Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dukung Program KUR, Bupati Sanjaya Berharap Potensi Pertanian Tabanan Makin Berkembang Pesat

Bali Tribune / RAKOR - Rapat Koordinasi KUR Bank BPD Bali sekaligus penandatanganan kerjasama antara BPD Bali dan Perusda Dharma Santhika dan Kelompok Tani, Jumat, (10/2) di Prime Plaza Hotel, Sanur.

balitribune.co.id | Tabanan - Kebijakan Pemerintah yang wajib menyalurkan 60 Persen Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor produksi khususnya Pertanian dan UMKM, sontak membawa angin segar bagi Tabanan. Mengingat, Kabupaten Tabanan melalui Bupati I Komang Gede Sanjaya, berkomitmen mempertahankan sektor pertanian dan memberdayakan UMKM untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

 

Hal ini disampaikan Bupati Sanjaya saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi KUR Bank BPD Bali sekaligus penandatanganan kerjasama antara BPD Bali dan Perusda Dharma Santhika dan Kelompok Tani, Jumat, (10/2) di Prime Plaza Hotel, Sanur. Untuk itu, Bupati Sanjaya sangat mengapresiasi sekaligus memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi pihak penyalur ataupun penjamin atas kinerjanya, dimana penguatan ekonomi melalui UMKM dan Pertanian merupakan komitmen Pemkab Tabanan.

Dalam Rakor yang dihadiri oleh Pj. Bupati Buleleng, Dirut BPD Bali beserta jajaran, Kepala Otoritas Keuangan Regional VIII, Sekda se-Bali dan pemangku kepentingan lainnya tersebut, Sanjaya juga menyatakan, berbicara mengenai perekonomian maka tidak bisa melepaskan diri dari sebuah fakta, bahwa dunia saat ini telah jauh berubah dan terus bergerak sedemikian cepatnya. Perubahan dunia yang semakin cepat ini dikatakan sejalan dengan prinsip kapitalisme sebagaimana kekhawatiran Bapak proklamator Bung Karno.

"Beliau mengingatkan, bahwa seharusnya kita mengupayakan secara sungguh-sungguh untuk bisa berdiri diatas kaki sendiri, berdiri diatas prinsip-prinsip nasionalisme dan kemanusiaan. Tentu kita tidak bisa membayangkan disaat era globalisasi ini, dimana seorang petani, seorang marhaenisme harus berhadapan dengan kekuatan pertanian global yang memiliki kekuatan kapitaslisme. Ini perlu menjadi kewaspadaan kita semua," tegas Sanjaya.

Pada titik ini selaku pemerintah, Sanjaya menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil posisi dan tugas yang jelas dalam memberdayakan dan memperkuat para petani serta masyarakat ekonomi lemah. Selain itu, pada prinsipnya inilah Sanjaya memandang pemberian KUR merupakan sebuah langkah cerdas dari pemerintah dalam rangka meningkatkan akses pada sektor UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan, salah satunya adalah BPD Bali.

Disamping memberikan apresiasi yang tinggi, Sanjaya juga sependapat, bahwa program KUR sangat memperkuat permodalan usaha sebagai penguatan UMKM. Sanjaya bisa membayangkan kedepannya jika KUR ini dapat tersalurkan dengan baik, maka UMKM akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa dalam membangun pondasi pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

"Maka dari itu, mari kita bersama-sama membangun Bali ini dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana, semesta itu mengandung makna menyeluruh tengah, hulu dan hilir, dan berencana memiliki arti bertahap. Ini sebuah ideologi, maka dari itu, ayo kita sama-sama sekarang dan saya apresiasi sekali dari pihak Kementerian, Provinsi, BPD dan BI serta pihak lainnya, sama-sama membangun rakyat kita khususnya yang paling bawah, mulai dari UMKM dan Petani. Apalagi Tabanan adalah penduduknya mayoritas bergerak di sektor pertanian," imbuh Sanjaya.

Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan, sebagaimana arahan pemerintah pusat, bahwa KUR wajib disalurkan 60 persen di sektor produksi. Tentu di sektor produksi ini harapannya pemerintah dan ekosistem yang dibuat dapat membantu penyediaan sektor pangan yang saat ini tentunya di Indonesia ada inflasi melebihi asumsi yang ditetapkan di APBN dan termasuk di Bali.

"Pemerintah juga telah memberikan stimulus kepada dunia usaha termasuk UMKM, selaras dengan undang-undang cipta kerja, diharapkan UMKM bisa menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian secara luas. Di tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai hampir 5 persen, Bali diatas 6 persen, dan ada satu PR kita sama-sama yaitu inflasi di Bali masih diatas inflasi Nasional," ungkap Sudharma.

Untuk itu pihaknya berharap, seluruh jajaran bersama-sama menciptakan ekosistem master pangan. "Maka kami bersama berkolaborasi mencari bibit bibit untuk membuat master-master lain, tentunya di Bali dalam rangka mendorong kapasitas UMKM dan perekonomian Bali searah dengan transformasi perekonomian Bali yang telah ditanamkan Bapak Presiden dan Gubernur Bali mengenai ekonomi Kerthi Bali," imbuh Sudharma. 

wartawan
HMS
Category

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jembrana di Ambang Krisis Guru, Beban Guru Aktif Bertambah

balitribune.co.id | Negara - Dunia pendidikan di Kabupaten Jembrana tengah dihadapkan pada tantangan serius. Hingga kini tercatat terjadi kekurangan 200 lebih guru pengajar. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya guru yang pensiun setiap tahun. Tahun 2025 saja, sebanyak 119 guru akan memasuki masa pensiun.

Baca Selengkapnya icon click

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penertiban Bangunan di Pantai Bingin Dinilai Tergesa-gesa, DPRD Didorong Buka Dialog

balitribune.co.id | Denpasar - Rencana pembongkaran bangunan ilegal di kawasan wisata Pantai Bingin, Pecatu, Kabupaten Badung, kembali memantik kontroversi. Kuasa hukum Morbito Art Cliff, Ussyana Dethan, SH.,  menilai langkah Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD Bali dalam menyikapi persoalan ini terkesan tergesa-gesa dan kurang mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.