Fenomena Pembubaran FPI | Bali Tribune
Bali Tribune, Rabu 08 Desember 2021
Diposting : 3 January 2021 14:45
Wayan Windia - Bali Tribune
Bali Tribune / Wayan Windia - Ketua Stispol Wira Bhakti, Denpasar.

balitribune.co.id | Pembubaran FPI, telah menjadi wacana banyak pihak, sejak lama sekali. Akhirnya, di penghujung tahun 2020, pemerintah secara resmi, berani membubarkan FPI. Fenomena FPI adalah fenomena era reformasi. Memang, tidak ada era yang sempurna. Ada banyak nilai positif dari era reformasi. Tetapi nilia negatifnya, juga tidak kurang banyaknya. Nilai negatif yang paling mendasar adalah, pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (yang asli).

Sistem pemilu satu orang-satu suara, adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Pembentukan lembaga DPD, dll (amandemen UUD 1945) adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai UUD 1945 (yang asli). Padahal Pancasila dan UUD 1945, adalah hasil renungan, dan konsensus yang sangat hebat dan luar biasa, dari para pendiri bangsa. Pancasila dan UUD 1945 adalah hasil dari konsensus nasional, yang dilandasi oleh tetesan-tetesan darah para pendiri bangsa. Pancasila dan UUD 1945 adalah hasil renungan, untuk menatap jauh ke masa depan bangsa (anagata), berdasarkan masa lalu (atita) bangsa, pada era perang kemerdekaan.

Munculnya FPI, karena era reformasi telah merubah secara drastis sebuah UU di era Orde Baru, yang mewajibkan semua orpol dan ormas di Indonesia, harus berazaskan Pancasila. Era reformasi juga telah menghancurkan lembaga P4. Di mana lembaga itu sangat penting peranannya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan segala plus-minusnya, Orde Baru telah membuat landasan untuk memempertahankan Pancasila dan UUD 1945 (yang asli). Tetapi era reformasi telah menghancurkannnya dengan membabi-buta. Pahlawan Nasional, alm. Jendral TB Simatupang melukiskan peristiwa politik tersebut, sebagai proses bandulan politik yang ekstrim.

Negara ini telah menyepakti Pancasila sebagai dasar negara. Ini artinya semua anak bangsa, (dalam melaksanakan kebebasannya), seharusnya juga tunduk kepada dasar negara. Bebas atau kebebasan berserikat, adalah hak semua anak bangsa, sesuai amanat konstitusi. Tetapi kebebasan itu, harus tetap berlandaskan dasar negara, yakni Pancasila dan juga konstitusi UUD 1945. Kita jangan beranggapan bahwa, kita ini bisa bebas, sebebas-bebasnya, tanpa ada kewajiban sama sekali.

Jokowi pernah mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ini, sudah kebablasan. Kalangan TNI berkali-kali mengingatkan bahwa bangsa ini akan berhadapan dengan era soft war atau proxy war. Perang melawan hak ber-demokrasi, yang ingin bebas sebebas-bebasnya. Perang melawan nilai HAM, yang hanya ingin kita menghormati hak asasinya, tanpa mereka harus tahu, bahwa merekapun harus menghormati hak asasi orang lain. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa, kita ini sudah ke Barat-Barat-an, dan lebih Barat dari negara Barat.

Bung Hatta, dalam bukunya Alam Pikiran Yunani (1980), mencatat bahwa pada tahun 461-429 SM, ada pelajaran politik dari Kerajaan Athena. Pada era itu Athena diperintah oleh seorang pemimpin besar, namanya Perikles. Ia adalah penganut demokrasi yang teguh. Ia sangat dihormati oleh rakyatnya, karena kebajikannya. Sehingga apapun yang dikatakannya, diikuti oleh rakyatnya. Ia bukan diktator.

Kemudian, pada era itu muncullah kelompok Sufi (kalangan cerdik pandai), yang akhirnya memunculkan alam pikir bebas sebebas-bebasnya (anarchi). Semua orang menganggap dirinya paling benar. Tidak ada yang mau disalahkan. Alam anarchi ternyata menghancurkan demokrasi. Terjadi huru-hara. Athena kemudian jatuh, karena diserang oleh kelompok di sekitar Athena, di bawah komando Sparta.

Nilai apa yang dapat kita petik dari pelajaran di Athena? Bahwa demokrasi harus ada batasnya. Batasnya adalah dasara negara. Bahwa setiap kelompok masyarakat, harus mengakui dasar negaranya dalam berserikat. Kalau tidak mau, maka mereka bisa berserikat di sebuah negara, yang sepadan antara alam pikir-nya, dan dasar negara-nya.

Ada catatan yang dibuat oleh sejarahwan Prof. Sartono, dkk, dalam bukunya Sejarah Nasional Indonesia I (1975). Dikatakan bahwa kaum radikal di Indonesia, sudah ada sejak tahun 1850. Muncul dua dekade setelah berakhirnya Perang Diponogoro. Nama kelompoknya disebut dengan kaum Budiyah (Jawa Tengah). Kita belum dapat menelusuri apakah kelompok radikal Budiyah ini, terus mengalir alam pikirnya hingga sekarang. Tetapi yang jelas, bahwa alam pikir radikal, tampaknya sudah ada di Indonesia sejak dua Abad yang lalu.

Transformasi sosial apapun yang terjadi di Indonesia, adalah sah-sah saja. Karena bangsa ini memang telah mendapat anugerah, sebagai bangsa yang heterogen. Justru karena heterogenitas itulah, maka setelah perang kemerdekaan, muncul sebuah konsensus nasional. Yakni konsensus tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Karena itu, maka konsensus itu harus dihormati, dilestarikan, dan diimplementasikan, dalam kehidupan ber-bangsa dan ber-negara.

Karena kita sudah terlanjur sok ber-demokrasi, dan sok ber-HAM, maka tidak mudah untuk mengendalikan alam sosial-politik bangsa. Hanya tinggal menunggu kesadaran kaum politisi, atau keajaiban dari Tuhan, untuk menyelamatkan bangsa yang yang heterogen ini, yang dahulu dipertaruhkan dengan tetesan darah.

Saat ini,  kita mesti harus kembali belajar dari masa lalu bangsa. Dahulu, tegaknya bangsa ini, dan kita bisa memenangkan perang kemerdekaan,  karena adanya rasa persatuan dan kesatuan kuat. Kita melaksanakan slogan right or wrong my country.  Dan adanya pemuda-pemuda yang nekat. Akhirnya, kita bisa mengalahkan penjajah yang sangat kuat. Bahkan penjajah itu, baru saja memenangkan Perang Dunia II. Para sahabat semua, mari kita berdoa, dan kenang-kenanglah mereka, para pendiri bangsa ini, yang dahulu telah mempertaruhkan segenap jiwa-raganya untuk bangsanya. Kemudian mewariskan pusaka, yang namanya Pancasila dan UUD 1945.

Hukum & Kriminal

Terpopuler