Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa

Bali Tribune/ WORKSHOP - Pemkab Tabanan gelar workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa.
balitribune.co.id | Tabanan -  Dalam Upaya mewujudkan pembangunan Desa Partisipatif, transparan dan akuntabel, Pemkab Tabanan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 di Kabupaten Tabanan, Jumat, (29/3) di Balai Mathika Subak Sangulan, Tabanan.
 
Dibuka oleh Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, mendatangkan narasumber Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani, Pemeriksa Madya Sub Auditorat I BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Kawindra, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali AKBP. Ida Putu Wedanajati, Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Ari Dwikora Tono.
 
Diskusi dihadiri seluruh perbekel di Kabupaten Tabanan dan aparatur desa se- Kabupaten Tabanan. Mengusung tema ‘Pengelolaaan Keuangan dan Pembangunan Desa Partisipatif, transparan dan akuntabel dengan mengginakan aplikasi siskeudes’, diharapkan kegiatan ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan Tabanan Serasi dan mewujudkan Pembangunan Bali menuju Nawa Cita ke 3, yakni membangun dari pinggiran.
 
Anggota Komisi XI DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani mempertegas bahwa desa telah diberikan kesempatan yang besar dengan tata kelola keuangannya mensejahterakan kehidupan masyarakat di Desa. Dikucurkan dana yang begitu besar oleh Bapak Presiden Jokowi dan setiap tahunnya terus ditingkatkan. “Dengan harapan mewujudkan Nawa Cita ke tiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka menjaga NKRI. Kepala Desa mempunyai tanggung jawab yg mulia mewujudkan kesejahreraan rakyat. Tentu ini harus dikelola dengan transparan dan akuntabel yang dikelola sesuai dengan penerapan good government,” tegasnya.
 
Dirinya berharap melalui aplikasi siskeudes ini semoga Desa se-Kabupaten Tabanan bisa membangun tata kelola keuangan desa yang lebih baik lagi. “Aplikasi ini telah memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memberikan laporan pertangging jawaban keuangan Desa. Para Kepala Desa yang hadir saat ini jangan henti-hentinya belajar dan memahami undang-undang, dimana kita memasuki era kompetisi yang tidak bisa dihindari. Jangan sampai kita tertinggal dan sistem ini sangat memungkinkan kita untuk meminimalisir kesalahan,” bebernya. 
wartawan
Komang Arta Jingga
Category

7 Hal yang Menentukan Harga AC di Pasaran

balitribune.co.id | Memilih AC yang tepat bukan hanya soal merek atau model, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi harga ac di pasaran. Saat ini, ada banyak pilihan AC dengan fitur dan teknologi berbeda. Karena itulah, memahami apa saja yang menentukan harga sebuah AC membantu Anda mengambil keputusan lebih bijak dan sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.