Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dukcapil Gianyar Kekurangan 5.471 Blangko E-KTP

e-KTP
PELAYANAN - Pemohon e-KTP di areal pelayanan Kadisdukcapil Gianyar, Senin (11/12).

BALI TRIBUNE - Jelang akhir Tahun 2017 ini, Disdukcapil Gianyar kekurangan hingga 6.000 blangko e-KTP menyusul  kiriman terakhr yang diterima hanya  6.000 blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Kedatangan 6.000 keping E-KTP ini langsung didistribusikan ke 7 kecamatan dengan jatah masing-masing kecamatan 300 blangko.

Kadisdukcapil Gianyar, Putu Gede Bhayangkara, Senin (11/12), membenarkan  kondisi itu.  Disebutkan, jumlah penduduk Gianyar terhitung akhir November 2017 lalu sebanyak 492.002 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah warga yang wajib KTP sebanyak 379.094 warga dan yang belum melakukan perekaman E-KTP sebanyak 28.587 warga. Dikatakan Bhayangkara, jumlah tersebut sudah jauh berkurang dari bulan sebelumnya, dimana sekitar Agustus lalu sekitar 72.000 warga belum melakukan perekaman. Sedangkan warga yang sudah mendapatkan cetak E-KPT sebanyak 337.365 dan saat ini dari data yang sudah terekam sebanyak 11.471 sudah siap cetak E-KTP. “Jadi masih kurang 5.471 keping E-KTP bagi warga yang sudah siap cetak,” ungkapnya.

Sedangkan warga yang memiliki data ganda ditemukan sebanyak 643 warga. Terbanyak data kependudukan ganda terdapat di Kecamatan Gianyar sebanyak 154 wargadata ganda dan Kecamatan Tampaksiring sebanyak 146 warga. Bhayangkara sendiri menjelaskan data ganda ini karena beberapa sebab seperti memiliki alamat ganda, kesalahan penulisan nama dengan alamat yang sama atau memiliki identitas di daerah lain. “Kita akan terus sisir baik yang belum perekaman dan yang memiliki data ganda agar tetap memiliki data kependudukan,” terangnya.

Walau hanya mendapat jatah hanya 6.000 keping, Disdukcapil juga bersyukur, mengingat keping E-Ktp tersebut didistribusikan di seluruh Indonesia. Dikatakan Bhayangkara sendiri di masing-masing kecamatan, warga sudah bisa mencetak E-KTP. Dengan catatan sudah melakukan perekaman dan memiliki NIK, sehingga tidak perlu lagi mesti antre di kantor dinas. Sedangkan bila 6.000 keping E-KTP ini habis, maka warga mesti menunggu di Tahun 2018 mendatang.

wartawan
Redaksi
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.