Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fenomena Harga Beras yang Merisaukan

Bali Tribune

Wayan Windia - Guru Besar Emeritus di Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti di Denpasar.    

balitribune.co.id | Sejak awal Pebruari 2023, harga beras mulai menanjak tajam. Kenaikannya hampir mencapai 30%. Sebelumnya harga beras rata-rata sekitar Rp. 9 ribu/kg, lalu naik menjadi Rp. 12 ribu/kg. Presiden, Mendag, Mentan, dan Kabulog, sibuk mengendalikan harga beras, yang mulai merisaukan masyarakat. Bulog sudah mendrop beras sebanyak 350.000 ton untuk operasi pasar, tetapi harga beras tetap tidak bergeming. Selanjutnya, seperti biasa, pedagang dan pengusaha yang a-nasionalis, sibuk mengambil keuntungan dari fenomena harga beras itu. Bahkan sampai ada yang ditangkap polisi.

Baru-baru ini Presiden dan Mentan membuat pernyataan bahwa, harga beras akan turun setelah panen raya pada bulan Maret/April yang akan datang. Apakah arti pernyataan itu? Artinya, bahwa ada jeda ketersediaan beras, rata-rata selama 1-2 bulan sebelum panen raya tiba. Syukurlah kalau panen rayanya bagus. Kalau tiba-tiba ada hama yang mengancam, hasil panen raya bisa berkurang 50%. Dalam situasi seperti itu, maka keadaan kita bisa dianggap gawat. Karena penyakit dari kaum tani adalah resiko dan ketidak-pastian. Pengeluarannya pasti, tetapi pendapatan yang diperoleh belum tentu.

Jeda produksi beras selama 1-2 bulan menunjukkan bahwa, luas panen kita berkurang. Di samping itu, produktivitas pertanian juga berkurang. Luas panen berkurang, karena sawah yang harus dimuliakan, tetapi terus menerus dihantam dan dihancurkan untuk infrastruktur. Hal itu terjadi di Jawa dan juga di Bali. Jalan tol Gilimeng, bahkan menghancurkan hampir 500 hektar sawah (menurut Walhi Bali). Belum lagi, efek domino kalau jalan tol itu jadi dilaksanakan, akan lebih mempercepat kehancuran sawah dan juga subak di Bali.

Selanjutnya, produktivitas padi juga berkurang. Kini, produktivitas padi di Bali, hanya sekitar 6-6,5 ton gabah kering panen (GKP) per hektar. Tercatat sebagai produkvitas yang tertinggi di Indonesia. Produktivitas di Jawa sekitar 5,5 ton GKP per hektar. Di Bangka Belitung hanya 2,5 ton GKP per hektar. Nah, kalau sawah di Jawa dan Bali dihancurkan, maka akan sangat berpengaruh terhadap total produksi padi (beras) di Indonesia. Akibatnya, seperti sekarang inilah, di mana 1-2 bulan menjelang panen raya, harga beras sangat merisaukan masyarakat miskin.        

Tercatat dalam informasi di medsos bahwa khabarnya, Jokowi mulai sadar tentang dampak pembangunan infrastrukur yang terlalu ambisius. Setelah sekarang ia harus menerima kenyataan, bahwa harga beras yang menanjak dan inflasi yang juga mulai menanjak. Lalu memberikan instruksi, agar pembangunan infrastruktur dihentikan, kecuali atas instruksinya. Tetapi kata pepatah, bahwa nasi sudah menjadi bubur. Tetapi belum terlambat. Jalan tol Gilimeng, kiranya masih bisa dibatalkan.

Bahwa sawah-sawah yang baik, adalah sawah yang berada di kawasan lahan vulkanik, di mana ada gunung api (Misal : Jawa dan Bali). Jelas tidak gampang membuat sawah, seperti yang kita nikmati saat ini di Jawa dan Bali. Diperlukan waktu yang lama (ratusan tahun), agar sawah itu betul-betul establis sebagai sawah. Diperlukan agroklimat yang cocok, ada budaya agraris yang kental, ada sistem irigasi yang mantap, pemasaran yang terjamin, dan lain lain.

Sejak zaman Soeharto, SBY, hingga Jokowi, diprogramkan pelaksanaan rice estate di luar Jawa dan Bali. Apa kabarnya ? Tidak ada kabar sukses. Terakhir Jokowi memprogramkan rice estate di Kalimantan seluas 1 juta hektar. Komandannya, Menhan Prabowo. Apa kabarnya ? Belum ada khabar sukses. Kenapa ? Itulah sebabnya, seperti yang terurai dalam penjelasan di atas. Terutama agro klimatnya yang tidak mendukung.

Merusak sawah di Jawa dan Bali, tampaknya sama saja bahwa kita sedang dalam proses bunuh diri. Akibatnya akan diderita oleh generasi Indonesia yang akan datang. Generasi emas tahun 2045, yang diharapkan cerdas (hard skill), harus ditunjang dengan ketersediaan makanan (sawah) dan air yang cukup. Maka itu, ketahanan/kedaulatan pangan dan air, sangat diperlukan. Hal ini perlu dibahas dan dikaji dalam kegiatan world water forum di Indonesia, tahun 2024 yang akan datang.

Pembangunan infrastruktur yang ambisius, dan merusak sawah, adalah program pembangunan yang hanya memanjakan konsumen, tetapi membunuh produsen. Manusia-konsumen adalah manusia biasa, yang terdiri dari roh dan badan. Pembangunan infrastruktur yang merusak sawah, hanya akan memuaskan roh. Sementara itu, kepuasan roh tidak akan pernah ada batasnya. Kalau roh terus dilayani kepuasannya, maka badan akan kesakitan dan hancur.

Bila pembangunan infrastruktur yang merusak sawah terus dilanjutkan, maka roh manusia- konsumen, tentu saja terpuaskan. Tetapi di masa depan, maka badan yang kelaparan akan menanti generasi kita. Sama dengan narkoba, merokok, bahkan minum kopi, adalah untuk kepuasan roh. Kemudian akan ketagihan. Tetapi badan kita sebetulnya meronta-ronta, kesakitan dan rusak. Maka pada saat badan kita rusak, maka roh itu akan pergi meninggalkan badan. Ini adalah sebuah analogi, di mana kalau alam (bhuwana agung) di rusak, maka bhuwana alit juga akan menderita. Pembangunan jalan tol yang merusak sawah, adalah program pembangunan yang merusak alam Bali, budaya Bali, dan manusia Bali.

wartawan
WW
Category

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.