balitribune.co.id | Denpasar - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar stakeholder dan sinergi untuk membangun ekosistem digital bagi UMKM di Bali. Tak bisa dipungkiri, hadirnya pandemi Covid-19 yang mengubah perilaku konsumen beralih ke online shop seperti blessing in disguise karena telah memberikan momentum akselerasi digitalisasi bagi UMKM. Perubahan perilaku konsumen ini tidak hanya berdampak pada penambahan masyarakat yang beralih ke perdagangan digital tetapi juga mempermudah akses pemasaran produk karena UMKM tidak hanya menggunakan toko fisik tetapi juga bisa memiliki toko online yang sedang ramai digunakan oleh masyarakat di seluruh belahan dunia. Kegiatan onboarding ini mendorong UMKM melakukan transformasi dengan menggunakan platform digital yang sesuai dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Harapannya, UMKM dapat mempertahankan bisnis dan menjangkau pasar yang lebih luas sehingga berujung pada penguatan finansial dan daya saing UMKM.
Kegiatan onboarding Digitalisasi UMKM: “Mengembangkan Bisnis Impian” dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 23-24 Februari 2023 dengan mengundang 100 UMKM di Bali. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Ekadina, SE., M.Si, Kepala Divisi Public Affairs Tokopedia, Aditia Grasio Nelwan, Inaproduct, Timotius Retno Andrean. Pada hari kedua, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara mendapatkan penghargaan Satya Mitra Wira Bakti dari Rumah BUMN Denpasar atas kerjasama, fasilitasi, dan pemberdayaan produk UMKM yang diserahkan langsung oleh I Made Abdi Negara selaku Direktur Rumah BUMN Denpasar kepada Bapak Giri Tribroto, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara.
Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menyampaikan keberpihakan OJK untuk mendukung UMKM ditengah perkembangan kondisi ekonomi nasional dan daerah khususnya Bali mendapatkan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada segmen UMKM. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/KDK.03/2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil Serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Provinsi Bali sebagai Sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank. Disisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mengharapkan UMKM di Bali diharapkan segera beradaptasi dengan penggunaan kanal pembayaran digital seperti QRIS. Provinsi Bali juga masuk ke dalam sepuluh besar Provinsi dengan jumlah merchant QRIS terbanyak yaitu 616.000 merchant dan 635.000 user pada Januari 2023.
Kepala Divisi Public Affairs Tokopedia mengungkapkan seiring dengan berkembangnya teknologi, digitalisasi UMKM kini menjadi fokus berbagai sektor pelaku bisnis. Digitalisasi UMKM memungkinkan para pelaku usaha untuk memiliki jangkauan pasar yang lebih luas hingga meningkatkan pendapatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengharapkan agar UMKM di Bali harus tetap selalu optimis dan memanfaatkan kesempatan emas seperti pelatihan serta onboarding ini untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045.
Data dari Majalah Treasury Indonesia, pada kondisi pra-pandemi, baru 2,7 juta UMKM yang onboarding marketplace. Dalam kurun waktu dua tahun pemerintah berhasil meningkatkan jumlah tersebut menjadi 17,2 juta pada akhir tahun 2021 melalui berbagai upaya kolaborasi dari para pelaku UMKM, Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kementerian BUMN, BI, OJK, Pemda, Kemenbudpar/Bekraf seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat dilakukan kembali dengan berkolaborasi dari berbagai pihak sehingga dapat mencapai target pemerintah yakni 30 juta UMKM telah onboarding di tahun 2024.
