak dinas juga telah berkordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Jamkrida selaku penjamin serta Gapensi selaku asosiasi bernaung. Dinas juga telah beberapa kali memanggil pelaksana untuk mencari solusi yang terbaik telah menyanggupi melaksanakan proyek sesuai dengan batas waktu dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan. Kontrak baru bisa diputus serta pelaksana proyek diblack list apabila tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu  pada 15 Desember 2018 mendatang.  

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.