Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gencar Sosialisasi UU Ketenagakerjaan

Ida Bagus Oka Dirga
Ida Bagus Oka Dirga

BALI TRIBUNE - SOSIALISASI Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terus digencarkan oleh Pemkab Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat. Dengan sosialisasi ini, Ida Bagus Oka Dirga selaku Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung berharap bisa terbangun hubungan industrial dan ketenagakerjaan yang baik di Kabupaten Badung. “Kami ingin hubungan antara perusahaan dengan tenaga kerja di Badung berjalan baik, positif dan kondusif, sehingga semuanya menjadi produktif,” ujar Oka Dirga belum lama ini. Menurut mantan Kabag Umum Setda Badung ini, ketenagakerjaan terkait dengan pengusaha serta terkait dengan pemerintah yang disebut dengan  tripartite, dalam ketenaga kerjaan dan perhubungan industrial itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan komunikasi, koordinasi dan sinergitas dengan semua komponen yang terkait ini, sehingga perlu dilakukan  pelaksanaan tahap - tahapan yang dimulai dari hulu, tengah dan hilir. Untuk hulu, bagaimana semua pihak memahami, menguasai, mengenal dan mampu mengimplementasikan, melaksanakan dari regulasi dengan aturan yang berlaku dalam hal yang menyangkut dengan ketenagakerjaan. Karena demikian jika perusahan ini tidak memahami, menguasai dan tidak mampu menterjemahkan undang-undang itu, maka akan tidak bisa mengimplementasikan sehingga akan menjadi persoalan. Untuk itu kewajiban Pemerintah untuk melakukan sosialisasi karena pemerintah selain sebagai regulator juga sebagai fasilitator dan mediator sebagai bagian dari hulu. Bagian tengah, harus melakukan pembinaan- pembinaan yang mendalam yang sifatnya manajemen dan manajerial seperti perekrutan tenaga kerja dan pengupahan. Untuk hilirnya dilakukan pembinaan dan pengawasan serta monitoring bagaimana hubungan perusahaan itu dengan lingkungan sosialnya, sejauhmana dampak dan dalam hal itu, dan ini merupakan pekerjaan yang komplit dari hulu tengan dan hilir. ”Tujuan kegiatan perindustrianisasi ini kan agar meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para pelaku hubungan industrial dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di perusahaan,” kata Oka Dirga. Ditambahkan, undang-undang ketenagakerjaan ini ditujukan bagi perusahaan-perusahaan skala besar, menengah dan kecil yang berada di wilayah Kabupaten Badung. “Semua perusahaan yang ada di Badung wajib tahu dan mentaati undang-undang ketenagakerjaan ini,” tukasnya.

wartawan
I Made Darna
Category

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satpol PP Siap Bongkar Paksa 56 Reklame di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Penataan ruang publik di Kabupaten Buleleng memasuki babak yang lebih tegas. Melalui Satpol PP Kabupaten Buleleng bersama DPMPTSP Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah mengultimatum 56 titik reklame yang dinilai melanggar aturan untuk segera dibongkar secara mandiri.

 

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Aparatur di Tabanan Terjerat Narkoba, Pemkab Akan Perluas Tes Urine ke Pemerintah Desa

balitribune.co.id I Tabanan - Tiga orang aparatur di Tabanan terseret kasus narkoba. Proses hukumnya saat ini sedang berjalan di Polres Tabanan. Dalam keterangan pers, Rabu (25/2/2026), Polres Tabanan selaku pihak berwenang mengonfirmasi adanya dua oknum pegawai Pemkab Tabanan yang tersangkut kasus nakoba.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.