Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi Gerindra DPRD Badung Setujui 6 Ranperda, Nilai Dana Bergulir Langkah Strategis Dorong Pertumbuhan Ekonomi

strategis
SERAHKAN PU - I Gede Aryantha saat menyerahkan PU Fraksi Gerindra pada rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (20/3).

BALI TRIBUNE - Fraksi Gerindra di DPRD Badung sepakat terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan Bupati Badung, pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (7/3). Dalam Pemandangan Umum (PU), Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung menilai Ranperda dana bergulir sangat bermanfaat sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

 Anggota fraksi, I Gede Aryantha yang membacakan PU tersebut mengatakan, dana bergulir dapat membantu memperkuat permodalan UMKM, koperasi dan usaha lainnya di Badung di tengah-tengah persaingan usaha yang semakin ketat. "Kami harap kebijakan ini dapat memberi kemudahan bagi pengusaha kecil, sehingga dapat mengembangkan usaha sesuai kebutuhan pasar," ungkapnya. Terkait Ranperda tentang Penamaan dan Lambang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), kata Gede Aryantha, sebagai organisasi perangkat daerah, rumah sakit dinilai membutuhkan identitas serta karakteristik yang melekat untuk menjadi spirit dalam mewujudkan visi dan misi serta seluruh program unggulan rumah sakit. "RSUD Badung diharapkan dapat memberi manfaat strategis bagi pengembangan SDM dan layanan prima untuk peningkatan kualitas kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Selain itu, sebagai pemantik rumah sakit untuk meraih prestasi," jelasnya. Guna menghindari penafsiran yang beragam terhadap peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, maka Fraksi Gerindra memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perda Kabupaten Badung nomor 2 tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan, Perda tersebut dapat menjadi acuan kebijakan dalam perencanaan pelaksanaan penata usaha dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Lebih lanjut, Gede Aryantha mengerangkan, Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) juga dianggap memiliki peran strategis dalam pemerintahan desa. "BPD merupakan lembaga yang secara fungsional sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa," terangnya. 

Kemudian, dalam rangka menyikapi perhelatan tahun politik 2018 dan pileg 2019, Fraksi di Dewan Badung yang diketuai oleh Kadek Sudarmaja tersebut juga menyarankan agar pemerintah mampu menciptakan sekaligus menyejukkan tahun politik ini dengan baik di tingkat Pilkada 2018 maupun di Pileg 2019.

wartawan
I Made Darna
Category

Peringati HPSN 2026, Bupati Badung Pimpin Korve Bersih Sampah di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Aksi korve bersih sampah laut kembali dilaksanakan pada Minggu (22/2). Kegiatan serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tersebut diawali gelaran apel yang secara langsung dipimpin oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.