Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fasilitas Incumbent Dipastikan Sudah Ditarik, Pencairan Hibah dan Bansos Ditunda

Bali Tribune / Pjs Bupati Jembrana, I Ketut Sukra Negara

balitribune.co.id | Negara - Seluruh fasilitas yang digunakan oleh calon kepala daerah petahana dipastikan sudah ditarik. Penarikan tersebut sudah sejak awal masa kampanye. Begitupula dengan pencairan hibah dan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat kini ditunda hingga setelah berakhirnya masa kampanye Pilkada Jembrana.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jembrana, I Ketut Sukra Negara menyatakan calon kepala daerah petahana setelah memasuki tahap kampanye sesuai ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri, “calon petaha yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pilkada Jembrana sudah mengambil cuti di luar tangggungan negara. Artinya seluruh fasilitasnya sebelum masa kampanye sudah ditarik,” ungkapnya.

Pihaknya juga menegaskan untuk pencairan hibah dan bansos kepada masyarakat kini juga telah dihentikan. Langkah ini menurutnya diambil guna menghindari penggunaan hibah sebagai alat politik. "Saya sudah berdiskusi dengan Ketua DPRD Jembrana dan sudah disepakati bahwa hibah tidak bisa dicairkan selama kampanye, sesuai arahan dari Kemendagri. Ini langkah yang bagus," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan konstelasi politik pada masa kampanye Pilkada 2024 kini semakin ketat. Ditengah menghangatnya situasi politik, berbagai langkah kini terus dilakukan untuk menjaga kondusifitas di Jembrana. Netralitas ASN daerah hingga pemanfaatan tempat ibadah untuk aktifitas politik menjadi perhatian serius. Aparatur pemerintah hingga prajuru adat berpotensi ditarik-tarik kepentingan politik. 

Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terus bergulir. Setelah penetapan pasangan calon (paslon) peserta Pilkada pekan lalu, kini perhelatan politik ini sudah pada tahap kampanye. Berbagai potensi gangguan kondusiftas ditengah semakin menghangatnya suhu politik terus diantisipasi. 

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jembrana, I Ketut Sukra Negara ditemui Senin (19/8) sore mengatakan pihaknya ditugaskan untuk mengisi posisi Bupati Jembrana selama cuti kampanye. Selain tugas pemerintahan di kabupaten, sebagai Pjs Bupati pihaknya mengaku memiliki tanggungjawab untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada masa kampanye Pilkada ini.

Dikatakannya pihaknya memiliki kewajiban bersama-sama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Porkopimda) untuk menjaga agar situasi ketentraman masyarakat agar tetap kondusif , "Tugas Penjabat Sementara Bupati ada beberapa yang prinsip, yang pertama tentu adalah melaksanakan urusan pemerintahan di kabupaten. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya salah satu upaya yang kini dilakukan adalah menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Pihaknya menegaskan ASN baik PNS dan PPPK harus menjaga profesionalisme dan integritas sebagai aparatur pemerintah.

"Supaya ASN di Jembrana tidak ketarik oleh kepentingan politik maka saya menekankan kembali kepada ASN baik PNS dan PPPK adalah betul-betul netral,” tegasnya.

Untuk hal tersebut, pihaknya mengaku setelah bertugas di Jembrana sudah langsung mengumpulkan ASN. Seperti yang dilakukannya di Kantor Camat Jembrana Senin kemarin. Selain PNS, aparat pemerintahan seperti perbekel, perangkat desa dan pegawai kontrak juga diingatkan agar menjaga integritas. Pihaknya meminta seluruh ASN serta perangkat desa membuat ikrar netralitas pada Pilkada 2024.

“Kontelasi politik di Jembrana cukup tinggi, ada dua Paslon yang sama-sama orang hebat. Yang paling strategis mengawal netralitas ASN, baik PNS, PPPK ataupun tenaga kontrak. Mereka saya minta untuk membuat ikrar netralitas yang ditandatangani dan divideokan lalu dikirim langsung ke saya sebagai bukti mereka betul-betul netral sehingga tidak bisa ditarik atau diajak mendukung salah satu calon,” paparnya.

