BALI TRIBUNE - Belakangan ini, perekonomian Bali menghadapi ujian. Kondisi ini berdampak pada munculnya sejumlah tantangan ke depan, yang membutuhkan kerja keras dalam penanganannya.
Ada lima tantangan serius bagi perekonomian Bali, sebagaimana dibeberkan Wakil ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry, di Denpasar, Kamis (28/12). Pertama, masih belum pulihnya daya beli masyarakat. Sementara di sisi lain, sektor penggerak pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai di atas enam persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,18 persen, justru dipengaruhi oleh sektor konsumsi (di atas 50 persen).
“Masih lemahnya daya beli juga akan pengaruhi kemampuan fiskal daerah, karena mayoritas APBD Provinsi Bali didukung oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” ujar politikus Partai Golkar asal Buleleng ini. Kedua, masih terjadinya kesenjangan antardaerah dan antarpenduduk di Bali, dengan indikator gini rasio mendekati sedang (0,38). Hal ini, menurutnya, karena belum meratanya investasi dan infrastruktur antarwilayah.
Ketiga, belum diakomodasinya sektor pariwisata dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang tidak adil sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah. “Keempat, belum terkoneksinya sektor pertanian, industri kecil dengan sektor pariwisata,” kata peraih gelar Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malang itu.
Kelima, implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat belum maksimal. “Misalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum melibatkan Koperasi dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai kekuatan ekonomi rakyat di Bali. Sebaliknya, dalam jangka panjang, justru bisa mematikan Koperasi dan LPD itu sendiri,” tandasnya. Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, dia menilai, kebijakan pembangunan ekonomi Bali ke depan harus terintegrasi.
Selain itu, memeratakan infrastruktur dan investasi, mengoneksi produk pertanian dan industri kecil dengan pariwisata. Yang tak kalah penting, meningkatkan daya beli petani dan masyarakat kecil/ tenaga kerja, mendorong revisi UU 33/2004 dan UU 28/2009, serta mengintegrasikan kebijakan pembangunan ekonomi rakyat dengan melibatkan Koperasi dan LPD. “Juga menyusun program yang cermat terkait pemulihan dampak erupsi Gunung Agung,” pungkas Sugawa Korry.
