Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dua Napi Asing Ditangkap di Timor Leste

napi
Dua napi yang kabur yaitu Sayed Mohammed Said (31) dan Dimitar Nikolov Iliev alias Kermi (43) telah tertangkap di Timor Leste.

BALI TRIBUNE - Dua dari empat narapidana warga negara asing yang kabur dari Lapas Kelas II-A Denpasar, beberapa waktu lalu dikabarkan ditangkap di Timor Leste, Kamis (22/6). Kedua napi tersebut, yakni Sayed Mohammed Said (31) dari India dan Dimitar Nikolov Iliev alias Kermi (43), warga Bulgaria.

Tertangkapnya dua dari empat napi asing tersebut berkat kerja sama Polda Bali dengan aparat berwenang di Dili, Timor Leste. “Informasi awal dua narapidana sudah tertangkap di Dili,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, AKBP Hengky Widjaja, di Denpasar, Kamis (22/6).

Namun, belum ada keterangan lebih lanjut terkait dengan penangkapan kedua napi tersebut karena tengah dalam proses pengembalian ke Tanah Air.

Selain berkat kerja sama dengan kepolisian Timor Leste, kata Hengky Widjaja, tertangkapnya dua napi itu juga berkat kerja sama dengan aparat berwenang negara setempat. Sebelumnya, Polres Badung menyebarluaskan foto keempat narapidana tersebut.

Dua narapidana lainnya, Shaun Edward Davidson alias Eddie Lonsdale alias Michael John Bayman Bin Eddi (33), warga Australia dan Tee Kok King Bin Tee Kim Sai (50), dari Malaysia dalam pengejaran aparat berwenang.

Keempat napi kabur dari Lapas Denpasar di Kerobokan pada Senin (19/6) dengan cara melubangi tanah di bawah tembok sebelah barat membentuk gorong-gorong yang tembus langsung ke jalan raya. Pihak lapas kemudian berkoordinasi dengan aparat berwenang untuk melakukan pengejaran.

Oknum Terlibat

 Munculnya kabar dugaan keterlibatan warga binaan lain dan oknum petugas sipir dalam proses pelarian empat napi asing penghuni Wisma Bedugul melalui gorong-gorong, terus dilakukan penyelidikan. Bahkan selain sudah melakukan pemeriksaan internal, pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, inspektorat dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali.

Kepala Lapas Kelas II-A Kerobokan Tonny Nainggolan saat dikonfirmasi, Kamis (22/6) menyebutkan, langkah lapas untuk berkoordinasi dengan pihak inspektorat dan Kanwil Hukum dan HAM Bali itu untuk memastikan sekaligus mencari kebenaran dengan munculnya rumor di masyarakat.

“Kami masih terus berkoordinasi dengan inspektorat dan kanwil (Kanwilkumham Bali). Termasuk kami juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait perkembangan penyelidikan,” ujar Tonny.

Sehingga dengan masih berjalannya proses penyelidikan, mantan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Pondok Cipinang ini belum bisa memberikan kesimpulan. “Kami belum bisa simpulkan karena penyelidikan masih berjalan,” tambahnya.

Demikian halnya saat disinggung terkait respons lapas pascaadanya statemen dan perintah Kapolda Bali untuk tembak di tempat bagi napi asing yang tak menyerahkan diri setelah 2x24 jam, ditanya begitu, Tonny menyatakan mendukung langkah dan upaya kepolisian untuk upaya itu. “Kami prinsipnya mendukung pihak kepolisian. Apalagi mereka (napi) kabur sudah lebih dari 2x24 jam, “pungkasnya.

Pada bagian lain, kaburnya empat napi asing terus mengundang perhatian banyak publik. Banyak pihak menduga para napi kabur telah mempersiapkan jauh hari dan tidak menutup kemungkinan dibantu pihak lain.

“Ini baru kemungkinan, apalagi mereka napi asing. Kami tidak tahu apakah yang membantu mereka napi lokal atau yang lain, hanya kalau dari lokasinya kami agak sanksi kalau mereka berempat bekerja sendirian,” ujar Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Denpasar IGNA Kusumayasa Diputra.

Bahkan yang mengejutkan, keempat napi diperkirakan juga telah mengantongi pasport. “Pasport seluruhnya diserahkan kepada terpidana. Penyerahan pasport milik tersangka itu sesuai dengan penetapan hakim saat putusan,” ujar Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Denpasar Ketut Agung.

Hanya saja, lanjut Ketut Agung, apakah saat terpidana mendekam di Lapas Kerobokan menitipkan pasport atau barang berharga lainnya ke Lapas, pihaknya mengaku tidak tahu. “Kami sudah tidak memiliki kewenangan karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kewenangan penuh ada di Lapas,” jelasnya.

wartawan
redaksi
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai Maret Jadwal Poli RSD Mangusada Berubah, DPRD Minta Warga Ikut Memantau

balitribune.co.id I Mangupura - Warga Kabupaten Badung perlu memperhatikan jadwal baru di RSD Mangusada. Pasalnya, terhitung mulai Maret hingga Agustus mendatang, layanan poliklinik akan diujicoba menjadi lima hari kerja.  Pihak RSD mengklaim perubahan jadwal layanan poli ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bagi pasien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.