Pihaknya juga mengingatkan ASN, pegawai kontrak maupun perangkat desa yang tidak netral akan dikenakan sanksi tegas, “kita punya Satgas yang diketuai Sekda yang mengawal. Kalau nanti ternyata ada ASN, kontrak dan perangkat desa diduga tidak netral, apalagi dilampiri bukti-bukti yang kuat, akan diambil Tindakan tegas. Kan ada Bawaslu. Sanksinya sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

“Kepala desa (perbekel) juga harus netral. Aturannya sudah sangat jelas. Sebenarnya tugas selaku Pjs sebenarnya administratif. Kalau mereka sudah bisa netral maka situasi politik di Jembrana bisa diredam sehingga Pilkada yang aman dan damai bisa diwujudkan, Siapun pemimpinnya, mau Si A atau Si B yang terpilih, sama saja,pasti akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik kedepannya,” jelasnya.

Selain perangkat pemerintah dan, pihaknya juga mengajak Bandesa Adat beserta jajarannya untuk turut serta menjaga situasi Pilkada di kabupaten Jembrana selalu kondusif. "Saya juga sengaja mengundang Bendesa Adat, tujuannya agar para Bendesa Adat juga bisa menyampaikan kepada prajuru di masing-masing desa adat untuk mampu mendukungnya pelaksanaan Pilkada Damai," ucapnya.

Salah satu penekanannya adalah penggunaan tempat suci untuk pelaksanaan kampanye paslon.

"Kalau bisa nantinya paslon tidak berkampanye di Pura. Jangan sampai kita punya Pura atau tempat suci dijadikan wahana atau tempat untuk kampanye. Apalagi nanti kalau sampai ada kebulatan tekad, bahkan sampai ada bersumpah di Pura untuk mendukung salah satu calon, itu jangan sampai terjadi," tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Banggar DPRD Tabanan Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Transparan

balitribune.co.id | Tabanan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan melalui Badan Anggaran mendorong pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih transparan.

Kendati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesebelas kalinya. Terakhir, opini itu diperoleh untuk pemeriksaan tahun anggaran 2024.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Dorong Pemkab Bangli Kembangkan Kawasan Sekitar Pura Penulisan

balitribune.co.id | Bangli - Minat wisatawan berkunjung ke daya tarik wisata (DTW) Pura Penulisan, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Bangli, masih g rendah dibandingkan empat DTW lain yang dikelola Pemkab Bangli. Melihat realita tersebut mendapat tanggapan dari anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa, Politisi Demokrat ini memandang perlu adanya  inovasi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kunjungan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Supriatna Dikukuhkan Menjadi Ketua DPD Masyarakat Akuakultur Indonesia Bali

balitribune.co.id | Singaraja - Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Provinsi Bali Periode 2025–2029. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum MAI Pusat Prof. Rokhmin Dahuri dalam acara Konsolidasi Akuakultur Nasional, di Auditorium Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Rabu (9/7).

Baca Selengkapnya icon click

“Sandyagita Bali Beli-Ne" Suara Kritis Rakyat Melalui Harmoni Seni

balitribune.co.id | Negara - Seni adalah medium paling jujur untuk menyuarakan hati nurani, dan PKB ke-47 Tahun 2025 menjadi ruang sebuah pertunjukan yang lebih dari sekadar hiburan. Parade Gong Kebyar Wanita Duta Kabupaten Jembrana, diwakili oleh Sekha Gong Istri Dharma Laksana, dengan sebuah garapan yang tak hanya indah, tetapi juga berani memukau penonton yang memadati Panggung Ardha Candra, Art Center Denpasar pada Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

TKA Berpotensi Ancaman Bagi Tenaga Kerja Lokal

balitribune.co.id | Negara - Di tengah pesatnya persaingan global dan terbukanya peluang investasi, Tenaga Kerja Asing (TKA)  menjadi salah satu ancaman bagi tenaga kerja lokal. Tak mau kecolongan, daerah seperti Kabupaten Jembrana mulai serius mengantisipasi masuknya TKA ke wilayahnya dengan merancang regulasi yang komprehensif.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Pastikan Perbaikan Jalan Jebol di Tabanan Berjalan Cepat

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan bahwa perbaikan jalan nasional yang rusak akibat hujan deras di Bali ditargetkan rampung dalam waktu maksimal tiga minggu. Hal ini disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna ke-22 dan ke-23 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di DPRD Bali, Rabu (8/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.