Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi Demokrat di DPRD Buleleng Terancam Bubar, Kader Perindo Bergabung ke PDIP

Bali Tribune / Ketua DPD Partai Perindo I Wayan Suyama dan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.

balitribune.co.id | Singaraja - Memanasnya hubungan politik antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat akibat dipicu silang pendapat perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup, sepertinya menular ke daerah. Satu-satunya kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di DPRD Buleleng manarik diri dari gabungan Fraksi Demokrat-Perindo dan memilih beragabung dengan Fraksi PDI Perjuangan.

Pilihan bergabungnya kader Partai Perindo I Gusti Made Kusumayasa ke Fraksi PDI Perjuangan menarik karena menjadi pemicu bubarnya Fraksi Demokrat di DPRD Buleleng. Sebelumnya Fraksi Demokrat hanya memiliki 3 kursi di DPRD Buleleng. Dengan bergabungnya satu kader Partai Perindo terbentuk satu Fraksi Demokrat-Perindo disebabkan ada penambahan keanggotaan menjadi 4 kursi.

Sayangnya, setahun menjelang perhelatan politik Pemilu Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024, Perindo menarik diri menyebabkan Fraksi Demokrat kehilangan peluang memiliki fraksi sendiri di DPRD Buleleng.

Mundurnya anggota Dewan Perindo dari Farksi Demokrat berawal dari surat Ketua DPD Perindo Buleleng I Wayan Suyama ke DPRD Buleleng. Surat bernomor 008.D-2/Perindo-BLL/II/2023 tertanggal 17 Februari 2023 prihal penarikan Anggota DPRD Buleleng Gusti Kusumayasa dari Fraksi Demokrat-Perindo disikapi pimpinan DPRD Buleleng dengan menggelar rapat dan mengundang  Ketua Fraksi PDI Perjuangan serta Ketua Fraksi Demokrat. Hasilnya, rapat yang digelar Kamis, 23 Februari 2023 berlangsung dead lock akibat terjadi silang pendapat soal beda interpretasi tata tertib pembentukan fraksi.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna membenarkan terjadi dead lock pada pembicaraan soal kebaradaan Fraksi Demokrat pasca keluarnya Perindo dari aliansi dengan Partai Demokrat di DPRD Buleleng. Supriatna menyebut terdapat beda tafsir soal tatib pada Pasal 139 ayat 8 yang mengatur soal pembentukan fraksi. Dalam pasal itu disebutkan setiap anggota DPRD diharuskan menjadi anggota fraksi. Sedang satu fraksi suara minimal sama dengan jumlah Komisi di DPRD yang berjumlah 4. Sementara dengan keluarnya kader Perindo praktis Fraksi Demokrat hanya memiliki 3 kursi.

“Pada ayat 8 disebutkan perpindahan keanggotaan pada fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2,5 tahun dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi. Pada point ini masih terjadi beda pendapat dengan Fraksi Demokrat,” jelas Supriatna.

Karena terjadi beda interpretasi, menurut Sekretaris PDI Perjuangan Buleleng ini, mereka lebih memilih untuk meminta fatwa ke Kesbangpol Provinsi Bali serta ke Biro Hukum Pemprov Bali untuk meminta kepastian terkait beda tafsir tersebut.

“Intinya kami di DPRD tidak ikut campur urusan internal partai masing-masing. Saya sendiri memahami Tatib tersebut sudah sangat jelas. Karena masih ada beda pemahaman dari Fraksi Demokrat memang sebaiknya kita konsultasikan saja,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Kadek Sumardika mengatakan, pihaknya tengah berkonsultasi dengan pimpinan Partai Demokrat di Denpasar pasca ditinggal hengkang salah satu anggota fraksinya. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan konsultasi atas perbedaan pandangan soal Tatib yang mengatur keberadaan fraksi kepada pihak terkait.

”Semua belum final. Saya sedang ke Denpasar untuk berkonsultasi mencari kejelasan,” ujarnya melalui sambungan Hp.

Sementara itu, dalam surat Ketua DPD Partai Perindo I Wayan Suyama ke Ketua DPRD Buleleng maupun kepada Ketua DPC Partai Demokrat Buleleng Luh Gede Herryani nyaris berisi alasan yang sama, yakni terputusnya komuniksi Perindo dengan Partai Demokrat.

”Sudah hampir tiga tahun kita berjalan bersama sebagai satu fraksi Demokrat-Perindo di DPRD Buleleng namun selama ini tidak pernah disampaikan kegiatan fraksi kepada kami. Atas dasar itu kami menarik Gusti Kusumayasa dari Wakil Ketua merangkap anggota fraksi,” ucap Suyama.

Tidak hanya itu, secara pribadi ia berkali-kali mencoba melakukan komunikasi melalui hubungan telepon untuk melakukan koordinasi dan konsultasi, namun Luh Gede Herryani tidak pernah memberikan respon.

”Dengan demikian secara resmi kami menarik  Gusti Kusumayasa sebagai Wakil Ketua Fraksi Demokrat-Perindo merangkap sebagai anggota terhitung sejak 28 Februari 2023,” tandas Suyama. 

wartawan
CHA
Category

Walikota Jaya Negara Dampingi Wapres Gibran di PKB XLVII, Motivasi UMKM Dorong Penguatan Wisata Dalam Negeri

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mendampingi kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII, di Taman Budaya Art Center, Sumerta Kelod, Jumat (4/7) sore. 

Selain itu, turut pula mendampingi pada kunjungan Wapres Gibran tersebut, Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta jajaran Forkompimda Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Sambut Musim Libur Sekolah, Perbankan Beri Diskon Pemesanan Paket Wisata dan Atraksi Desa Wisata

balitribune.co.id | Denpasar - Menyambut musim liburan sekolah, perbankan menawarkan promo untuk pemesanan paket wisata dan atraksi wisata termasuk desa wisata melalui aplikasi perbankan. Lewat penawaran ini, bank mendukung pengembangan potensi desa wisata di Indonesia, sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menikmati pengalaman liburan yang berkesan bersama keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sejalan Target BI 58 Juta UMKM Gunakan QRIS, Bank Hadirkan Inovasi Digital

balitribune.co.id | Denpasar - Guna mendukung percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, bank menghadirkan sebuah platform digital yang memudahkan pelaku usaha menerima pembayaran nontunai secara praktis dan efisien. Pada tahun 2023, data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Catut Logo Tanpa Izin, OJK Tegur Keras PT Investindo Public Optima

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan kegiatan operasional PT Investindo Public Optima termasuk izin penggunaan logo OJK dalam pamflet atau bentuk komunikasi lain yang diterbitkan oleh perusahaan ini terkait penawaran jasa persiapan, konsultasi, atau layanan lainnya kepada perusahaan yang hendak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).

Baca Selengkapnya icon click

Ngaben Massal Di Desa Adat Demulih, Pemilik Sawa Tak Dipungut Biaya

balitribune.co.id | Bangli - Masyarakat desa Adat Demulih, Kecamatan Susut, kembali melaksanakan upacara ngaben (pelebon) pada Sabtu (5/7). Walupun turun hujan lebat upacara Pitra Yadnya berjalan lancar Menariknya, prosesi ngaben massal yang diikuti oleh 110 sawa tersebut, tanpa membebani biaya kepada pemilik sawa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.