Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi Gerindra Kritisi Kebijakan Giri Prasta, Fraksi PDIP Walk Out

Bali Tribune / WALK OUT - Sebagian besar kursi anggota DPRD Badung nampak kosong lantaran anggota Fraksi PDIP melakukan aksi Walk Out pada Rapat Paripurna, Rabu (30/10).

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDIP melakukan aksi Walk Out pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (30/10). Fraksi terbesar di parlemen Badung itu meninggalkan ruang rapat paripurna saat Ketua Fraksi Gerindra I Wayan Puspa Negara membacakan Pemandangan Umum (PU) terhadap Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2025.

Tampak satu persatu anggota Dewan 'banteng' meninggalkan kursinya hingga yang tersisa cuma pimpinan rapat, anggota Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan para pejabat Badung bersama undangan.

Aksi Walk Out Fraksi PDIP ini diduga lantaran Gerindra dianggap terlalu kritis dalam menyoroti kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta terkait APBD 2024 dan RAPBD 2025.

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti yang dikonfirmasi mengaku tak tahu pasti alasan Fraksi PDIP melakukan Walk Out. Namun ia mengatakan, anggota Dewan memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam tata tertib.

“Artinya tadi mungkin mereka mau ke toilet atau bagaimana, itu kan mencerminkan dari pada tugas mereka masing-masing," ujarnya.

Politisi PDIP ini menyebut tidak ada yang salah dalam aksi tersebut.

"Bolehkan ketika suatu pertanyaan boleh setuju tidak setuju,”  kata Anom Gumanti.

Politisi asal Kuta ini mengklaim tidak ada setingan atau intruksi khusus untuk meninggalkan rapat. Hanya saja ia memperkirakan aksi walk out itu dilakukan atas usulan Fraksi Gerindra terhadap kebijakan Bupati Badung. 

“Mungkin ya Fraksi Gerindra agak keras sedikit menyikapi kebijakan bupati, tentu bupatinya seperti yang kita ketahui Ketua DPC PDIP, secara moral mungkin mereka juga merasa terganggu," terangnya.

Apapun yang terjadi dalam rapat sepanjang tidak melanggar tentu menurut dia sah-sah saja.

"Tapi bagi kita apapun itu merupakan sebuah penyampaian aspirasi, kita harus hormati,” tegasnya.

Pihaknya sendiri menegaskan bahwa pemerintah dan DPRD tidak anti kritik. Jadi, tidak ada masalah apabila ada fraksi yang mengkritik pemerintah.

"Sekeras apapun aspirasi yang disampaikan melalui PU ini kita harus menanggapi sebagai vitamin dan suplemen untuk kemajuan Badung yang lebih baik ke depan,” tukasnya.

wartawan
ANA
Category

Babat Hutan Lindung, Dua Tersangka Jalani Proses Hukum

balitribune.co.id | Negara - Kasus pembabatan hutan dan penebangan kayu secara ilegal (illegal logging) di Kawasan Hutan Lindung Banjar Pengajaran Kaler, Desa Berangbang, Negara dipastikan terus bergulir. Kedua tersangka berinisial IGS dan IGKL kini masih menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Swatantra Buleleng Serap 280 Ton Jagung, Pasokan Lokal Menipis hingga Akhir Tahun

balitribune.co.id | Singaraja - Perumda Swatantra Kabupaten Buleleng berupaya menjaga ketersediaan jagung untuk pakan ternak di tengah meningkatnya kebutuhan peternak ayam petelur. Hingga Oktober 2026, perusahaan daerah tersebut telah menyerap sekitar 280 ton jagung dari petani lokal. Namun, terbatasnya produksi dan meningkatnya permintaan membuat pasokan mulai menipis.

Baca Selengkapnya icon click

Jika Gagal Panen, Petani Badung Dapat Ganti Rugi Rp6 Juta per Ha

balitribune.co.id | Mangupura - Petani di Kabupaten Badung yang mengalami gagal panen berpeluang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp6 juta per hektare melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Menariknya, petani tidak perlu membayar premi karena biaya asuransi ditanggung pemerintah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kakek Tuna Netra di Selemadeg Tewas Terpeleset di Parit

balitribune.co.id | Tabanan - Seorang kakek penyandang disabilitas netra bernama I Ketut Muncul (69) ditemukan tewas membusuk di saluran air tegalan miliknya di Banjar Apit Yeh, Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Rabu (21/10/2026). Korban diduga terpeleset dan jatuh tengkurap ke dalam parit saat sedang mengumpulkan pelepah kelapa kering.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Kasus Korupsi Satpol PP Jembrana, Jaksa Tunggu Tindaklanjut BPKP

balitribune.co.id | Negara - Hingga kini penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Satpol PP Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022 hingga 2025 terus bergulir. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana menunggu tindaklanjut ekpose yang telah dilaksanakan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pengambengan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.