Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi Gerindra Kritisi Kebijakan Giri Prasta, Fraksi PDIP Walk Out

Bali Tribune / WALK OUT - Sebagian besar kursi anggota DPRD Badung nampak kosong lantaran anggota Fraksi PDIP melakukan aksi Walk Out pada Rapat Paripurna, Rabu (30/10).

balitribune.co.id | MangupuraFraksi PDIP melakukan aksi Walk Out pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (30/10). Fraksi terbesar di parlemen Badung itu meninggalkan ruang rapat paripurna saat Ketua Fraksi Gerindra I Wayan Puspa Negara membacakan Pemandangan Umum (PU) terhadap Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2025.

Tampak satu persatu anggota Dewan 'banteng' meninggalkan kursinya hingga yang tersisa cuma pimpinan rapat, anggota Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan para pejabat Badung bersama undangan.

Aksi Walk Out Fraksi PDIP ini diduga lantaran Gerindra dianggap terlalu kritis dalam menyoroti kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta terkait APBD 2024 dan RAPBD 2025.

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti yang dikonfirmasi mengaku tak tahu pasti alasan Fraksi PDIP melakukan Walk Out. Namun ia mengatakan, anggota Dewan memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam tata tertib.

“Artinya tadi mungkin mereka mau ke toilet atau bagaimana, itu kan mencerminkan dari pada tugas mereka masing-masing," ujarnya.

Politisi PDIP ini menyebut tidak ada yang salah dalam aksi tersebut.

"Bolehkan ketika suatu pertanyaan boleh setuju tidak setuju,”  kata Anom Gumanti.

Politisi asal Kuta ini mengklaim tidak ada setingan atau intruksi khusus untuk meninggalkan rapat. Hanya saja ia memperkirakan aksi walk out itu dilakukan atas usulan Fraksi Gerindra terhadap kebijakan Bupati Badung. 

“Mungkin ya Fraksi Gerindra agak keras sedikit menyikapi kebijakan bupati, tentu bupatinya seperti yang kita ketahui Ketua DPC PDIP, secara moral mungkin mereka juga merasa terganggu," terangnya.

Apapun yang terjadi dalam rapat sepanjang tidak melanggar tentu menurut dia sah-sah saja.

"Tapi bagi kita apapun itu merupakan sebuah penyampaian aspirasi, kita harus hormati,” tegasnya.

Pihaknya sendiri menegaskan bahwa pemerintah dan DPRD tidak anti kritik. Jadi, tidak ada masalah apabila ada fraksi yang mengkritik pemerintah.

"Sekeras apapun aspirasi yang disampaikan melalui PU ini kita harus menanggapi sebagai vitamin dan suplemen untuk kemajuan Badung yang lebih baik ke depan,” tukasnya.

wartawan
ANA
Category

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Literasi dan Inklusi Keuangan Bali Tembus Tiga Besar Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.