Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi Gabungan DPRD Buleleng Pertanyakan Rendahnya Serapan APBD 2023

Bali Tribune / RANPERDA - Rapat dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2023, Rabu (10/7).

balitribune.co.id | Singaraja - Kendati seluruh Fraksi di DPRD Buleleng secara aklamasi menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, namun dalam pandangan umumnya sejumlah capaian di pemerintahan Penjabat (Pj) Bupati Ketut Lihadnyana disorot.

Dalam rapat dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggran 2023, Rabu (10/7), dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng Gede Suradnya, SH mencuat sejumlah masalah yang disorot secara kritis, di antaranya Fraksi Hanura.

Melalui jubirnya Wayan Teren mengatakan, dari serangkaian rapat dengar pendapat dengan komisi-komisi bersama masing-masing mitra kerja terungkap inti permasalahan. Karena itu kata Teren, Fraksi Hanura selain mendukung Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2023 menjadi Perda sejumlah persoalan terutama laporan keuangan tahun anggaran 2023 lebih diatensi dimasa mendatang. "Kami berharap agar rekomendasi BPK RI terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2023 dapat menjadi atensi sehingga tidak menjadi temuan ditahun mendatang," tegasnya.

Begitu juga dengan Fraksi Gabungan terdiri dari Fraksi Partai PDI-P, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demorat Perindo selain menyatakan setuju dan sepakat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda,beberapa masalah menjadi catatan.Dintaranya soal rendahnya realisasi anggaran ditahun 2023.

Melalui jubirnya Wayan Masdana mengatakan, Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan terhadap serapan-serapan atau realisasi anggaran yang rendah pada tahun 2023 sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya. "Demikian juga terhadap urusan atau fungsi yang bersifat mandatory spending atau belanja wajib dipenuhi kedepan agar sungguh-sungguh menjadi perhatian Pemerintah Daerah," katanya.

Sementara Fraksi NasDem memberikan sorotan atas tidak padunya data antar instansi seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Sosial soal pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang menjadi catatan BPK RI. Kata jubirnya Nyoman Meliun, pembayaran iuran kesehatan bagi PBPU dan bukan pekerja (BP) kelas III belum berdasar data kepesertaan yang akurat. "Hal ini akibat Kepala Disdukcapil belum optimal memfasilitasi hak akses data kependudukan kepada Kadis Sosial untuk kepentingan rekonsikiliasi antara Pemda Buleleng dengan BPJS Kesehatan," kata Meliun.

Mengingat pelayanan kesehatam adalah hak dasar dan bersifat urgent serta berhubungan dengan kemanusiaan. Begitu juga dengan data menjadi sangat krusial maka sedikit ada kesalah input data akan berpengaruh pada banyak hal seperti hak atas akses pelayanan kebijakan anggaran. "Kami berharap ini menjadi prioritas atensi terutama pemutakhiran data agar selalu disingkronkan dengan instansi terkait untuk kepentingan pelayanan publik," ucapnya.

wartawan
CHA
Category

Jembrana Dibayangi Banjir, Kondisi Alur Sungai Jadi Perhatian

balitribune.co.id | Negara - Kabupaten Jembrana menjadi salah satu wilayah di Provinsi Bali yang berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi, salah satunya adalah banjir. Tidak sedikit wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Jembrana masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) banjir. Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) kini menjadi perhatian serius.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fasilitas Aerosport Skydive Bali Bakal Dibangun di Tabanan

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik rencana pembangunan fasilitas olahraga dirgantara (aerosport) Skydive Bali di atas lahan seluas delapan hektare di Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Proyek yang diproyeksikan menjadi arena terjun payung berstandar nasional ini dinilai mampu memperkuat posisi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata olahraga (sport tourism).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Cegah TPPO, Polisi Periksa Identitas Pekerja THM

balitribune.co.id | Tabanan - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tabanan menyisir sejumlah tempat hiburan malam (THM) dan mendatangi kafe untuk memeriksa kartu identitas para pekerja.

Langkah preventif tersebut digelar melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) sebagai upaya mengantisipasi serta mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kabupaten Tabanan, Selasa (17/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

18 WNA Dideportasi dari Bali, Lima Orang di Antaranya Kasus Prostitusi

balitribune.co.id | Mangupura - Beragam pelanggaran keimigrasian kembali ditemukan di Bali. Mulai dari penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), keterlibatan dalam aktivitas prostitusi, hingga kepemilikan paspor ganda. Sebanyak 18 warga negara asing (WNA) akhirnya dideportasi oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai dalam kurun waktu lima hari, yakni 9-13 November 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Hari Puputan Margarana ke-80, Pemkab Badung Salurkan Bantuan Bagi Veteran

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menggelar upacara peringatan Hari Puputan Margarana ke-80 secara khidmat di Lapangan Umum Pahlawan Nasional Brigjen (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai, Desa Carangsari, Petang, Rabu (18/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.