Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dukung Percepatan Akses Keuangan Daerah, TPAKD Kota Denpasar Tetapkan Arah Sasaran Inklusi Keuangan Tahun 2024

Bali Tribune / TPAKD - Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana berfoto bersama peserta Rapat Pleno Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2023 di Kantor BKPSDM Kota Denpasar, Rabu (6/12). 

balitribune.co.id | Denpasar - Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana menghadiri Rapat Pleno Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2023 yang dilaksanakan di  Kantor BKPSDM Kota Denpasar, Rabu (6/12). Pelaksanaan rapat tersebut dilakukan guna mengevaluasi dan menetapkan sasaran literasi dan inklusi Program Keuangan Tahun 2024. 
 
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar, Wayan Putra Sarjana bersama Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Perizinan, Jimmy Hendrik Simarmata.
 
Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana mengatakan, Pemkot Denpasar secara berkelanjutan terus berkomitmen membangun sinergitas dengan semua pihak. Pelaksanaan rapat evaluasi dan penetapan arah sasaran ini diharapkan mampu mengoptimalkan program yang sudah dan akan dilakukan oleh TPKAD.
 
“Tentunya sesuai dengan program yang sudah disepakati agar terus disinergikan dan dikoordinasikan dengan sebaik- baiknya antara TPKAD Kota Denpasar dengan OJK agar mendapatkan hasil yang maksimal nantinya,” ujar Sekda Alit Wiradana.
 
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar, Wayan Putra Sarjana menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Walikota Denpasar Tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), dimana salah satu tugasnya mengadakan rapat pleno.
 
“Hari ini merupakan persiapan rapat pleno tersebut dimana melakukan evaluasi dan penetapan sasaran Inkluasi Keuangan Tahun 2024," ujarnya.
 
Adapun program yang ditetapkan yakni Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan (SiDarling) oleh DLHK Kota Denpasar, Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Dias Koperasi UMKM, Simpanan Pelajar (SimPel) oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Forum Anak Daerah (FAD) oleh Dinas DP3AP2KB, Generasi Denpasar Digital (Gen Dental) serta Gerbang Padi (Gerakan Bangkit Pasar Digital) keduanya oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
 
“Tadi telah dilaksanakan pemetaan kendala yang sekiranya akan dihadapi di Tahun 2024 ini. Selanjutnya pengembangan ini akan terus berkolaborasi sesuai dengan arahan OJK. Ada bebarapa OPD terkait yang sudah kita evaluasi dan akan di pleno sesuai jadwal yang akan ditentukan,” ungkapnya.
 
Sementara Kepala Bagian KPEKD OJK Denpasar, Kadek Wenten mengatakan rapat teknis ini sangat diperlukan mensinergikan program yang telah dilaksanakan. Setap program ini perlu evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan program berikutnya.
 
“Sinergi antara TPKAD dan OJK yang menjadi pendukung dalam menciptakan program dan layanan di bidang jasa keuangan. Dengan begitu semua program untuk kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik," jelasnya.
 
Dari rapat evaluasi ini, beberapa poin menjadi fokus utama untuk ditingkatkan.  Antara lain pertama, optimalisasi program Simpanan Pelajar (SimPel) dimana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Kedua, program pengelolaan sampah SiDarling. Ketiga, terkait layanan digital.
 
"Bersama kita dorong UMKM untuk mengoptimalkan layanan digital ini. Selain itu, digitalisasi yang efektif diharapkan juga dapat diterapkan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dna penyelewengan,” sarannya.

wartawan
HEN
Category

DPRD Bangli Dukung Pemindahan Lapas Kerobokan dengan Syarat

balitribune.co.id | Bangli - Gubernur Bali, I Wayan Koster mengusulkan kepada Menteri Hukum RI untuk merelokasi  Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kerobokan ke kabupaten sebagai bentuk dari usulan kabupaten Badung. Pertimbangn pemindahan Lapas Kerobokan ke Bangli yakni kondisi Lapas terbesar di Bali ini sudah sangat padat dan memicu persoalan sosial.

Baca Selengkapnya icon click

Amanat POJK 19/2025, Permudah Akses Pembiayaan Masyarakat

balitribune.co.id | Denpasar - Likuiditas perbankan nasional menunjukkan peningkatan setelah pemerintah menambahkan Dana Penempatan Pemerintah (DPK) sebesar Rp200 triliun kepada bank-bank BUMN pada 12 September 2025 lalu. Kondisi ini menjadi salah satu pendorong pemulihan fungsi intermediasi perbankan, termasuk di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lahan Sawah Bali Susut 6.500 Hektare dalam 5 Tahun, Denpasar Terparah

balitribune.co.id | Denpasar - Lahan sawah di Bali terus menyusut. Berdasarkan data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, sejak 2019 hingga 2024, pulau ini kehilangan 6.521,81 hektare sawah atau turun 9,19 persen. Rata-rata, setiap tahun penyusutan mencapai 1,53 persen.

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Alih Fungsi Lahan Tahura, BPN: Bukan Kawasan Hutan

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik lahan di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) di Kelurahan Sidakarya, Denpasar Selatan, kembali menyeruak setelah Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) pekan lalu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Beban Guru Oemar Bakri

balitribune.co.id | " …murid bengalmu mungkin sudah menunggu, laju sepeda kumbang di jalan berlubang selalu begitu dari dulu waktu jaman Jepang…..oemar Bakri pegawai negeri 40 tahun mengabdi…jadi guru jujur berbakti memang makan hati, omar bakri banyak ciptakan menteri… professor dokter ,insinyur pun jadi… (Syair Lagu Iwan Fals)

Baca Selengkapnya icon click

Jaga Akses Vital, Pemkab Badung Atensi Perbaikan Jalan Jebol di Kerobokan

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat menangani kerusakan jalan dan jembatan jebol di kawasan Kerobokan.

Meski ruas tersebut bukan milik kabupaten, melainkan jalan provinsi yang menghubungkn Kerobokan-Munggu-Tanah Lot, Pemkab Badung menunjukkan kepedulian dengan langsung berkoordinasi dengan PUPR Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.