Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi Gerindra Kritisi Kebijakan Giri Prasta, Fraksi PDIP Walk Out

Bali Tribune / WALK OUT - Sebagian besar kursi anggota DPRD Badung nampak kosong lantaran anggota Fraksi PDIP melakukan aksi Walk Out pada Rapat Paripurna, Rabu (30/10).

balitribune.co.id | MangupuraFraksi PDIP melakukan aksi Walk Out pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (30/10). Fraksi terbesar di parlemen Badung itu meninggalkan ruang rapat paripurna saat Ketua Fraksi Gerindra I Wayan Puspa Negara membacakan Pemandangan Umum (PU) terhadap Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2025.

Tampak satu persatu anggota Dewan 'banteng' meninggalkan kursinya hingga yang tersisa cuma pimpinan rapat, anggota Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan para pejabat Badung bersama undangan.

Aksi Walk Out Fraksi PDIP ini diduga lantaran Gerindra dianggap terlalu kritis dalam menyoroti kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta terkait APBD 2024 dan RAPBD 2025.

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti yang dikonfirmasi mengaku tak tahu pasti alasan Fraksi PDIP melakukan Walk Out. Namun ia mengatakan, anggota Dewan memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam tata tertib.

“Artinya tadi mungkin mereka mau ke toilet atau bagaimana, itu kan mencerminkan dari pada tugas mereka masing-masing," ujarnya.

Politisi PDIP ini menyebut tidak ada yang salah dalam aksi tersebut.

"Bolehkan ketika suatu pertanyaan boleh setuju tidak setuju,”  kata Anom Gumanti.

Politisi asal Kuta ini mengklaim tidak ada setingan atau intruksi khusus untuk meninggalkan rapat. Hanya saja ia memperkirakan aksi walk out itu dilakukan atas usulan Fraksi Gerindra terhadap kebijakan Bupati Badung. 

“Mungkin ya Fraksi Gerindra agak keras sedikit menyikapi kebijakan bupati, tentu bupatinya seperti yang kita ketahui Ketua DPC PDIP, secara moral mungkin mereka juga merasa terganggu," terangnya.

Apapun yang terjadi dalam rapat sepanjang tidak melanggar tentu menurut dia sah-sah saja.

"Tapi bagi kita apapun itu merupakan sebuah penyampaian aspirasi, kita harus hormati,” tegasnya.

Pihaknya sendiri menegaskan bahwa pemerintah dan DPRD tidak anti kritik. Jadi, tidak ada masalah apabila ada fraksi yang mengkritik pemerintah.

"Sekeras apapun aspirasi yang disampaikan melalui PU ini kita harus menanggapi sebagai vitamin dan suplemen untuk kemajuan Badung yang lebih baik ke depan,” tukasnya.

wartawan
ANA
Category

Dukung Penegakan Hukum, Made Sunarta Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum di Kantor Kejari Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta menghadiri pemusnahan barang bukti (BB) perkara tindak pidana umum (PIDUM) di Kantor Kejari Badung, pada Rabu (2/7). BB yang dimusnahkan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) periode November 2024 - Juni 2025. Kehadiran Made Sunarta ini sebagai bentuk dukungan DPRD Badung dalam penegakan hukum di Gumi Keris.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karam di Selat Bali, Tim SAR Evakuasi 27 Penumpang Korban KMP Tunu Pratama Jaya

balitribune.co.id | Negara - Setelah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada Kamis (3/7/2027) dini hari, operasi pencarian kini masih terus dilakukan. Hingga Kamis siang ada sejumlah penumpang yang ditemukan meninggal dunia di perairan Pebuahan, Negara.

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Tahun Kasus Mandeg di Polresta Denpasar, Investor Australia Bersurat ke Kapolri

balitribune.co.id | Denpasar - Penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dilaporkan investor asal Australia, Jeffrey Norman Cruickshank (78) ke Satreskrim Polresta Denpasar terkesan jalan di tempat. Buktinya, lebih dari tiga tahun Jeffrey Norman Cruickshank melaporkan I Nyoman Suastika dan Rieke Indriati hingga penyidik menerbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) pada 10 Juni 2024, tetapi belum ada penetapan tersangka. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.