Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi Gerindra DPRD Badung Setujui 6 Ranperda, Nilai Dana Bergulir Langkah Strategis Dorong Pertumbuhan Ekonomi

strategis
SERAHKAN PU - I Gede Aryantha saat menyerahkan PU Fraksi Gerindra pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (20/3).

BALI TRIBUNE - Fraksi Gerindra di DPRD Badung sepakat terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan Bupati Badung, pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (7/3). Dalam Pemandangan Umum (PU), Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung menilai Ranperda dana bergulir sangat bermanfaat sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

 Anggota fraksi, I Gede Aryantha yang membacakan PU tersebut mengatakan, dana bergulir dapat membantu memperkuat permodalan UMKM, koperasi dan usaha lainnya di Badung di tengah-tengah persaingan usaha yang semakin ketat. "Kami harap kebijakan ini dapat memberi kemudahan bagi pengusaha kecil, sehingga dapat mengembangkan usaha sesuai kebutuhan pasar," ungkapnya. Terkait Ranperda tentang Penamaan dan Lambang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), kata Gede Aryantha, sebagai organisasi perangkat daerah, rumah sakit dinilai membutuhkan identitas serta karakteristik yang melekat untuk menjadi spirit dalam mewujudkan visi dan misi serta seluruh program unggulan rumah sakit. "RSUD Badung diharapkan dapat memberi manfaat strategis bagi pengembangan SDM dan layanan prima untuk peningkatan kualitas kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Selain itu, sebagai pemantik rumah sakit untuk meraih prestasi," jelasnya. Guna menghindari penafsiran yang beragam terhadap peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, maka Fraksi Gerindra memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda Kabupaten Badung nomor 2 tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan, Perda tersebut dapat menjadi acuan kebijakan dalam perencanaan pelaksanaan penata usaha dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Lebih lanjut, Gede Aryantha mengerangkan, Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) juga dianggap memiliki peran strategis dalam pemerintahan desa. "BPD merupakan lembaga yang secara fungsional sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa," terangnya. 

Kemudian, dalam rangka menyikapi perhelatan tahun politik 2018 dan pileg 2019, Fraksi di Dewan Badung yang diketuai oleh Kadek Sudarmaja tersebut juga menyarankan agar pemerintah mampu menciptakan sekaligus menyejukkan tahun politik ini dengan baik di tingkat Pilkada 2018 maupun di Pileg 2019.

wartawan
I Made Darna
Category

Sempitkan Alur Sungai, Lima Pemilik Bangunan Dipanggil Satpol PP

balitribune.co.id I Mangupura - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung memanggil paksa lima pemilik lahan di kawasan Jalan Kunti II, Seminyak, atas dugaan pelanggaran penyempitan alur sungai. Tindakan ilegal tersebut dituding menjadi pemicu utama banjir serta terhambatnya proses inspeksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Unik, Perayaan Cap Go Meh Bertepatan dengan Purnama Kesanga

balitribune.co.id I Kuta - Perayaan Cap Go Meh sebagai penutup rangkaian Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili berlangsung khidmat di Bali, Selasa (3/3/2026). Suasana religius terasa kian kental lantaran puncak hari ke-15 Imlek ini bertepatan dengan hari suci Purnama Kesanga bagi umat Hindu di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Jelang Lebaran, Warga Serbu Layanan Penukaran Uang Baru BI

balitribune.co.id I Denpasar -  Layanan penukaran uang pecahan kecil yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) dalam menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H terus diburu masyarakat. Pada Rabu (3/3/2026), layanan ritel BI yang digelar di Masjid Baitul Mukminin BKDI Bali, kawasan Panjer, Denpasar, tampak dipadati warga yang ingin mempersiapkan kebutuhan Lebaran da

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Atasi Jalan Rusak, DPRD Buleleng Pastikan Anggaran Rp 68 Miliar di 2026

balitribune.co..id I Singaraja - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng menaruh perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Sebagai bentuk komitmen, anggaran sebesar Rp 68 miliar telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun 2026 untuk perbaikan jalan di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.