Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dukcapil Gianyar Kekurangan 5.471 Blangko E-KTP

e-KTP
PELAYANAN - Pemohon e-KTP di areal pelayanan Kadisdukcapil Gianyar, Senin (11/12).

BALI TRIBUNE - Jelang akhir Tahun 2017 ini, Disdukcapil Gianyar kekurangan hingga 6.000 blangko e-KTP menyusul  kiriman terakhr yang diterima hanya  6.000 blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Kedatangan 6.000 keping E-KTP ini langsung didistribusikan ke 7 kecamatan dengan jatah masing-masing kecamatan 300 blangko.

Kadisdukcapil Gianyar, Putu Gede Bhayangkara, Senin (11/12), membenarkan  kondisi itu.  Disebutkan, jumlah penduduk Gianyar terhitung akhir November 2017 lalu sebanyak 492.002 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah warga yang wajib KTP sebanyak 379.094 warga dan yang belum melakukan perekaman E-KTP sebanyak 28.587 warga. Dikatakan Bhayangkara, jumlah tersebut sudah jauh berkurang dari bulan sebelumnya, dimana sekitar Agustus lalu sekitar 72.000 warga belum melakukan perekaman. Sedangkan warga yang sudah mendapatkan cetak E-KPT sebanyak 337.365 dan saat ini dari data yang sudah terekam sebanyak 11.471 sudah siap cetak E-KTP. “Jadi masih kurang 5.471 keping E-KTP bagi warga yang sudah siap cetak,” ungkapnya.

Sedangkan warga yang memiliki data ganda ditemukan sebanyak 643 warga. Terbanyak data kependudukan ganda terdapat di Kecamatan Gianyar sebanyak 154 wargadata ganda dan Kecamatan Tampaksiring sebanyak 146 warga. Bhayangkara sendiri menjelaskan data ganda ini karena beberapa sebab seperti memiliki alamat ganda, kesalahan penulisan nama dengan alamat yang sama atau memiliki identitas di daerah lain. “Kita akan terus sisir baik yang belum perekaman dan yang memiliki data ganda agar tetap memiliki data kependudukan,” terangnya.

Walau hanya mendapat jatah hanya 6.000 keping, Disdukcapil juga bersyukur, mengingat keping E-Ktp tersebut didistribusikan di seluruh Indonesia. Dikatakan Bhayangkara sendiri di masing-masing kecamatan, warga sudah bisa mencetak E-KTP. Dengan catatan sudah melakukan perekaman dan memiliki NIK, sehingga tidak perlu lagi mesti antre di kantor dinas. Sedangkan bila 6.000 keping E-KTP ini habis, maka warga mesti menunggu di Tahun 2018 mendatang.

wartawan
Redaksi
Category

Diprotes Warga, Lurah Renon Sebut Pemilihan Kaling Kaja Sesuai Prosedur

balitribune.co.id | Denpasar - Lurah Renon, Gede Suweca disomasi oleh warga karena dianggap tidak transparan dalam proses penetapan Kepala Lingkungan (Kaling) Kaja, Kelurahan Renon, Denpasar Selatan. Warga memandang penetapan Kaling Kaja mengandung cacat prosedural sehingga merugikan masyarakat lingkungan.

Baca Selengkapnya icon click

Rumah Ketua LPD Selulung Digeledah

balitribune.co.id | Bangli - Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bangli  melakukan penggeledahan guna mengungkap  dugaan kasus korupsi  yang terjadi di  Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Selulung. Penggeledahan menyasar kantor LPD dan rumah Ketua LPD Selulung I Wayan Arsana dan rumah salah satu petugas bagian kredit, Jumat (17/10). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda, Bank BPD Bali Gelar Expo Bulan Inklusi Keuangan

balitribune.co.id | Denpasar - Bank BPD Bali menggelar Expo Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 sebagai bagian dari perayaan puncak BIK nasional yang rutin diperingati setiap bulan Oktober. Kegiatan berlangsung di Living World Denpasar, Jumat (17/10).

Baca Selengkapnya icon click

Koster Kembali Pimpin PDIP, Tegaskan Soliditas dan Regenerasi Partai

balitribune.co.id | Denpasar - Wayan Koster kembali dipercaya menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Bali untuk masa bakti 2025–2030. Kepastian itu ditetapkan dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Bali yang digelar di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu (18/10).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Gus Par Tandatangani Kerja Sama Pajak, Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem terus memperkuat langkah dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya terbaru adalah dengan ikut menandatangani Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) Tahap VII Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.