Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gagasan Gubernur Koster Wujudkan Indonesia Berdaulat Dibidang Pangan Diapresiasi Peserta Musrenbangnas

Bali Tribune / Gubernur Bali Wayan Koster

balitribune.co.id | BadungGubernur Bali Wayan Koster menyampaikan ucapan selamat datang di Bali kepada ribuan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 pada, Senin (Soma Pon, Sinta) 22 Mei 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center 1, ITDC, Nusa Dua, Badung.

Musrenbangnas di Pulau Bali juga dihadiri secara daring oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa dan dihadiri secara langsung oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran di Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional RI.

Gubernur Bali mengucapkan terimakasih kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah memilih Bali sebagai tempat dilaksanakannya Musrembangnas RPJPN 2025-2045. Ini adalah bagian dari upaya memulihkan kepariwisataan dan perekonomian Bali, setelah terpuruk selama hampir 3 tahun mengalami Pandemi COVID – 19.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah momentum 20 tahun sekali yang menjadi sejarah untuk membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan Musrembangnas RPJPN 2025-2045 harus diisi dengan rumusan program yang baru melalui penyelarasan pemikiran dan pandangan, memberikan masukan, menyampaikan aspirasi agar konsep dan materi RPJPN 2025- 2045 yang dirancang oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi semakin komprehensif, detail dari sisi kepentingan strategis nasional dan mengakomodasi berbagai potensi kekayaan serta kepentingan daerah di seluruh Indonesia, sehingga dapat diintegrasikan secara vertikal dan horizontal. Saya sangat berharap, agar secara prinsip dalam konsep RPJPN 2025-2045 ini berisi arahan dan upaya membangun serta memberdayakan daerah secara optimal untuk membangun masa depan Indonesia guna terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang bersifat ideologis berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Gubernur Koster dalam kesempatannya memberikan sumbang saran dihadapan ribuan peserta Musrenbangnas dari seluruh Indonesia dengan harapan arah pembangunan Indonesia di 20 tahun kedepan semakin kuat dengan memiliki dimensi untuk memperkuat ideologi kebangsaan kita di dalam membangun bangsa Indonesia.

Sumbang saran yang disampaikan Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini diantaranya, Wujud Indonesia Emas tahun 2045 adalah Indonesia yang ideologis, yakni Indonesia yang Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Kedua, dalam Musrenbangnas ini perlu suatu pendekatan dan pandangan baru agar arah pembangunan Indonesia kedepan tidak terbawa arus kapitalisme global, melainkan pembangunan Indonesia secara nyata semakin berpihak kepada rakyat, mengingat Kita terlalu lama terombang-ambing oleh arus global yang akhirnya Kita tidak bergerak berdasarkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh semua daerah di Indonesia, hingga pada akhirnya Indonesia menjadi banyak tergantung dengan negara – negara dari luar.

“Kalau kita memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia, maka tidak semestinya Kita banyak menggantungkan diri dengan negara lain di dunia, Saya kira ini harus menjadi prinsip yang harus dituangkan di dalam RPJPN 2025 – 2045,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Ketiga, dalam konteks 20 tahun kedepan, Kita juga harus memikirkan pangan agar Indonesia bisa berdaulat dibidang pangan, bukan lagi ketahanan pangan. Mampukah Indonesia berdaulat dibidang pangan? Sebagai negara agraris tidak semestinya kita mengimpor beras, garam, hingga bawang putih. Untuk itu, semua peraturan yang ramah impor harus dirombak secara progresif, menyeluruh agar peraturannya pro rakyat Indonesia.

Peraturan yang ramah impor itu, sangat menyulitkan untuk memberdayakan potensi ekonomi daerah. Dimana pertanian dibangun dengan serius dibagian hulu, tetapi ketika di hilir malah impor beras, sehingga petani Kita tidak mampu menikmati harga dari beras, karena beras lokal dibuat mahal dan menjadi tidak laku di pasaran.

“Saya sudah diskusi dengan Bulog Bali, bahwa Saya tidak setuju ada beras impor ke Bali, karena Bali ini surplus beras. Kalau Bulog mau beli beras, beli-lah beras dari hasil petani Kita di Bali, jangan beli beras dari negara luar, agar rakyat Kita sejahtera. Kalau Kita membeli beras lokal, maka perputaran ekonomi akan terjadi di dalam negeri, sehingga persoalan impor beras sudah waktunya untuk diakhiri,” tegas mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Keempat, dalam forum Musrenbangnas ini perlu didiskusikan pemikiran – pemikiran Bung Karno dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berbasis pada kekuatan wilayah. “Mau diapakan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua dan seterusnya, termasuk juga mau diapakan Bali. Itu yang Saya harap segera harus dilakukan pendekatan, sehingga RPJPN ini bisa memberdayakan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing – masing. Hal ini harus dijadikan sebagai suatu paradigma di dalam menyusun RPJPN agar betul – betul mengantarkan Indonesia ini bebas dari ketergantungan negara lain untuk hal – hal yang prinsip dan mendasar,” jelas Gubernur Bali jebolan ITB ini.

Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa Bali baru saja meluncurkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru atas arahan dari Presiden ke-V Republik Indonesia, Ibu Prof. Dr. (HC), Hj. Megawati Soekarnoputri. Bali tidak lagi memikirkan masa depan Bali jangka waktu 20 tahun, tetapi sudah memikirkan Bali 100 tahun kedepan yang juga sudah mendapatkan arahan dari Menteri PPN RI, Bapak Suharso Monoarfa.

“Saat ini sedang Saya persiapkan supaya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali untuk menjaga Bali secara berkelanjutan,” ucap Gubernur Bali jebolan ITB ini.

Pemerintah Provinsi Bali juga telah bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam menyusun Transformasi Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru, Hijau, Tangguh, dan Sejahtera. Dokumen Transformasi Ekonomi Kerthi Bali ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Transformasi Ekonomi Indonesia dengan tujuan agar sejalan dengan RPJPN 2025 – 2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Bapak Suharso Monoarfa dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah hadir dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJPN 2025 – 2045. Lebih lanjut, Menteri Bappenas menyampaikan capaian yang diraih selama 10 tahun terakhir dalam pembangunan tahun 2014 – 2022, yaitu, Perkuatan Reformasi Birokrasi, Perkuatan Program Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Hilirisasi Sumber Daya Mineral (Nikel), Penataan Destinasi Pariwisata Prioritas, Penerapan Kebijakan BBM satu harga, Pemindahan Ibu Kota Nusantara, dan Percepatan Pendaftaran Tanah di Seluruh Tanah Air.

Indonesia kedepan juga dijelaskannya memiliki tantangan global yang semakin kompleks dan sangat cepat di segala bidang yang meliputi, Demografi Global, Disrupsi Teknologi, Perdagangan Internasional, Urbanisasi Dunia, Luar Angkasa, Keuangan Internasional, Perubahan Iklim, Persaingan Sumber Daya Alam, Penduduk Kelas Menengah, serta Geopolitik.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RISuharso Monoarfa mengajak peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJPN 2025 – 2045 dari masing – masing daerah seluruh Indonesia di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus memuat unsur – unsur yang memiliki keselarasan dengan RPJPN, seperti unsur sasaran utama pembangunan, upaya transformasi super prioritas, tahapan transformasi pembangunan, hingga pembiayaan pembangunan.

“Dalam kesempatan ini, Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah menyusun Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” tutupnya.

wartawan
YUE
Category

Dewan Badung Soroti Biaya 'Normalisasi' Air Rp8,5 Juta dan Kejelasan Lahan Reservoir PDAM di Pecatu

balitribune.co.id | Mangupura - Anggota DPRD Kabupaten Badung yang juga menjabat sebagai Bendesa Adat Pecatu, I Made Sumerta, menyampaikan kritik keras terkait pelayanan PDAM Tirta Mangutama dalam rapat kerja yang berlangsung dengan jajaran direksi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama, Senin (6/4/2026). 

Baca Selengkapnya icon click

Pantauan Pasar Tradisional di Tabanan, Stok Aman, Harga Kebutuhan Pokok Terkendali

balitribune.co.id | Tabanan - Pantauan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tabanan  menunjukkan kondisi yang relatif stabil, meskipun terdapat dinamika kenaikan dan penurunan pada sejumlah komoditas. Data rata-rata harga ini diperoleh dari hasil survei di 9 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan per Senin (6/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Inilah Para Jawara Layanan Honda Bali yang Siap Berlaga di Tingkat Nasional Juli Mendatang

balitribune.co.id | Denpasar - Astra Motor Bali kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan terbaik bagi konsumen melalui penyelenggaraan Awarding Kontes Layanan Honda Regional (KLHR) 2026 yang dilaksanakan pada Selasa (7/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Targetkan 20.000 Peserta, Asita Bali Siapkan Fun Run "Road to 100 Tahun Pariwisata Bali"

balitribune.co.id | Denpasar - Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita) Bali membahas rencana pengembangan wisata olahraga melalui ajang lari bertajuk "Road to 100 Tahun Pariwisata Bali” di hadapan Gubernur Bali, Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Senin (6/4/2026). Ketua DPD Asita Bali, I Putu Winastra menyampaikan, tengah menyiapkan kegiatan Fun Run dengan konsep lintasan 5 Kilometer dan 10 Kilometer, menargetkan partisipasi hingga 20.000 peserta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Koperasi Ingin NIK Terbit? Pastikan Lakukan RAT Sebelum Batas Waktu Terbaru

balitribune.co.id | Mangupura - Sertifikat Nomor Induk Koperasi atau NIK hanya akan diterbitkan bagi koperasi yang tertib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pemerintah melalui Kementerian Koperasi memperpanjang batas waktu pelaksanaan RAT Tahun Buku 2025 hingga 30 April 2026. Kebijakan ini tertuang dalam surat resmi Kementerian Koperasi tentang Perpanjangan Waktu RAT Koperasi Tahun Buku 2025. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemedek Wajib Tahu! Ini Tarif Resmi dan Aturan Ojek di Kawasan Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura - Dalam rangka menjaga ketertiban serta meningkatkan kenyamanan pemedek yang akan menggunakan jasa ojek di Kawasan Suci Pura Agung Besakih, telah dilaksanakan kegiatan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap operasional ojek Besakih.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.