Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa

Bali Tribune/ WORKSHOP - Pemkab Tabanan gelar workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa.
balitribune.co.id | Tabanan -  Dalam Upaya mewujudkan pembangunan Desa Partisipatif, transparan dan akuntabel, Pemkab Tabanan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 di Kabupaten Tabanan, Jumat, (29/3) di Balai Mathika Subak Sangulan, Tabanan.
 
Dibuka oleh Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, mendatangkan narasumber Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani, Pemeriksa Madya Sub Auditorat I BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Kawindra, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali AKBP. Ida Putu Wedanajati, Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Ari Dwikora Tono.
 
Diskusi dihadiri seluruh perbekel di Kabupaten Tabanan dan aparatur desa se- Kabupaten Tabanan. Mengusung tema ‘Pengelolaaan Keuangan dan Pembangunan Desa Partisipatif, transparan dan akuntabel dengan mengginakan aplikasi siskeudes’, diharapkan kegiatan ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan Tabanan Serasi dan mewujudkan Pembangunan Bali menuju Nawa Cita ke 3, yakni membangun dari pinggiran.
 
Anggota Komisi XI DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani mempertegas bahwa desa telah diberikan kesempatan yang besar dengan tata kelola keuangannya mensejahterakan kehidupan masyarakat di Desa. Dikucurkan dana yang begitu besar oleh Bapak Presiden Jokowi dan setiap tahunnya terus ditingkatkan. “Dengan harapan mewujudkan Nawa Cita ke tiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka menjaga NKRI. Kepala Desa mempunyai tanggung jawab yg mulia mewujudkan kesejahreraan rakyat. Tentu ini harus dikelola dengan transparan dan akuntabel yang dikelola sesuai dengan penerapan good government,” tegasnya.
 
Dirinya berharap melalui aplikasi siskeudes ini semoga Desa se-Kabupaten Tabanan bisa membangun tata kelola keuangan desa yang lebih baik lagi. “Aplikasi ini telah memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memberikan laporan pertangging jawaban keuangan Desa. Para Kepala Desa yang hadir saat ini jangan henti-hentinya belajar dan memahami undang-undang, dimana kita memasuki era kompetisi yang tidak bisa dihindari. Jangan sampai kita tertinggal dan sistem ini sangat memungkinkan kita untuk meminimalisir kesalahan,” bebernya. 
wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Tebing di Pinggir Jembatan Peken Belayu - Kukuh Longsor Lagi

balitribune.co.id I Tabanan - Tebing di pinggir jembatan Peken Belayu-Kukuh di Desa Peken Belayu, Kecamatan Marga, longsor lagi pada Rabu (22/4/2026) sore. Tak hanya itu, material tebing yang longsor itu membuat gelombang air pada aliran Sungai Yeh Ge menerjang areal wantilan pura yang ada di seberangnya.

Baca Selengkapnya icon click

Tim Gabungan Gelar Penertiban Identitas, Sasar 141 Duktang di Bajera

balitribune.co.id - Tabanan - Tim gabungan di Kecamatan Selemadeg melakukan penertiban identitas terhadap 141 penduduk pendatang (duktang) yang tinggal di lingkungan Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg. Penertiban yang berlangsung pada Senin (20/4/2026) malam itu menyasar belasan rumah kos, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran administrasi kependudukan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diduga Korsleting Listrik, Laundry Terbakar

balitribune.co.id I Bangli - Sebuah tempat usaha laundry yang berlokasi di Jalan Nusantara, Kelurahan Cempaga, Kecamatan/Kabupaten Bangli, dilalap si jago merah pada Selasa (22/4/2026) sekira pukul 08.30 Wita. Kuat dugaan kebakaran  dipicu oleh korsleting listrik pada instalasi kabel yang kemudian menyambar pakaian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Buleleng Tetapkan Perda Baru Pajak dan Retribusi

balitribune.co.id I Singaraja - DPRD Kabupaten Buleleng secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna, Rabu (22/4/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, serta dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekda, serta pimpinan OPD.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Buleleng Desak Pencabutan UU Pemda 23 Tahun 2014

balitribune.co.id I Singaraja - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya mendesak adanya pencabutan atau revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini dinilai mendesak lantaran regulasi tersebut dianggap membatasi ruang gerak DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.