Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Forum Musrenbang Diminta Tentukan Prioritas Pembangunan

Bali Tribune/ MUSRENBANG - Sejumlah usulan saat Musrenbang di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara diminta dibahas menjadi kegiatan prioritas 2025.








Balitribune.co.id | Negara - Setelah sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Pekutatan dan Mendoyo, Selasa (6/2/2024). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  digelar di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara. Melalui pelaksanaan Musrenbang yang diadakan di masing-masing kecamatan, diminta menentukan prioritas pembangunan di daerah.

 

Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Jembrana diadakan di Wantilan Pura Puseh Dauhwaru dan Musrenbang di Kecamatan Negaraa dilaksanakan di Gedung Pendopo Kesari, Seperti pelaksanaan sebelum-sebelumnya, Musrenbang di kedua kecamatan tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Setiap usulan yang disampaikan dari desa/kelurahan nantinya akan dimusyawarahkan untuk mendapat skala prioritas.

 

Musrenbang di kedua kecamatan ini diikuti oleh camat, perbekel/lurah dan tokoh masyarakat serta dihadiri langsung oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba didampingi Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna bersama sejumlah pimpinan OPD Pemkab Jembrana. Camat Jembrana I Kadek Agus Arianta menyampaikan total nilai usulan program dan kegiatan dari desa dan kelurahan mencapai Rp 170.133.868.000, dengan usulan sebanyak 772 dari berbagai bidang.

 

Ia menyebut infrastruktur dan lingkungan hidup memiliki nilai tertinggi. "Bidang ekonomi ada 86 usulan dengan total nilai Rp 9.270.000.000. Bidang infrastruktur dan lingkungan hidup sebanyak 492 usulan dengan total nilai sebesar Rp 150.985.818.000. Bidang sosial budaya ada 144 usulan dengan total nilai Rp 9.001.650.000. Dan bidang aparatur pemerintahan, hukum dan HAM serta keamanan dan ketertiban umum ada 50 usulan dengan total nilai sebesar Rp 876.400.000,” ujarnya.

 

Begitupula saat pelaksaan Musrenbang di Kecamatan Negara, sejumlah usulan dari seluruh desa/kelurahan telah dihimpun. Camat Negara I Wayan Andy Suka Anjasmara juga menyampaikan jumlah usulan dari desa/kelurahan sebanyak 279 usulan yang nilai totalnya mencapai Rp 346.410.128.360, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Ia juga menyebut untuk usulan dengan total nilai tertinggi pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup.

 

"Bidang ekonomi untuk APBN 4 usulan nilai Rp 770 juta dan APBD Provinsi 35 usulan nilai Rp 2.693.700.000. Bidang infrastruktur dan lingkungan hidup untuk APBN 2 usulan nilai Rp 50,1 Miliar, APBD Provinsi 2 usulan nilai Rp 6,1 milyar,- dan APBD Kabupaten 153 usulan nilai Rp 269.286.957.360. Bidang sosial budaya untuk APBN 1 usulan Rp 1,2 Miliar, APBD Provinsi 2 usulan Rp 6,1 Miliar, dan APBD Kabupaten 40 usulan nilai Rp 2.216.820.000. Bidang hukum dan HAM ada 41 usulan untuk APBD Kabupaten nilai Rp 2.130.650.000," lanjutnya.

 

Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan pihaknya telah menyimak usulan yang disampaikan para camat. Menurutnya usulan yang disampaikan tersebut telah sejalan dengan Program Pemerintah Kabupaten menuju Jembrana Emas. Semua usulan akan dibahas guna menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan ditetapkan pada rencana kerja pemerintah kabupaten Jembrana pada tahun 2025 mendatang. Pihaknya pun menekankan kepada para camat beserta kepala OPD terkait agar mengharmonisasi seluruh usulan yang menjadi sekala prioritas, "Apa yang disampaikan agar disesuaikan anggarannya, mana yang menjadi urgent dan penting agar diharmonisasi," tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Rem Blong di Pecatu, Truk Kontainer Tabrak Molen, Satu Sopir Tewas Tergencet

balitribune.co.id | Kuta - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Padang Padang-Labuan Sait, Pecatu, Kuta Selatan, Badung, pada Selasa malam (27/1) sekitar pukul 23.00 WITA. Truk kontainer diduga mengalami rem blong dan menabrak truk molen, menyebabkan sopir truk kontainer tewas di lokasi kejadian. Evakuasi para korban pun berlangsung dramatis. Pasalnya, kedua sopir tergencet kendaraannya masing-masing.

Baca Selengkapnya icon click

Akses Kesehatan Masyarakat Diperkuat, Tabanan Raih Penghargaan UHC 2026

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 dalam acara yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa, (27/1). Penghargaan diterima Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga yang mewakili Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Awali 2026, BNN Bali Ungkap Jaringan Ganja Lintas Provinsi Sumatera – Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Mengawali tahun 2026, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali berhasil mengungkap dua jaringan narkotika lintas provinsi Palembang-Bali. Dalam operasi ini, petugas mengamankan tiga orang tersangka beserta barang bukti ganja dalam jumlah besar.

Baca Selengkapnya icon click

Transformasi LPD Butuh SDM Unggul

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memperkuat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai pilar utama ekonomi desa adat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, I Gusti Agung Kartika Jaya Seputra, saat membuka kegiatan Pra-Asesmen LPD di Denpasar, Senin (26/1).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belasan Ribu Pohon Perindang Kota Denpasar Diansurasikan

balitribune.co.id | Denpasar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta pada tahun 2026 untuk asuransi pohon perindang. Program ini mencakup 15.863 batang pohon yang tersebar di sepanjang jalan protokol di bawah pengelolaan DLHK Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

Pancasila sebagai Kompas Aksi, Bukan Sekadar Teks Suci

balitribune.co.id | Pendidikan Pancasila di sekolah masih sering dipandang sebagai pelajaran pelengkap dan kurang memiliki daya tarik dibandingkan mata pelajaran MIPA. Pembelajaran lebih sering menekankan pada hafalan, bersifat dogmatis dan miskin praktik reflektif. Akibatnya, murid hanya mengenal Pancasila sebagai rangkaian kalimat yang harus dihafal, bukan sebagai panduan moral dan dasar pengambilan keputusan dalam kehidupan nyata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.