Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi Gede ‘Terbelah’ di Pilkada, Demokrat Dukung PDIP, Gerindra Gabung Koalisi Golkar-Nasdem

Bali Tribune/ Made Wijaya
balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Badung Gede DPRD Badung terancam terbelah di Pilkada Badung tahun 2020. Apa sebab? Pasalnya, fraksi yang terdiri dari dua parpol, yakni Demokrat dan Gerindra itu memilih sikap politik yang berbeda pada Pilkada Badung.
 
Partai Demokrat memilih mendukung PDIP untuk mengusung petahana, sedangkan Partai Gerindra belakangan bergabung dengan koalisi Partai Golkar-Nasdem.
 
Dengan beda pilihan ini, otomatis Demokrat-Gerindra yang ‘merger’ dalam satu wadah fraksi di parlemen Badung akan berjalan sendiri-sendiri di Pilkada Badung.
 
Seperti diketahui, komposisi Fraksi Badung Gede DPRD Badung terdiri dari 2 kader Demokrat dan 2 kader Gerindra. Sesuai kesepakatan kedua parpol tersebut, untuk masa jabatan 2,5 tahun pertama ketua fraksi dipimpin I Made Wijaya dari Gerindra. Sedangkan, 2,5 tahun berikutnya ketua fraksi akan diambil alih oleh kader Demokrat.
 
Ketua Fraksi Gerindra I Made Wijaya yang ditemui di Gedung Dewan, Rabu (15/1/2020), tak mempermasalahkan bila Demokrat dan Gerindra berbeda sikap di Pilkada Badung. Menurutnya urusan koalisi di Pilkada adalah kewenangan partai, bukan lagi urusan fraksi. Jadi, pihaknya tidak mempersoalkan bila nanti kedua parpol yang ada di dalam fraksi yang dipimpinnya justru harus berseberangan di Pilkada Badung.
 
“Masalah Pilkada sudah urusan partai. Jadi, bukan fraksi lagi,” ujarnya.
 
Sebagai kader Gerindra, Wijaya pun mengaku akan tunduk dan patuh pada instruksi partainya. “Saya sebagai kader Gerindra akan ikut arahan Partai Gerindra. Tidak berani saya lain,” kata politisi asal Tanjung Benoa, Kuta Selatan ini.
 
Sejauh ini, ia menyebut partainya mengarah berkoalisi dengan Partai Golkar dan Nasdem untuk mengusung kandidat sendiri melawan petahana dari PDIP. Arah koalisi partai besutan Prabowo Subianto ini bahkan sudah tertuang dalam berita acara rapat pimpinan Gerindra, Golkar dan Nasdem yang digelar Selasa (14/1/2020).
 
“Ketua DPC Gerindra Badung tentu punya kewenangan untuk menentukan arah koalisi. Yang jelas kami di kader Gerindra yang duduk di fraksi patuh pada keputusan partai,” tegas Wijaya yang juga Wakil Ketua DPC Gerindra Badung ini.
 
Hanya saja, politisi yang dua periode duduk sebagai anggota DPRD Badung ini, mengaku dua kader Gerindra yang duduk di kursi parlemen Badung sejauh ini belum diajak koordinasi terkait arah koalisi dengan Ketua DPC Gerindra Badung. 
 
“Tapi, untuk pasti koalisi kami belum diajak bicara dengan Ketua DPC (IGK Puriatha, Ketua DPC Gerindra Badung, red). Baik saya maupun I Gede Aryantha (anggota DPRD dari Gerindra) belum diajak komunikasi. Tapi, kalau itu sudah jadi keputusan kami tetap patuh,” kata Wijaya.
 
Saat ini, selain menunggu arahan pimpinan DPC Gerindra Badung, pihaknya selaku kader Gerindra yang di duduk di parlemen juga masih menunggu instruksi tertulis dari DPP Gerindra. Sejauh ini, ia mengaku belum pernah melihat instruksi tertulis dari induk partainya bahwa Gerindra Badung harus berkoalisi dengan Golkar dan Nasdem melawan PDIP.
 
“Biasanya sih untuk keputusan koalisi ada surat dari DPP, kemudian ke DPD dan diteruskan ke DPC. Karena saya lihat sekarang ini Pak Prabowo kan dekat dengan Pak Presiden dan Bu Mega. Jadi, seperti apa (arah koalisi Gerindra di Badung, red) tentu kami akan ikuti pusat,” jelas Wijaya.
 
Namun, kalau memang IGK Puriartha selaku nakhoda DPC Gerindra Badung sudah memastikan berkoalisi melawan PDIP, pihaknya tentu tetap menghormati. Pasalnya, Ketua DPC juga memiliki kewenangan untuk menentukan arah koalisi. 
 
“Tapi, kalau sudah koalisi kami apresiasi. Karena memang Ketua DPC punya kewenangan untuk menentukan itu. Walaupun agak berat melawan petahana, karena sudah koalisi (dengan Golkar-Nasdem) maka kita harus berjuang. Kami tetap otimis bisa menang,” tegasnya.
 
Sementara kubu Partai Demokrat Badung sendiri sudah lebih dulu mengeluarkan sikap politik dengan memutuskan mendukung Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta untuk dua periode.
 
Kebulatan tekad mendukung Giri Prasta dua periode tersebut merupakan hasil keputusan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Badung yang diperluas, Jumat (3/1) di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi. Rapat pleno diperluas turut dihadiri Pengurus Harian DPC Demokrat Kabupaten Badung, Ketua DPAC se-Kabupaten Badung, Ketua DPD Partai Demokrat Bali diwakili Ketua OKK I Ketut Ridet, serta Ketua Panitia Pilkada Badung Pande Prayika.
 
Ketua DPC Partai Demokrat Badung I Made Sunarta mengatakan, dukungan kepada Giri Prasta pada Pilkada Badung 2020 merupakan keputusan final berdasarkan aspirasi dari seluruh kader di Badung.  
 
“Dari serapan aspirasi itu kita sepakat mendukung Pak Giri Prasta sebagai Bupati Badung untuk periode 2020-2024 mendatang,” katanya.
 
Demokrat sendiri memiliki dua kader duduk di DPRD Badung yang kini bergabung dengan Gerindra di Fraksi Badung Gede. Yakni, I Made Sunarta dan Made Retha. Sebagai parpol memenang ketiga, Demokrat bahkan menempatkan Made Sunarta sebagai Wakil Ketua II DPRD Badung. 
wartawan
I Made Darna
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.