Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi Badung Gede DPRD Badung Minta Potensi Pendapatan Dikaji Lagi agar Realistis

Bali Tribune/ FRAKSI BADUNG GEDE - Made Retha saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Badung Gede.
Balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Badung Gede DPRD Badung yang merupakan gabungan Partai Gerindra dan Demokrat dapat memahami penurunan pendapatan daerah dan belanja daerah pada APBD Perubahan Badung 2020. Ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini.
 
Dalam rapat paripurna DPRD Badung yang dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata bersama dua wakilnya Wayan Suyasa dan Made Sunarta serta dihadiri Sekwan IGA Made Wardika itu, Selasa (18/8), juru bicara Fraksi Badung Gede Made Retha menyatakan, dampak pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan daerah yang bertumpu pada sektor industri pariwisata sebagai potensi unggulan.
 
"Untuk itu kami sangat menyadari hal tersebut, bahkan kami dorong pemerintah untuk mengkaji secara mendalam potensi pendapatan sehingga menjadi lebih realistis di era pandemi ini," ujar Retha.
 
Sementara itu, terkait belanja daerah, katanya, yang terdiri atas belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan daerah sudah tentu mengalami penurunan yakni dirancang turun 38,71 persen dari APBD induk 2020. Penurunan belanja daerah ini, ujar politisi Partai Demokrat itu, diharapkan dapat selaras dengan penurunan pendapatan daerah.
 
"Kami sependapatan pada belanja daerah tahun ini mengedepankan penanganan pandemi Covid-19 serta dampaknya. Sedangkan belanja lainnya tetap mengedepankan skala prioritas program/kegiatan strategis wajib dan mengikat yang termuat dalam 6 bidang prioritas yakni pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; adat, agama dan budaya; pariwisata dan infrastuktur," ujarnya.
 
Pada kesempatan itu, fraksi yang dipimpin politisi Gerindra Made Wijaya ini memberikan apresiasi kepada pemerintah terkait komposisi rancangan APBD perubahan 2020 ini. Dalam kondisi pandemi Covid-19 pemerintah mampu berinovasi merancang komposisi pendapatan maupun belanja daerah dengan baik. 
 
"Untuk itu kami sependapat dengan komposisi rancangan APBD perubahan Badung tahun anggaran 2020 ini," ujar Made Retha.
 
Sebelumnya terungkap, pendapatan daerah pada APBD perubahan 2020 dirancang Rp 3,58 triliun. Pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp2,7 triliun, dana perimbangan dirancang Rp 563,7 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang Rp 318,8 miliar.
 
Sementara belanja daerah dirancang Rp 3,86 triliun. Belanja daerah ini terdiri atas belanja tidak langsung Rp 2,04 triliun serta belanja langsung Rp 1,81 triliun.  
wartawan
I Made Darna
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.